cicilan mahasiswa tanpa kartu kredit

Raja Malam Abadi

Menaker Klaim Upah Bisa Naik Lebih dari 10 Persen dengan Aturan Baru******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kenaikan upah minimum2024 tidak akan dibatasi maksimal 10 persen seperti tahun ini.

Oleh karena itu, ia mengklaim kenaikan upah minimum tahun depan bisa saja di atas 10 persen.

"Kemungkinan di atas 10 persen? ya mungkin saja. Tapi sekali lagi datanya kami berikan pada provinsi untuk menjadi acuan kenaikan upah minimum," ucap Ida di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11).

"Dulu ada batasan kenaikan 10 persen maksimal, sekarang dilepas tergantung (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alpha) provinsinya," kata Ida.

Kenaikan upah minimum 2024 sendiri mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, dalam aturan yang lama kenaikan upah dibatasi maksimal 10 persen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga,provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah kehidupan perkotaan

Cabai Rawit Makin 'Pedas', Harga di Jakarta Tembus Rp100 Ribu******

Harga cabai di sejumlah pasartradisionalJakartaterpantau masih mahal, bahkan tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) pada Kamis (13/11) ini.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Cidodol, Jakarta Selatan, harga cabai keriting merah dan cabai rawit merah naik dari Rp80 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

Cabai keriting hijau dan cabai rawit hijau pun melejit dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg.

Senada, harga cabai di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, juga terpantau mahal. Cabai keriting merah naik dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp90 ribu per kg.

Kemudian harga cabai keriting hijau naik dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg. Sementara, harga cabai rawit merah dan hijau naik dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

Para penjual cabai juga melaporkan kenaikan harga cabai terjadi sejak 2-3 minggu yang lalu.

Tak hanya cabai, harga gula putih, beras, dan telur pun terpantau naik.

Lihat Juga : Revisi APBN 2023, Jokowi Pangkas Target Penarikan Utang 39 Persen

Di Pasar Cidodol, gula putih naik dari Rp16 ribu per kg menjadi Rp18 ribu per kg. Sementara, harga telur naik dari Rp27 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

Beras pulen dibanderol Rp15 ribu per liter, dari sebelumnya dari Rp10 ribu per liter. Kemudian, beras pera naik dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

Kenaikan serupa juga terjadi di Pasar Kebayoran Lama. Terpantau, beras merek Cap Tiga Jambu naik dari Rp10 ribu per liter menjadi Rp12 ribu per liter.

Lalu, beras Petruk naik Rp1.000 menjadi Rp13 ribu per liter. Sementara, beras pera naik dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp14 ribu per liter.

Pedagang beras bernama Dimas menjelaskan harga beras per karung yang mereka dapatkan naik dari Rp500 ribu menjadi Rp600 per karung. Kenaikan harga ini telah terjadi sudah lebih dari sebulan yang lalu.

Sementara harga telur di Pasar Kebayoran Lama naik Rp2.000 menjadi Rp28 ribu per kg. Di sisi lain, harga telur kampung dan telur puyuh dilaporkan stabil.

Harga bawang merah, bawang putih, bawang bombai, tempe, tahu hingga minyak goreng terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmengklaim rumus kenaikanUpahminimum (UM) baru yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah memenuhi teori pengupahan mana pun.

"Untuk 2024 dan seterusnya saya kira ini perlu saya sampaikan kami sudah ada payung hukum yang menurut teman-teman akademisi, teman-teman perguruan tinggi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun," ucap Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/11).

Presiden Jokowi baru saja menetapkan rumus perhitungan upah buruh yang baru. Dalam rumus baru itu, kenaikan upah minimum ditentukan dengan tiga komponen; Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lebih lanjut, Ida mengatakan PP Nomor 51 Tahun 2023 merupakan aturan yang paling panjang dalam proses penyerapan aspirasinya. Ia mengklaim aturan itu sudah menampung banyak masukan dari para pengusaha maupun pekerja.

"Harapannya, karena ini aspirasi banyak pekerja, mudah-mudahan PP ini diterima sebagai bentuk upaya yang mendekatkan kepentingan pengusaha dan pekerja," kata Ida.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada jejak di langit

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik

Ratapan Ksatria

PUPR Pastikan Rusun IKN Rampung 2024: ASN Tinggal Bawa Pakaian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung seluruhnya pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto ingin ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) yang bertugas di IKN Nusantara nanti bisa menempati hunian layak.

"Kami membangun rusun dengan desain bangunan hijau dan tentunya unit hunian yang nyaman karena dilengkapi dengan meubelair (perabot atau furnitur) di dalamnya. Jadi, ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (9/11).

Ia merinci ada 47 tower rusun ASN-Hankam di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Kementerian PUPR menargetkan keseluruhan unit rusun tersebut bisa rampung pada Desember 2024 mendatang.

Anak buah Menteri PUPR Basuki itu menyebut setiap tower terdiri dari 12 lantai. Ia mengatakan lantai 1 dan 2 digunakan untuk fasilitas umum dan 10 lantai lainnya untuk hunian ASN.

"Pembangunan IKN mengadopsi konsep kota terpadu. Karena mayoritas ASN yang pindah ke sana merupakan ASN generasi milenial, kami mendesain unit hunian tersebut dengan desain minimalis," jelas Iwan.

Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit. Pembangunan ini terdiri dari 31 rusun untuk ASN sejumlah 1.860 unit yang sanggup menampung 5.580 orang.

Lalu, ada tujuh rusun Hankam untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan sembilan rusun lainnya diperuntukkan bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit dengan kapasitas 2.880 personel.

[Gambas:Video CNN]