pasti slot 188

Han Feng Su Yingxue

Kulkas Dua Pintu Rp11 Juta Bisa Dibeli Rp7 Jutaan di Transmart Besok******

Gajian tiba, saatnya membeli kulkas impian di Transmart Full Day Sale karena ada harga saleyang bikin Anda hemat sampai Rp3 jutaan, loh.

Transmart Full Day Sale balik lagi menggelar gebyar diskon gede-gedean, 50 persen plus 20 persen pada Selasa (29/8).

Lihat Juga : Diskon AC di Transmart Rp1,1 Juta, Bisa Pasang Gratis di Rumah

Ada kulkas side by side 450L dengan harga normal Rp11 jutaan menjadi Rp7,8 jutaan, Anda bisa hemat Rp3,4 jutaan. Harga tersebut berlaku untuk pembelian di Transmart Pulau Jawa, Bali, Lampung.

Sementara untuk Transmart di luar Pulau Jawa, Bali, Lampung, ada juga kulkas side by side 450L dari harga normal Rp11,8 jutaan jadi cuma Rp8 jutaan. Anda bisa hemat Rp3,7 jutaan.

Murah-murah banget kan? Bagi Anda yang belum gajian di akhir bulan ini, jangan khawatir sebab bisa mendapatkan diskon dan bayar nanti dengan Allo PayLater.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan ekstra diskon sampai 20 persen dan bayar belakangan dengan Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega, dan mega Syariah.

Masih belum punya Allo Bank atau Bank Mega? Tenang, cukup downloadaplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akun ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega Anda bisa membuatnya di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart atau kantor cabang Bank Mega terdekat.

Jadi, jangan sampai ketinggalan buat belanja di Transmart Full Day Sale besok yang berlangsung cuma satu hari aja ya!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank agar Anda bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik.

Liu Wuxie Xu Lingxue

Alami Kendala, Program Sertifikasi Halal Baru Tercapai 4 Juta******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui target 10 juta sertifikasi halalmasih jauh dari harapan.

Ma'ruf menuturkan pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai capaian target dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Namun, ia akan terus mendorong penuntasan target ini.

"Menurut informasi, sudah 4 juta, ya artinya memang belum mencapai target. Nah, itu yang akan kita coba bagaimana (menuntaskan target)," tuturnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (15/3).

Menurut Ma'ruf, pemerintah selama ini terus berkomitmen mendorong sertifikasi halal ini. Adapun upaya itu antara lain dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya.

"Karena itu, kalau ada kendala-teknis teknis, nanti kita akan cari kita akan terus [atasi] supaya layanan sertifikasi ini terus cepat dilakukan," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan optimismenya bahwa target 10 juta sertifikasi halal dapat diwujudkan.

"Optimisme tercapai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink******

MenteriBUMN Erick Thohir berencana mergeratau menggabungkan tiga BUMN penerbangan; Garuda Indonesia, Pelita Air dan Citilink.

Erick mengatakan ada beberapa tujuan merger dilakukan. 

Pertama, menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic costmencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," tambahnya.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait Armada. Ia mengatakan armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

Perhitungannya, kekurangan pesawat yang dialami Indonesia sebanyak 200 buah.

Kekurangan pasokan pesawat itu dihitung dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Di Amerika Serikat, sebut Erick, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Penduduk mereka mencapai 300 juta populasi dengan rata-rata GDP (pendapatan per kapita) mencapai US$ 40 ribu.

Sementara di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki GDP US.700.

"Itu berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Jadi perkara logistik kita belum sesuai," ujar Erick.

[Gambas:Video CNN]

Saya membunuh Guru

Impor Beras 880,8 Ribu Ton Banjiri Indonesia Januari******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatimpor beras mencapai 880,82 ribu ton sepanjang Januari-Februari 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari jumlah tersebut, nilai impor beras mencapai US4,61 juta atau setara Rp8,81 triliun (asumsi kurs Rp15.620 per dolar AS).

"Nilai ini mengalami kenaikan baik secara volume maupun nilai jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023," ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/3).

"Impor beras ini (Januari-Februari 2024) paling banyak berasal dari Thailand, kemudian Pakistan, dan Myanmar," imbuh Amalia.

Lebih rinci, impor dari Thailand mencapai 59,11 persen, Pakistan 17,82 persen, dan Myanmar 14,34 persen.

Demikian juga impor bawang putih naik 374,2 persen (yoy) menjadi 8,52 ribu ton pada Januari-Februari 2024. Adapun nilai impor bawang putih mencapai US,64 juta atau sekitar Rp181,91 miliar.

Impor bawang putih mayoritas berasal dari China, yakni 98,86 persen. Kemudian dari India 0,53 persen dan AS 0,52 persen.

Selanjutnya, nilai impor gula juga naik 6,7b persen (yoy) menjadi US8,86 juta atau setara Rp7,95 triliun. Namun, volume impor gula ini turun 12,85 persen menjadi 828,42 ribu ton.

Impor gula ini mayoritas beras dari Thailand, yakni 53,96 persen. Disusul, Brasil 27,56 persen dan India 0,96 persen.

Sementara itu, impor daging lembu turun 78 persen (yoy) menjadi 5,28 ribu ton pada Januari-Februari 2024. Sedangkan, nilai impornya turun 75,1 persen menjadi US,97 juta atau setara Rp312,09 miliar.

Impor daging lembu ini mayoritas berasal dari Brasil sebanyak 40,1 persen, Australia 27,43 persen, dan AS 12,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]