link gacor siang ini

Jiuhuang Yantianlu

Kemendag Klaim Warga Bengkalis Tak Konsumsi Daging Kerbau Ilegal******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan daging kerbau ilegal yang diperebutkan warga Bengkalis dari tempat sampah tak dikonsumsi dan sudah dikembalikan.

Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyebut Bea Cukai dan Polres setempat sudah melakukan mitigasi risiko. Ia mengatakan rumah-rumah warga Bengkalis didatangi untuk mengembalikan daging tak layak konsumsi tersebut.

"Sejauh ini tidak ada (warga Bengkalis yang konsumsi daging dari tempat sampah). Informasi terakhir yang diperoleh, masyarakat sudah mengembalikan daging ilegal tersebut dan dilakukan penimbunan kembali dengan menambah kedalaman gali menjadi 5 meter," jelas Moga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/5).

Pernyataan Kemendag tersebut senada dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Bengkalis.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Bengkalis Ariyadi Permana Hamdani menyebut pihaknya memang langsung membentuk tim investigasi untuk mengecek potensi daging ilegal tersebut dijual di pasar.

"Iya betul (daging kerbau di TPA merupakan barang sitaan Bea Cukai Bengkalis). Setelah diperebutkan, sudah ditindaklanjuti. Kami segera membentuk tim melibatkan aparat terkait untuk inspeksi di peredaran atau pasar dan memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya saat dikonfirmasi.

"Sudah ditimbun kembali setelah dirusak. Secara prosedur sudah sesuai, acara lancar sampai selesai. Yang jelas itu barang masuk secara ilegal, tidak ada yang menjamin kelayakan konsumsinya karena tidak dilengkapi dokumen. Sangat berpotensi membawa hama penyakit," sambung Ariyadi.

Sebelumnya, Plt KPPBC TMP C Bengkalis M Hakim Satria mengatakan daging kerbau tersebut diamankan dari KM Nur Muhammad GT.27 No. 700/PPE pada 6 April 2023 pukul 02.00 WIB, tepatnya di Kuala Sungai Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Ia menekankan daging impor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.

Barang bukti yang diamankan adalah daging kerbau beku tanpa tulang merek Black Gold sebanyak 1.123 box alias 20 kilogram. Ada juga daging kerbau beku tanpa tulang merek Al Tamam sebanyak 937 box atau 20 kilogram. Perkiraan nilai barang menyentuh Rp2,17 miliar dengan potensi kerugian negara Rp279,95 juta.

Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo turut membenarkan daging musnahan Bea Cukai itu diperjualbelikan oleh warga nakal.

Bimo lantas meminta Polsek di Bengkalis mendatangi rumah-rumah warga. Ia menegaskan pihaknya meminta warga tidak menjual dan mengkonsumsi daging yang sudah ditimbun di tempat sampah.

"Ada yang diperjualbelikan. Kami sudah arahkan Kapolsek agar daging ini bisa diambil untuk dimusnahkan dengan cara-cara lain. Kita melakukan ini sebagai langkah menjaga, kita tidak tahu daging dari mana, banyak bakteri karena sudah ditimbun dalam sampah basah," ujarnya, dikutip dari Detik.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Alasan Wamen BUMN Curiga Laporan Keuangan Waskita******

Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo menyebut laporan keuangan PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika tidak sesuai dengan kondisi riil.  Karena itu, ia curiga dua BUMN karya tersebut memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Tiko, sapaan akrabnya, mengungkapkan dalam laporan keuangannya, dua perusahaan itu masih menyebut kondisi mereka selalu untung. Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin.

"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Lihat Juga : Sepi Order, Produsen Sepatu Puma di Tangerang Akan PHK 600 Karyawan

Sementara, pihak Wika menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).

Manipulasi laporan keuangan di perusahaan pelat merah bukan hal baru. Sebelumnya hal ini juga terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero).

Pada 2018, Garuda berhasil membukukan laba bersih US9 ribu. Jumlah ini berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US6,58 juta. Karenanya, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018.

Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Kementerian BUMN Akan Tata Kawasan Borobudur******

Kementerian BUMNakan merevitalisasi kompleks Taman Wisata Candi Borobudur.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan revitalisasi meliputi penataan kawasan, relokasi UMKM ke sentra UMKM, juga alur perjalanan bagi wisatawan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga berencana merevitalisasi kawasan tersebut menjadi destinasi spiritual misalnya untuk meditasi.

