royalto

Kaisar Dewa Abadi

Hindari Tanggal Ini Jika Tak Ingin Bermacet Ria saat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan daftar tanggal yang berpotensi macet saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Tanggal itu terbagi ke dalam puncak arus mudik dan balik di masa libur Nataru.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023 yang dilakukan secara virtual.

"Untuk perkiraan pergerakan puncak arus mudik pada Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember, untuk puncak arus baliknya diperkirakan pada 25 dan 26 Desember," kata Hendro, Rabu (14/12).

Berdasarkan prediksi Kemenhub, perjalanan kendaraan yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol meningkat sebesar 6 persen dibandingkan 2021. Jumlahnya naik dari 2,83 juta kendaraan menjadi 3,01 juta kendaraan.

Beberapa langkah yang bakal dilakukan Kemenhub untuk mengantisipasi kemacetan saat Nataru, antara lain rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non-tol, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, inspeksi angkutan umum, hingga mewajibkan bus pariwisata masuk ke terminal.

Selain itu, ada juga antisipasi yang disiapkan oleh Kemenhub dengan melakukan pengendalian pasar tumpah, terutama di jalur arteri dan wisata. Pengendalian ini bakal dilakukan bersama pemerintah daerah setempat.

"Terakhir, untuk rest areadi jalan arteri, nanti semua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) itu difungsikan menjadi rest area bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi semua difungsikan, sehingga masyarakat bisa beristirahat di rest areayang ada sepanjang jalur arteri," ujarnya.

Dalam paparan Hendro, dijelaskan juga 111 terminal dan 57.963 unit bus disiapkan untuk melayani masyarakat saat libur Nataru.

Selain itu, ada juga 11 lintas sungai danau dan penyeberangan (SDP) dengan 205 unit kapal yang siap berlayar.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Meikarta, 'Hunian Masa Depan' Tak Kunjung Ditempati yang Tuai Gugatan******

Apartemen Meikarta, Bekasi, ramai disorot di media sosial usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019. Proyek seperti apa sebenarnya ini?

Dalam pekan terakhir, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.  

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," katanya, Rabu (7/12).

Aep sebelumnya menjelaskan saat konsumen menghubungi perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Lippo tersebut, PT MSU meminta konsumen menunggu grace periodselama enam bulan, yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelahgrace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

"Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan kenyataannya, sebagian besar masih berupa tanah kosong atau berupa bangunan yang belum selesai sebagaimana peruntukannya," ujar Aep Mulyana dalam pernyataan resmi, Agustus lalu.

Aep menambahkan sebagian konsumen ditawarkan untuk relokasi apartemen dengan menambah harga yang nyaris sama dengan satu unit baru. Namun, sebagian besar konsumen tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kawasan proyek Meikarta saat ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Gedung-gedung setengah jadi terbengkalai begitu saja. Tak banyak aktivitas di proyek properti itu.

Kenapa proyek ini bermasalah?

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

SaatCNNIndonesia.commengunjungi kawasan Meikarta, Rabu (17/10/2018), bagian pemasaran tetap mengklaim pihaknya bakal menyediakan fasilitas publik yang akan menjadi suguhan menarik untuk hunian masa depan.

Meski demikian, selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak proyek Hambalang yang ditumbuhi semak belukar seperti Kota mati.

[Gambas:Twitter]

Merespons perkembangan terbaru, PT MSU mengatakan penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Ia mengatakan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Namun, pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Industri Pangan dan Energi Jadi Kunci Hindari Resesi******

Pemerintah perlu fokus menjaga ketahanan industri pangandan energi untuk menghindari ancaman resesi.

Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan kedua komponen tersebut menentukan fundamental perekonomian di tengah berbagai gejolak dari global akibat perang Rusia-Ukraina.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dan kaya akan produksi pangan sendiri.

Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup, tinggal bagaimana memaksimalkan pengolahannya agar tidak bergantung pada impor.

