petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 32 provinsi******
"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi),"
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menuturkan bahwa pada hari ini hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadwal mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.
Oleh karena itu, Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.
"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi)," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan rekapitulasi nasional sejak Sabtu (9/3) hingga hari ini, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.
Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.
Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara menyisakan enam provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
"Nah, sisa enam provinsi itu yang di Pulau Jawa tersisa Jawa Barat, sisanya yang di Papua," katanya.
Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan KPU:
LRT Jabodebek Ditetapkan Jadi Objek Vital Nasional******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional(obvitnas) Perkeretaapian.
Penetapan itu diputuskan lewat Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor: KP- DJKA 5 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Darat Bidang Perkeretaapian Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Jabodebek PT KAI (Persero).
Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan proses penetapan LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional telah dipersiapkan sejak Oktober tahun lalu.
Mahendro mengatakan LRT Jabodebek memiliki peran dan dampak strategis bagi penggunanya. Moda transportasi ini telah melayani lebih dari 4,5 juta pengguna sejak awal resmi dioperasikan pada Agustus lalu.
Hadirnya LRT Jabodebek selain berdampak bagi para pengguna, sambungnya, juga memiliki dampak bagi negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
LRT Jabodebek juga dinilai sebagai aset penting bagi negara, sehingga diperlukan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem transportasi modern di Indonesia.
Dengan ditetapkannya LRT Jabodebek sebagai objek vital nasional, kata Mahendro, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan pedoman pengamanan obvitnas.
"Sebagai sistem transportasi perkeretaapian dengan kemudi otomatis pertama di Indonesia ini, maka diperlukan pengamanan terhadap stasiun, bangunan kantor dan depo, jalur, serta fasilitas operasi lainnya agar LRT Jabodebek dapat beroperasi dengan baik. Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting untuk melindungi aset Bangsa dan Negara," tambah Mahendro.
Di sisi lain, Mahendro mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menjaga LRT Jabodebek. Menurutnya,masyarakat bisa ikut menjaga keamanan dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan melaporkan secara proaktif jika mengetahui terkait hal yang berpotensi mengganggu keamanan di sekitar area operasional LRT Jabodebek.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
Ginting akhiri penantian panjang tunggal putra capai final All England******Jakarta (ANTARA) - Anthony Sinisuka Ginting mengakhiri 22 tahun penantian Indonesia untuk menempatkan wakil tunggal putra dalam babak final All England Open 2024 setelah Sabtu ini mengakhiri perjalanan wakil Prancis Christo Popov pada semifinal melalui rubber game d19-21, 21-5, 21-11 dalam tempo 1 jam 15 menit.
Ginting merupakan tunggal putra Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di arena final turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu sejak Budi Santoso pada 2002.
Saat itu, Budi Santoso keluar sebagai runner up setelah takluk kepada Chen Hong dari China pada babak pamungkas.
Sebelumnya, pencapaian Ginting yang memastikan tempat pertama Indonesia dalam semifinal pun juga merupakan pertama kalinya dalam 15 tahun bagi tunggal putra Indonesia untuk menembus babak semifinal turnamen BWF Super 1000 ini.
Terakhir kali tunggal putra Indonesia lolos ke semifinal turnamen Super 1000 All England Open adalah pada 2009 ketika Taufik Hidayat berhadapan dan kalah dari atlet Malaysia, Lee Chong Wei.
Dalam pertandingan babak empat besar hari ini, Ginting memegang kendali permainan dengan konsisten di ketiga gim. Namun, pada gim pertama, Popov tidak terhanyut dalam tekanan untuk merebut gim ini.
Baca juga: Langkah Bagas/Fikri terhenti di perempat final All England 2024
Selepas itu, tunggal putra peringkat lima dunia itu bangkit dengan lebih agresif dan memberikan variasi serangan yang menyulitkan Popov.
Strategi itu berhasil sehingga membuahkan kemenangan telak 21-5 atas pemain Prancis tersebut.
Gim pamungkas berjalan tidak jauh berbeda dari gim sebelumnya.
Ginting bisa melawan nafsu untuk segera mengakhiri pertandingan, dengan tetap menjaga ketenangan di lapangan sehingga membuatnya minim melakukan kesalahan sendiri dan serangan-serangan yang ia lancarkan juga membuahkan hasil yang efektif.
Bukan hal yang mustahil bagi Ginting menciptakan laga All Indonesian Final, Minggu (17/3), jika wakil Indonesia lainnya, Jonatan Christie, memenangkan semifinal tunggal putra lainnya.
Jonatan akan dihadapi tunggal putra India, Lakshya Sen, untuk memperebutkan satu tempat tersisa dalam babak final.