"(Dengan revitalisasi ini) Nantinya kita harapkan masyarakat bukan hanya datang untuk naik tapi juga untuk menikmati seluruh kawasan. Juga ada rencana bangun museum di masa yang akan datang," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (5/6).

Namun, ia belum bisa memastikan kebutuhan dan sumber anggaran untuk merealisasikan rencana revitalisasi itu. Mantan bos Bank Mandiri itu hanya menargetkan konsep revitalisasi kawasan Candi Borobudur bisa rampung September atau Oktober mendatang. .

"Ada dari APBN, (Kementerian) PUPR, tapi mungkin nanti untuk yang lain-lain bisa juga dikerjasamakan dengan swasta. Kita sedang konsepkan dulu," katanya.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney Maya Watono mengatakan dalam penentuan posisi Candi Borobudur ke depan, ada lima pilar yang akan jadi perhatian utama.

"Jadi heritage, spiritual, education, conservationdan tentu sajaeconomic impact. Itu kita ke depankan lima pilar tersebut. Ke depannya penataan akan berbasis pada lima pilar tersebut," kata Maya.

Pemerintah ingin menjadikan Candi Borobudur sebagai salah satu pusat spiritual Budha dunia sehingga situs tersebut akan jadi destinasi ritual tahunan umat Budha.

Di sisi lain, Candi Borobudur merupakan simbol keberagaman di tengah pluralisme.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp800 M******

Bos jalan tolJusuf Hamka menagih utangpemerintah Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP, yang belum dibayar sejakkrisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang kala krisis dilikuidasi.

Namun, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Lihat Juga : Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Jusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu menelepon Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar utangnya dibayar.

Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga Rp800 miliar. Namun, ia merasa hanya diberi harapan palsu.

Jusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam.

"Pada buang badan semua, PHP semua. Masa sih kepala biro hukum buat kesepakatan enggak bisa ditepati? 'Oh iya nanti, saya (Menkeu Sri Mulyani) akan teruskan ke DJKN, suruh perhatikan'. Janji-janji PHP," tegasnya.

"Sudah 3 tahun verifikasi, enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor, harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong. Jangan nguber utang obligor saja, utang ke swasta bantuan nih," imbuh Jusuf.

Jusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, tetapi ia berharap Mahfud turun tangan.

Jusuf menegaskan utang Rp800 miliar harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor.

"Pak Mahfud, ayo dong dorong pemerintah bayar utang kepada kami. Kenapa pemerintah cuma nguber-nguber obligor? Uber dong Kemenkeu, bayar utang swasta juga," tuntut Jusuf.

"Enggak mau (kena potong), mau tetap dengan hitungan Rp800 miliar sekarang. Saya enggak mau lagi ada kesepakatan karena kesepakatan yang lalu tidak diproses. Pemerintah harus bayar Rp800 miliar, terus berjalan bunganya sesuai putusan MA," tutupnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo terkait utang Rp800 miliar tersebut. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Harga Kripto Terbakar Awal Pekan Ini******

Harga mayoritas kripto lesu pada awal pekan ini.

Mengutip coinmarketcap.com, dari 10 kripto papan atas, hanya 2 yang menguat. Pelemahan pertama dialami oleh bitcoin.

Harga kripto tersebut melemah 0,59 persen dalam 24 jam terakhir. Sementara dalam sepekan, bitcoin sudah melemah 4,20 persen. Dengan pelemahan itu, kini bictoin bertengger di US.900 per keping.

Pelemahan ketiga dialami oleh BNB. Dalam 24 jam terakhir, kripto tersebut sudah terkulai 1,42 persen ke US1,76 per keping. 

Dengan pelemahan itu, BNB sudah terkulai 4,34 sepekan belakangan ini. Pelemahan keempat dialami cardano yang terkulai lemas 0,83 persen ke US<句子>,3755 per keping.

Pelemahan kelima dialami oleh dogecoin. Kripto ini tercatat melemah 1,49 persen dalam 24 jam terakhir dan 2,51 persen dalam sepekan terakhir. 

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu pelemahan keenam dialami oleh polygon yang terpuruk 2 persen dalam 24 jam terakhir. Meskipun demikian, ada juga kripto yang masih bisa perkasa di tengah kondisi tersebut.

Salah satunya, XRP. Di tengah keterpurukan kripto, XRP masih bisa menguat 1,99 persen 24 jam terakhir dan 9,9 persen dalam sepekan terakhir.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.