"Kita punya energi di mana-mana. Jadi pangan dan energi menurut saya industri pokok penting yang perlu dipikirin oleh pemerintah untuk tahan terhadap resesi," jelasnya.

Untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan, Aviliani menyarankan pemerintah untuk melihat produk apa yang bisa dijadikan andalan baru. Sehingga, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga bisa menjadi andalan ekspor baru.

"Mungkin ke depan perlu membuat lagi di departemen perindustrian ya, perlu membuat apa lagi, mana sih komoditas yang punya kompetisi yang tinggi untuk kita berikan insentif dan itu menjadi andalan ekspor kita," kata dia.

Menurutnya, penambahan komoditas sebagai andalan baru ekspor ini nantinya berdampak pada perekonomian nasional. Selain itu, kekhawatiran akan penurunan ekspor di tengah meredanya boomkomoditas bisa terhindarkan.

"Kalau kita enggak mau memperbaiki struktur ekspor kita yang terjadi kita selalu akan defisit terus neraca nya. Ini tidak bagus karena nanti dampaknya ke penurunan nilai tukar dan perekonomian. Jadi harus diperbaiki," pungkasnya.

Sebagai informasi, kondisi perekonomian global saat ini memang tengah dihadapkan oleh ancaman krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Perang ini menyebabkan harga energi melonjak dan pangan langka akibat terganggunya rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Diprotes Buruh, Khofifah Sebut UMK 2023 Pakai Rasa Keadilan******

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan penetapan Upah Minimum 38 Kabupaten/Kota (UMK) 2023 yang tertuang dalam Surat Nomor 188/889/KPTS/013/2022, telah memperhatikan prinsip keadilan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Serikat buruh dan pekerja sebelumnya mengaku kecewa dengan keputusan Khofifah karena tak menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen, seperti tuntutan mereka.

"Keputusan dalam hal kenaikan besaran UMK 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jatim, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga keberlangsungan investasi dan produktifitas serta kondusivitas ketenagakerjaan di Jatim," kata Khofifah, Jumat (9/12).

Selain itu, juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kemudian, UMK juga mengacu Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, Khofifah mengatakan penetapan UMK 38 kabupaten/kota ini juga menjadi sebuah penyeimbang kondusivitas usaha Jatim.

"Untuk menjaga kondusivitas usaha dan menjamin keberlangsungan investasi di daerah serta peningkatan kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Dengan telah ditetapkannya UMK 2023 Jatim, Khofifah meminta semua pihak menjaga suasana yang kondusif dan produktif terutama bagi seluruh stakeholder di Jatim.

"Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama, harapnya.

Mantan Menteri Sosial RI meminta perusahaan atau industri, untuk segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawannya per tanggal 1 Januari 2023.

"Jangan sampai ada yang tidak menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK ini. Utamanya untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun," ucapnya.

Pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat. Dengan harapan semua pekerja mendapat gaji sesuai penetapan UMK.

"Kami harap perusahaan bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada yang tidak memenuhi akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2023 menuai protes dari serikat buruh dan pekerja. Mereka mempersiapkan aksi massal, mogok kerja hingga gugatan hukum.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyebut, pasalnya ada sembilan daerah di Ring 1 dan 2 yang kenaikannya justru di bawah rekomendasi dari wali kota dan bupatinya.

"Karena itu kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10 - 13 persen," kata Jazuli.

Jazuli juga mengajak kaum buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan besar-besaran, dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal.

"Selain itu kami juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

Daftar Proyek Ambisius Arab Saudi, Kepingan 'Surga Dunia'******

Arab Saudi kembali mengumumkan proyek ambisius dalam rangka menggenjot ekonomidan pariwisatanegaranya.

Terbaru, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) mengatakan akan segera membangun 'Pulau Surga' di Pulau Sindalah Saudi sebagai bagian dari proyek ambisius NEOM.

