pinjol super dana

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Bahlil Curhat Gaji Menteri Rp19 Juta: Saya Enggak Punya Duit******

Menteri Investasi/KepalaBKPM Bahlil Lahadalia membeberkan besaran gaji yang ia terima sebagai pembantu presiden. Ia mengaku menerima Rp19 juta per bulan. 

Menurutnya, gaji Rp19 juta sebagai menteri itu tidak cukup besar, sehingga ia menyarankan agar para mahasiswa menjadi pengusaha.

"Saya menteri enggak punya duit. Menteri itu gajinya cuma Rp19 juta. Makanya saya minta kalian jadi pengusaha," kata Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Sebelas Maret, Selasa (22/8).

"Nanti ada CSR dari holding kami di perusahaan. Ini saya umumkan gaji menteri itu Rp19 juta. Jadi kalau menteri kasih beasiswa dari gaji, enggak cukup," kata Bahlil.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya juga mengungkapkan gaji menteri saat ini hanya sebesar Rp19 juta. Menurutnya, gaji ini bahkan lebih kecil dari agen BRILink di beberapa kelas.

"Agen BRILink itu yang kelasnya sudah namanya apa kemarin, juragan kalau nggak salah itu income per bulannya bersih Rp20 juta. Gaji menteri Rp19 juta," kata Erick dalam acara Investor Appreciation Night, Jumat (20/1).

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 75 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 2021, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan dengan tunjangan Rp13.608.000 per bulan. Sehingga total Rp18.648.000 per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Peri Giok Piao Ran

Suharso Sebut Negara Berpotensi Rugi Rp544 T Imbas Perubahan Iklim******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negaraakibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun.

"Potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, peningkatan kasus penyakit sensitif, dan sebagainya," kata Suharso dalam acara Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Suharso mengatakan perubahan iklim akan mengganggu seluruh sistem kehidupan. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air, kenaikan potensi kekeringan, dan munculnya wabah penyakit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim juga berdampak pada ketahanan pangan negara-negara di dunia.

Ia mengatakan kerentanan stok pangan akan terjadi di seluruh negara pada 2050. Pasalnya 500 juta petani kecil yang memproduksi 80 persen stok pangan dunia akan terdampak perubahan iklim.

Kondisi itu akan membuat negara yang mengimpor pangan dari negara lain akan kesulitan, termasuk Indonesia.

"Diprediksi pada 2050 kita mau impor beras, mau dari mana? Semuanya lebih parah dari Indonesia," kata Dwikora.

[Gambas:Video CNN]

Tuan dan kegilaan jahat

Pluang PHK 10 Persen Karyawan di 3 Negara, Termasuk Indonesia******

Startup finansial Pluang mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawannya di Indonesia, Singapura, dan India.

Co-Founder Pluang Claudia Kolonas mengaku perusahaan tidak kebal dengan situasi dan kondisi makroekonomi yang tidak menentu.

Tingginya tingkat inflasi disertai menurunnya daya beli membuat permintaan produk-produk investasi semakin rendah.

"Kami juga memberikan perpanjangan masa asuransi bagi karyawan dan keluarganya serta dukungan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar Pluang," imbuhnya.

Claudia mengatakan keputusan PHK ini sudah berdasarkan evaluasi Pluang. Ia menyebut perusahaan sudah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tujuan strategis Pluang, mulai dari pemantapan bisnis, penyusunan ulang prioritas, hingga restrukturisasi organisasi.

Ia berharap serangkaian upaya ini bisa memberikan Pluang ruang gerak yang cukup untuk mengantisipasi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Claudia ingin terus menjaga masa depan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang berkesinambungan.

Pluang pertama kali hadir di Indonesia pada 2019. Ini adalah perusahaan rintisan berbasis aplikasi investasi multiaset yang menyediakan akses terhadap berbagai kelas aset secara praktis.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Bahlil Beber Alasan RI Digugat di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamembeberkan alasan Indonesia digugatUni Eropadi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Bahlil menyebut saat ini dunia sedang mendorong sektor energi hijau (green energy)dan industri ramah lingkungan (green industry).Maka ke depan, sumber energi fosil akan ditinggalkan.

Begitu juga dengan kendaraan, lanjut Bahlil, seluruh mobil di dunia akan berganti menjadi berbahan bakar listrik pada 2030.

Bahlil menyebut dari empat bahan baku baterai listrik tersebut, Indonesia memiliki tiga di antaranya, yaitu nikel, kobalt dan mangan. RI hanya tidak memiliki lithium.

Potensi bahan baku baterai listrik yang dimiliki RI tersebut yang membuat negara lain tidak mau industri dalam negeri berkembang.

"Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," kata Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil menyebut pemerintah tidak menyerah begitu saja. Atas perintah Presiden Jokowi, pemerintah kemudian mengajukan banding.

Tak hanya itu, Indonesia juga menggandeng perusahaan raksasa global seperti LG Energy Solution dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dari China dalam mengembangkan industri kendaraan listrik.

Bahlil menegaskan hilirisasi memberikan keuntungan bagi RI dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Hal itu menjadi modal bagi Indonesia mencapai target pendapatan per kapita US ribu - US ribu dalam 10 tahun mendatang.

"Rumusnya hanya satu, salah satu di antaranya penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

LRT Jabodebek Akan Diresmikan 28 Agustus******

Peresmian LRT Jabodebek kemungkinan maju lebih cepat dari 30 Agustus 2023 menjadi 28 Agustus 2023.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan 28 Agustus 2023 menjadi tanggal baru yang disampaikan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko.

"Namun, semuanya kembali kepada kesiapan RI 1 (Presiden Joko Widodo) untuk meresmikannya. Kami saat ini pun masih menunggu kepastiannya. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).

Risal menekankan semuanya kembali kepada kesiapan Presiden Jokowi. Ia menyebut pihaknya hanya mengusulkan tanggal-tanggal tersebut.

"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," tegas Risal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Di lain sisi, Presiden Jokowi mulanya berharap LRT Jabodebek bisa diresmikan pada 26 Agustus mendatang.

Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Jokowi menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]