indo7bet

Teman buku terkuat

Pengetatan Barang Impor Segera Berlaku, Ada Masa Transisi 3 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barangimpor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Adapun 10 kelompok barang tersebut antara lain pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil jadi lainnya, elektronik (kecuali telepon seluler, komputer dan tablet), alas kaki, kosmetik, mainan anak, tas, makanan dan minuman (kecuali minuman beralkohol) dengan batasan jumlah tertentu.

Dalam aturan tersebut, bagi PMI yang berdokumen diperbolehkan melakukan tiga kali pengiriman per tahun. Sedangkan bagi PMI yang tidak berdokumen hanya diperbolehkan melakukan satu kali pengiriman per tahun.

Pemerintah juga akan menetapkanpositive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ataue-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melaluie-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah USD0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Selain keempat komoditas tersebut, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi USD0.

"Positive list ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk Keputusan Menteri Perdagangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Masih Boleh di E******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporlewat skemacross borderyang masih boleh dijual die-commerce meski di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan keempat kategori barang itu adalah buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," katanya dalam akun instagram @tetenmasduki_, Rabu (1/11).

Ia menjelaskan pengecualian terhadap empat kategori barang itu sejalan dengan upaya mencegah banjir produk impor dan melindungi produk lokal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Pemerintah Gelontorkan Rp6,11 T Remajakan 180 Ribu Ha Kebun Sawit******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan penanaman kembali (replanting) kebun sawitseluas 180 ribu hektare pada tahun ini.

Untuk mengejar target itu, pemerintah menggelontorkan anggaran US6 juta atau Rp6,11 triliun (Kurs Rp15.844 per dolar AS).

Airlangga mengatakan target replanting ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Dia mengungkap sejak 2007, pemerintah telah berhasil menanam kembali kelapa sawit pada 200 ribu hektare lahan.

Selain itu industri sawit berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan di kalangan petani pedesaan termasuk petani kecil.

"Kontribusi industri kelapa sawit terhadap pembangunan sosial ekonomi nasional juga selaras dengan target lingkungan hidup Indonesia yang ambisius pada 2030," kata Airlangga saat memberikan sambutan dalam acara The 19th Indonesian Palm Oil Conference and 2023 Price Outlook (IPOC), Bali, Kamis (2/10).

Ia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui ratifikasi Perjanjian Paris.

Dia mengungkap sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) dan energi, menyumbang masing-masing 55 persen dan 33 persen dari total emisi gas rumah kaca.

Airlangga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan dan kolaborasi dari pihak-pihak terkait untuk bisa memenuhi target pengurangan emisi global pada 2030.

Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menerapkan kebijakan tata kelola hutan yang berkelanjutan pada 120 juta hektare lahan hutan.

Ia berkata ada sejumlah langkah yang sudah ditempuh Indonesia. Salah satunya, Airlangga mengklaim Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi pada 2019-2020 sebesar 75 persen menjadi 115 ribu hektare.

"Angka ini adalah yang terendah sejak 1990 dan terus menurun," kata dia.

Pemulihan lahan juga disebutnya dilakukan terhadap 3,4 juta lahan pada 2019 dan 3,6 juta lahan pada 2020.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Takut Bangun IKN******

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mencurahkan ketakutan para pengusaha dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anne mengatakan para pengusaha sebenarnya siap membantu pemerintah membangun ibu kota baru itu. Namun, pengusaha masih khawatir terhadap kepastian dan reformasi hukum.

Ia mengaku takut salah langkah dan berujung diperiksa pihak berwenang.

Sekali lagi, Anne mengingat Jokowi agar tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewupak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan para pengusaha tak perlu khawatir. Ia menyebut saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Gak dilanjutkan? wong UU sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu juga mengatakan para pengusaha tidak perlu takut pembangunan IKN terganjal oleh Pemilu 2024. Ia menjamin pemilu akan berjalan damai dan tak mengganggu pembangunan.

Jokowi mengatakan hal tersebut mengacu pada Pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lancar.

"Yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Sudahlah kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi," ucap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?******

Pemerintah di era PresidenJokowi masih berambisi untuk melaksanakan pembangunan kereta cepat.

Lihat saja, setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh diresmikan Oktober kemarin, pemerintahannya berencana melanjutkan proyek tersebut menuju Surabaya.

Jokowi bahkan menyebut proses studi kereta cepat dari DKI ke Kota Pahlawan itu sudah bergulir. Ia mengatakan jika proses studi sudah rampung dan kalkulasi sudah matang, maka kelanjutan proyek itu akan diputuskan.

Usut punya usut, Jokowi ternyata telah membuat komitmen dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut pun membocorkan motif Jokowi kembali memilih Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, bunga yang ditawarkan China lebih murah dibanding negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

Luhut yakin pemerintah bisa melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan bermodal pengalaman mengerjakan Whoosh. Namun, ia mengakui masih ada permasalahan dalam proyek transportasi publik yakni pembebasan lahan.

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang enggak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Teranyar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Dalam proses ini, kata dia, Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC).

"Lagi bikin studinya. Kemarin dengan China kami tanda tangan untuk joint studydengan China Railway," ucapnya di Kantor Kemenko Merves, Jakarta, Selasa (31/10).

Lantas, sebenarnya perlukah kereta cepat dibangun lagi dan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menolak pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia mengingatkan pemerintah sebaiknya meninjau ulang urgensi proyek tersebut.

Apalagi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentu membutuhkan dana yang fantastis. Darmaningtyas memperkirakan biayanya bakal lebih dari Rp150 triliun.

Maklum, pembangunan Whoosh saja biayanya membengkak dari Rp76,95 triliun menjadi Rp131 triliun. Selain itu, jika proyek kereta kilat itu benar dilaksanakan, hal tersebut kian mempertebal narasi Jawa sentris.

"Dana lebih dari Rp150 triliun lebih baik untuk membangun jaringan kereta api di Merauke dan Kalimantan agar mereka juga memiliki jaringan kereta api," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut bukan hanya orang Jawa yang perlu difasilitasi dengan beragam infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman. Tapi, masyarakat di luar Jawa juga memerlukan fasilitas yang sama.

Darmaningtyas menilai sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa. Padahal, Pulau Padi itu sudah surplus infrastruktur transportasi.

"Sedangkan luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan," imbuh Darmaningtyas.

Selain itu, ia juga curiga pemerintah bakal kembali memberikan jaminan seperti APBN agar pengembang dari luar mau menggarap proyek tersebut.

Belajar dari proses pembangunan Whoosh, Darmaningtyas tidak percaya kalau swasta akan mampu dan rela membiayai pembangunan kereta cepat tersebut.

Di dunia manapun, kata dia, swasta itu akan investasi di tempat yang menguntungkan. Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah tetap mereka perlukan, sehingga mereka tidak khawatir akan rugi.

Hal lain yang perlu diperhatikan kalau pemerintah akan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya adalah keberadaan bisnis penerbangan, jalan tol, dan layanan KAI yang ada saat ini.

Karenanya, jangan sampai nanti setelah ada kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lantas bisnis penerbangan Jakarta-Surabaya sepi dan Bandung-Surabaya tutup.

"Demikian pula trafficjalan Tol Trans Jawa bisa sepi sehingga operator jalan tol dirugikan. Ini akan menyebabkan permintaan perpanjangan konsesi karena traffictidak tercapai," ucap Darmaningtyas.

Boleh Lanjut Asal Tak Pakai APBN

istri yang penyayang

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]