Sindalah merupakan satu dari sekian banyak gugusan kepulauan di Arab Saudi dengan luas 840 ribu meter persegi. Dikutip dari Arab News, pulau ini bakal jadi 'rumah' bagi deretan yacht hingga apartemen super mewah di negara tersebut.

Pembangunan pulau ini diproyeksikan menyerap hingga 3.500 kesempatan kerja di sektor pariwisata dan jasa pelesiran.

Kawasan tersebut rencananya dibuat sedemikian mewah untuk menyambut para pelancong asing pada 2024 mendatang.

"Ini adalah momen penting dari NEOM dan langkah besar di Kerajaan (Saudi) untuk mewujudkan ambisi pariwisata di bawah Visi 2030," tutur Pangeran MbS.

MbS yang juga merupakan Ketua Dewan Direksi NEOM menyebut pulau itu akan jadi destinasi di mana para pelancong merasakan pengalaman luar biasa dengan keindahan pemandangan di sana.

"Dengan pemandangan yang tersaji di atas dan bawah laut, membuat Sindalah jadi masa depan wisata mewah," katanya.

Di pulau itu, sedikitnya bakal ada 86 dermaga dengan 413 kamar hotel mewah ditambah 333 unit apartemen kelas dunia. Pulau Sindalah juga akan menjadi area golf kelas atas yang diyakini akan memanjakan para pelancong berdompet tebal.

Proyek ini merupakan satu bagian dari NEOM. Namun, NEOM phanya salah satu dari proyek megah yang dicita-citakan Arab Saudi. Apa saja proyek tersebut, berikut:

NEOM

NEOM sendiri merupakan kota futuristik yang akan dibangun Arab Saudi di Provinsi Tabuk. Wilayah ini berada di barat laut negara yang menghadap Mesir di seberang Laut Merah.

MbS mengklaim Kota Neom akan dibangun seluas 26.500 kilometer (km) di atas tanah gurun yang gersang lengkap dengan teknologi tinggi dan memiliki kapasitas untuk 450 ribu orang pada 2026 serta sembilan juta penduduk pada 2045.

Beberapa proyek 'gila' akan dibangun di kota ini di antaranya gedung pencakar langit The Line, kompleks Oxagon, resor di Pulau Sindalah, dan resort ski Trojena.

The Line merupakan gedung pencakar langit berbentuk garis memanjang dengan tinggi 500 meter, selebar 200 meter, dan sepanjang 170 km.

Sementara itu, Saudi juga berencana membangun kota berbentuk segi delapan bernama Oxagon di NEOM yang sebagian wilayahnya dibangun melayang di atas Laut Merah.

Menurut situs mega proyek NEOM, Oxagon akan menjadi struktur di atas permukaan laut terbesar di dunia. Saudi juga berencana menerapkan 100 persen sumber energi bersih di Oxagon seluas 48 km persegi itu.

Kota Berhantu hingga Laut Merah

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Kemnaker: 9.110 Korban PHK Cairkan JKP******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 9.110 orang telah mencairkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di tengah gelombang PHK yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan 9.110 orang tersebut mencairkan JKP dalam bentuk uang tunai. Namun, ia tidak menyebutkan besaran nilai pencairan tersebut.

"Selama ini berjalan dengan baik (pencairan JKP), kebanyakan memanfaatkan untuk yang uang, sementara pelatihan relatif sedikit," kata Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com,Rabu (14/12).

"Mereka mendapatkan 45 persen dari gaji. Totalnya kami harus cek lagi," jelas Anwar soal pencairan JKP dalam bentuk uang tunai.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan program JKP adalah bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK.

JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang menjadi korban PHK sudah bisa mengklaim program tersebut sejak 11 Februari 2022.

Manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan setara 45 persen gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

Untuk bisa mencairkan JKP, pekerja harus memenuhi beberapa kriteria, yakni mengalami PHK, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

Kemudian, yang bersangkutan masih berkeinginan bekerja kembali dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]