Baca juga: Fajar/Rian makin termotivasi berlaga di semifinal All England 2024
KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 32 provinsi******
"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi),"
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menuturkan bahwa pada hari ini hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadwal mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.
Oleh karena itu, Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.
"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi)," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan rekapitulasi nasional sejak Sabtu (9/3) hingga hari ini, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.
Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.
Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara menyisakan enam provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
"Nah, sisa enam provinsi itu yang di Pulau Jawa tersisa Jawa Barat, sisanya yang di Papua," katanya.
Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan KPU:
Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.
Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.
Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.
Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.
Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).
Lihat Juga :
Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi
"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.
Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).
"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.
BPBD: 20 kelurahan di Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai******Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyebutkan sebanyak 20 kelurahan di daerah ini terdampak banjir luapan sungai besar yang melintasi wilayah setempat.
"Sebanyak 20 kelurahan itu tersebar di empat kecamatan di Kota Palangka Raya," kata Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi, di Palangka Raya, Minggu.
Dia menyebutkan, sebanyak 20 kelurahan yang terdampak banjir itu terdiri atas lima kelurahan di Kecamatan Pahandut, tiga kelurahan di Kecamatan Jekan Raya, tujuh kelurahan di Kecamatan Sabangau, dan lima kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.
Baca juga: 32.877 warga Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai
"Dari 20 kelurahan itu ada 32.304 warga terdampak banjir. Mereka berasal dari 9.301 kepala keluarga. Selain itu, banjir luapan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan juga berdampak pada 5.358 rumah," kata Budi.
Menurut dia, dampak yang ditimbulkan ada yang berkategori ringan sehingga masih dapat dihuni hingga rumah tak dapat dihuni karena terendam banjir.
"Dari seluruh korban banjir, tercatat 631 warga yang berasal dari 252 kepala keluarga masih berada di pengungsian. Sementara sisanya masih bertahan di rumah atau tinggal sementara di rumah kerabat," kata Budi.
Saat ini Pemkot Palangka Raya didukung berbagai pihak terkait juga telah menyiapkan enam posko pengungsian yang berada di wilayah Kelurahan Pahandut, Kelurahan Langkai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Marang.
"Selain memenuhi kebutuhan para pengungsi, kami juga terus melakukan pemantauan, sosialisasi, dan edukasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir," katanya.
Baca juga: Empat warga Palangka Raya Kalteng meninggal akibat banjir
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat banjir yang sebelumnya ditetapkan hingga 18 Maret 2024.
"Kemarin tanggap darurat kami tetapkan hingga 18 Maret 2024. Karena potensi bulan Maret ini curah hujan masih tinggi, maka status sangat memungkinkan diperpanjang," kata Hera.
Ia mengatakan bahwa bulan April kemungkinan masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat banjir menjadi sebuah opsi yang cukup mungkin untuk dipertimbangkan.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait perpanjangan status tanggap darurat banjir ini.
Baca juga: 502 korban banjir Palangka Raya ditampung di enam posko
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi Masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir ada permainanspekulandalam pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berharap streamline proyek-proyek di IKN tidak terlalu lama. Hal ini bisa membuat proses ganti rugi lahan jadi lebih akurat.
"Karena semakin lama itu (streamline proyek IKN) nanti ruas-ruas berikutnya pasti ada spekulan-spekulan, yang akhirnya harganya (harga tanah) makin tinggi karena spekulan sudah bermain di situ. Jadinya, penetapan lokasi (penlok) itu jangan terlalu lama, segera kita bayarkan (ganti untung pembebasan lahan)," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto usai Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Ia mengatakan LMAN mengalokasikan Rp3,34 triliun untuk pembebasan lahan proyek-proyek di IKN. Hingga 2023, sudah dikucurkan sebanyak Rp1,42 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun untuk akses jalan dan Rp415,88 miliar lainnya dipakai buat kawasan inti IKN.
"Kendala (pembebasan lahan) di lapangan itu banyak sekali. Karena ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) mengajukan permohonan, kita cek lagi. Kita pastikan dia (pemilik lahan) yang benar-benar berhak, itu kadang KTP-nya gak jelas akhirnya jadi tertunda-tunda," ungkapnya.
"Kalau proyek biasa 6 bulan setelah penlok dibayarkan (ganti untung), di IKN 3 bulan setelah penlok bisa dibayarkan. Kalau sudah sampai penlok itu sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, tanah gak boleh dipindah tangankan, tetap harus jadi PSN di atasnya," tandas Rustanto.
Di lain sisi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, termasuk IKN Nusantara.
Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN. Ia mengatakan ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
"Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua," cerita Basuki.
"Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi," imbuhnya.
Bos LMAN itu merinci pihaknya sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai macam proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16,40 triliun.
BPBD: 20 kelurahan di Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai******Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyebutkan sebanyak 20 kelurahan di daerah ini terdampak banjir luapan sungai besar yang melintasi wilayah setempat.
"Sebanyak 20 kelurahan itu tersebar di empat kecamatan di Kota Palangka Raya," kata Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi, di Palangka Raya, Minggu.
Dia menyebutkan, sebanyak 20 kelurahan yang terdampak banjir itu terdiri atas lima kelurahan di Kecamatan Pahandut, tiga kelurahan di Kecamatan Jekan Raya, tujuh kelurahan di Kecamatan Sabangau, dan lima kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.
Baca juga: 32.877 warga Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai
"Dari 20 kelurahan itu ada 32.304 warga terdampak banjir. Mereka berasal dari 9.301 kepala keluarga. Selain itu, banjir luapan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan juga berdampak pada 5.358 rumah," kata Budi.
Menurut dia, dampak yang ditimbulkan ada yang berkategori ringan sehingga masih dapat dihuni hingga rumah tak dapat dihuni karena terendam banjir.
"Dari seluruh korban banjir, tercatat 631 warga yang berasal dari 252 kepala keluarga masih berada di pengungsian. Sementara sisanya masih bertahan di rumah atau tinggal sementara di rumah kerabat," kata Budi.
Saat ini Pemkot Palangka Raya didukung berbagai pihak terkait juga telah menyiapkan enam posko pengungsian yang berada di wilayah Kelurahan Pahandut, Kelurahan Langkai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Marang.
"Selain memenuhi kebutuhan para pengungsi, kami juga terus melakukan pemantauan, sosialisasi, dan edukasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir," katanya.
Baca juga: Empat warga Palangka Raya Kalteng meninggal akibat banjir
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat banjir yang sebelumnya ditetapkan hingga 18 Maret 2024.
"Kemarin tanggap darurat kami tetapkan hingga 18 Maret 2024. Karena potensi bulan Maret ini curah hujan masih tinggi, maka status sangat memungkinkan diperpanjang," kata Hera.
Ia mengatakan bahwa bulan April kemungkinan masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat banjir menjadi sebuah opsi yang cukup mungkin untuk dipertimbangkan.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait perpanjangan status tanggap darurat banjir ini.
Baca juga: 502 korban banjir Palangka Raya ditampung di enam posko
“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi Masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.
Pengamat nilai rekonsiliasi nasional perlu dibangun jauh hari******
Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa
Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional usai gelaran Pemilu 2024 semestinya perlu dibangun jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu dikeluarkan oleh KPU. Menurutnya upaya rekonsiliasi nasional dengan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Sehingga menurutnya wacana rekonsiliasi itu perlu digerakkan sebelum 20 Maret 2024 atau sebelum pengumuman hasil pemilu. "Perlu rekonsiliasi untuk bisa mempersatukan semua kekuatan komponen bangsa," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Minggu. Dia mengatakan upaya rekonsiliasi nasional perlu dilakukan oleh sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, maupun pihak yang menang atau pihak yang kalah. Pihak-pihak itu menurutnya perlu menunjukkan bahwa mereka bisa saling berangkulan.
Baca juga: Anggota DPR: Rekonsiliasi nasional wujudkan pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Ekonom: Rekonsiliasi nasional perlu demi iklim investasi kondusif Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai bahwa membangun bangsa tentu tidak akan bisa dibangun dengan sekelompok orang saja, melainkan harus secara bersama-sama dengan antarkelompok masyarakat di Indonesia. Khususnya bagi pihak yang kalah dan yang menang, dia pun menyarankan untuk sama-sama melakukan rekonsiliasi demi pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, menurutnya rekonsiliasi itu juga sejati-nya bakal mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa. "Oleh karena itu, ya seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu-individu, kelompok-kelompok, punya peran besar untuk bisa melakukan rekonsiliasi," kata dia. Sebelumnya, sejumlah dorongan untuk rekonsiliasi nasional seusai Pemilu 2024 bermunculan dari sejumlah pihak, baik anggota legislatif, tokoh pengusaha, hingga tokoh agama. Mereka pun memiliki alasan masing-masing dalam menyuarakan dorongan rekonsiliasi nasional tersebut.
Saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, proses rekapitulasi Pemilu 2024 itu berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
《slot gacor sekarang ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,seribu mimpi 43Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor sekarang ini》bab terbaru。