togel slot terpercaya

Putri Berubah

info gacor hari ini

Kunjungan wisatawan nusantara ke Sulteng pada 2023 capai 5 juta orang******

Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 hanya 1,3 juta kunjungan khusus wisatawan nusantara

Palu (ANTARA) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disarekraf) menyebutkan tingkat kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 5 juta orang lebih tahun 2023. "Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 hanya 1,3 juta kunjungan khusus wisatawan nusantara," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulteng Diah Agustiningsih di Palu, Sulteng, Sabtu. Ia menjelaskan meningkatnya jumlah kunjungan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah melakukan promosi wisata yang masif, hal ini juga ditunjang dengan sejumlah destinasi wisata unggulan.

Oleh sebab itu, Pemprov Sulteng terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan tahun 2024 melebihi jumlah kunjungan tahun sebelumnya. "Kami berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota terus ditingkatkan, karena masing-masing daerah saling terkait," ujarnya. Ia memaparkan kunjungan wisata manca negara (wisman) juga mengalami peningkatan sebanyak 8 ribu lebih wisatawan, dibandingkan tahun 2022 hanya 3.280 wisatawan. Destinasi yang masih mendominasi kunjungan wisatawan yakni lokawisata Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-una. Salah satu destinasi unggulan Sulteng ini (Togean) sedang diupayakan Pemprov Sulteng menjadi destinasi wisata super prioritas nasional, yang mana usulan itu dikomunikasikan secara masif dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). "Kami juga sedang melakukan pemetaan objek wisata daerah berkolaborasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, karena sejauh ini belum ada data riil. Hasil pemetaan ini nanti akan menjadi basis data sektor pariwisata Sulteng," tutur Diah. Ia menambahkan Sulteng memiliki slogan baru yakni "negeri 1.000 megalit" yang telah dicanangkan pada 2023, dengan maskot ini diharapkan tingkat kunjungan lebih meningkat. "Paket wisata juga sedang kami upayakan. Ini dimaksudkan untuk memudahkan akses wisatawan sekaligus memperkuat akselerasi sektor tersebut dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia.

Baca juga: Potensi nilai ekonomi wisatawan domestik capai Rp2 ribu triliun
Baca juga: Menparekraf: Kegiatan berbasis kebudayaan lokal mampu tarik wisatawan
Baca juga: Kemenparekraf genjot kunjungan wisatawan domestik dengan promo wisata

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pitcher Diamond Ace Kembali

hoki slot gacor

MUI ajak umat Islam isi Ramadhan dengan berbagai kebaikan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengajak umat Islam memanfaatkan dengan baik bulan Ramadhan untuk beribadah, baik wajib maupun sunnah, serta mengisi dengan berbagai kebaikan.

"Allah telah menjanjikan maghfirah, rahmat, berbagai kenikmatan yang akan diberikan pada umat Islam yang melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah di bulan Ramadhan," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan hal itu saat kegiatan Tarhib Ramadhan digelar oleh Komisi Dakwah MUI sekaligus doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.

Ia mengatakan umat Islam patut bersyukur kepada Sang Pencipta karena diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah.

Ia juga menyebut bulan Ramadhan sebagai bulan ampunan merupakan cara Allah SWT. membersihkan umat Islam dari dosa-dosa dan kesalahan.

Baca juga: Pemkot-ormas di Padang sepakat wujudkan suasana kondusif saat Ramadhan

Menurut dia, setiap manusia tidak terlepas dari dosa.

Akan tetapi, kata Kiai Anwar, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang umat, apabila menunaikan ibadah Ramadhan seperti puasa dengan ikhlas dan ridha karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan ampunan.

"Begitu selesai Idul Fitri, bersih lagi. Ini namanya bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas," kata dia.

Melalui Tarhib Ramadhan ini, kata dia, MUI mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mengisi Ramadhan dengan kebaikan-kebaikan.

"Insyaallah bukan Ramadhan yang akan datang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadhan baik wajib maupun sunnah," ujarnya.

Baca juga: Cara kuat berpuasa Ramadhan dan turunkan berat badan
Baca juga: CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan
Baca juga: Kemenko minta TPID jaga pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

gacor slot online

Durian jadi "buah emas" di antara komoditas ekspor Vietnam******

Hanoi (ANTARA) - Durian menjadi “buah emas” di antara komoditas ekspor Vietnam berkat keunggulan harga jual yang tinggi dan preferensi pasar impor yang naik jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti lada, buah naga, dan karet.

Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Grup Intimex, Do Ha Nam, mendata tanaman kopi dan lada menghasilkan keuntungan sekitar 200-300 juta Dong Vietnam (sekitar Rp127 juta-191 juta) per hektar per tahun. Sementara pohon durian menghasilkan panen tahunan dengan keuntungan sebesar 2 miliar Dong Vietnam (sekitar Rp1,3 miliar).

“Belum pernah ada produk pertanian yang dengan cepat menghasilkan pendapatan ekspor miliaran dolar seperti durian saat memasuki pasar global,” kata Nam seperti dilaporkan VNA, Sabtu.

Statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam mencatat negara tersebut memiliki lebih dari 110.000 hektar durian dengan produksi tahunan hampir 850.000 ton. Luas areal penanaman durian meningkat hampir 25 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Daerah penghasil durian terbesar di negara ini meliputi Dataran Tinggi Tengah dengan luas lebih dari 52.000 hektare (ha) yang mencakup sekitar 47 persen dari total luas wilayah.

Lalu wilayah Delta Mekong dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen), dan wilayah Tenggara dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen) dan wilayah Tenggara dengan luas 21.000 ha (sekitar 19 persen).

Baca juga: Vietnam targetkan 3,5 miliar dolar AS dari ekspor durian pada 2024

MARD juga mencatat durian Vietnam telah menjangkau 24 pasar dengan nilai ekspor ke China sebagai pasar yang paling menjanjikan mencakup lebih dari 99 persen dari total omzet ekspor durian. China diprediksi masih akan terus menjadi konsumen utama buah berduri tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Industri durian juga diproyeksikan tumbuh 7,2 persen per tahun pada periode 2019-2025. Hal itu dianggap sebagai peluang bagi Vietnam untuk mengembangkan industri durian secara berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Tran Thanh Nam, menekankan perlunya para petani durian dan perusahaan ekspor untuk memastikan kualitas, desain, dan asal barang ketika mengekspor ke China guna memastikan bahwa durian Vietnam dapat mempertahankan posisinya di pasar itu.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Sayuran dan Buah Vietnam, Dang Phuc Nguyen, masih ada banyak ruang bagi Vietnam untuk mengekspor durian ke pasar China dan global. Ia memperkirakan omzet ekspor buah tersebut bisa mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS (Rp55 triliun) pada tahun ini.

Sumber : VNA

Baca juga: Durian impor asal Vietnam laris manis di pasar China

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Rel Bisnis

qq289

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Kepala Penyihir

voucher88

Luhut Ungkap China Minat Bikin Pabrik Sendok Garpu di RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkanChina ingin berinvestasi di industri hilirisasi nikel di Indonesia berupa pabrik sendok dan garpu.

Luhut menyebut pabrik yang memproduksi turunan stainless steel tersebut akan dibangun seiring dengan kelanjutan pembangunan proyek pabrik petrokimia di Kalimantan Utara (Kaltara).

"Downstreaming dari stainless steel yang menjadi garpu, sendok, jarum suntik, dan sebagainya itu mereka (China) sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk ini," ujar Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Kamis (22/2).

Dengan dibangun kawasan khusus, Luhut juga berharap hal ini bisa membuka peluang bagi industri lokal bahkan UMKM untuk ikut terlibat dalam industri petrokimia tersebut.

"Yang saya senang lagi, kemarin walaupun di China, atau semua dunia, mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun juga akan tetap dilanjutkan," jelas Luhut.

[Gambas:Instagram]

Lebih lanjut, Luhut juga mengungkap investasi asing ke Indonesia akan semakin moncer usai Pilpres 2024 rampung. Ia mengklaim para investor sempat wait and see karena berlangsungnya kontestasi politik di Indonesia.

"Itu benar sekali (investor wait and see). Jadi memang mereka menanti-nanti. Tapi kemarin saya dapat beberapa telepon yang menyampaikan selamat bahwa Pilpres di Indonesia, salah satu atau mungkin pilpres yang terbesar di dunia," tuturnya.

Ia juga optimis target investasi yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai lantaran Pilpres 2024 membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Master Kartu Permainan

situs bagus hari ini

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2