viral 77 slot login

mimpi basah jiwa

JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS******

JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).

PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).

PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.

Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.

Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Ekspor Kapulaga Sumut ke China dan Thailand Capai Rp18,5 Miliar******

Karantina Pertanian Belawan mencatat nilai eksporkapulaga asal Sumatera Utara (Sumut) ke China dan Thailand meningkat signifikan. Tercatat Rp18,5 miliar dengan volume 267 ton periode Januari hingga Juni 2023.

"Berdasarkan data IQ-Fast Karantina Pertanian Belawan kapulaga diekspor ke China dan Thailand pada Semester I Tahun 2023 mencapai total 267 ton," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Lenny Hartati Harahap, Sabtu (8/7).

Lihat Juga : Kemendag Percepat Impor Gula Hingga Bawang Putih karena El Nino

Menurutnya Pejabat Karanina Pertanian Belawan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik komoditas, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan di laboratorium, kesesuaian jenis, jumlah, volume serta memiliki nomor registrasi General Administration Custom of China (GACC).

"Sebelum diekspor petugas memastikan kapulaga yang akan dilalulintaskan tersebut aman, bebas dari hama penyakit," pungkasnya.

Lihat Juga : Kasus Ekspor CPO, Kejagung Sita 14 Ribu Hektare Tanah Milik Musim Mas

Setelah dinyatakan bebas serangga, tambahnya, maka layak untuk diekspor dengan memberikan KT10/ Phytosanitary Certificate. Kapulaga merupakan salah satu bumbu rempah yang sering digunakan untuk bumbu masak dan obat tradisional.

"Selain kapulaga kita juga memiliki rempah-rempah yang sering kita ekspor ke negara-negara maju, di antaranya, cengkeh, kulit kayu manis, asam potong, kincung, kemiri, dan yang lainnya," tutup Lenny.

Indah seperti batu

Menkop UKM Nilai Project S TikTok Ancam UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menilai Project S TikTok Shop mengancam usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.

Mulanya, Teten mengatakan 21 juta UMKM lokal sudah bergabung di marketplace. Namun, kata dia, sebagian barang yang dijual itu impor.

Ia menyebut hal itu karena daya saing produk UMKM lemah, salah satunya dari segi kualitas. Selain itu, ada pula produk yang belum tersedia di pasar lokal.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

Menurut Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commerce di dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce.

Saat ini, Teten menjelaskan perdagangan online saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Teten mengatakan regulasi itu hanya mencakup perdagangan di e-commerce, bukan socio commerce.

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdangan Zulkifli Hasan untuk merevisi permendag tersebut karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan, yakni pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelalui e-commerce untuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

"Ini kan enggak fair,karena kalau misalnya produk UMKM kalau mau jualan, dia harus dapat izin BPOM izin edarnya, sertifikasi halal dan sebagainya, bayar pajak di sini dan sebagainya. Sementara mereka langsung dari luar negeri dengan ritel online bisa langsung jualan, itu kan enggak bener. Karena itu, kami minta setop," kata Teten.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Minta proteksi UMKM

Usulan keduayang disampaikan Teten adalah untuk memproteksi UMKM. Sebab, kata dia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Teten menyebut sebanyak 97 persen lapangan kerja itu disediakan oleh UMKM.

Menurut Teten, apabila Indonesia ingin jadi negara maju dengan pendapatan 12 juta dolar di 2045, maka 97 persen pekerja di bidang mikro, sektor informal harus dilindungi.

"Oleh karena itu kami mengusulkan supaya produk dari luar yang dijual di e-commerceitu minimum harganya yang 100 dolar lah. Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," tutur dia.

Lebih lanjut, Teten juga menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh menteri, agar, baik kebijakan investasi, belanja pemerintah, termasuk juga kita mengedukasi kepada masyarakat supaya membeli produk dalam negeri.

Terlebih, jelas dia, kalau produk tersebut sudah bisa dibuat oleh masyarakat Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Meng Po punya janji

KCI Perlu Suntikan Negara untuk Pengadaan KRL hingga 2027******

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) tengah berhitung soal anggaran pengadaan rangkaian (trainset) KRL untuk tahun ini hingga 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya pun tak menutup mana untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) jika kelak dana yang dibutuhkan untuk KRL tak cukup.

Meski demikian, jumlah PMN yang diajukan masih dalam proses pengkajian.

Ia melanjutkan hingga saat ini KCI masih mencari skema yang tepat untuk keuangan dalam pengadaan KRL. Hal ini dilakukan agar keuangan KCI dan PT KAI (Persero) sebagai induk usaha tetap terjaga.

Namun, ia menekankan bawah PMN tetap dibutuhkan.

"Dukungan pemerintah terhadap PMN ini memang dibutuhkan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ekosistem produksi dalam negeri juga bisa didukung," kata Anne.

KCI sendiri sudah membuat skema untuk pengadaan KRL hingga 2027.Pertama,mendatangkan tiga trainset baru dari Jepang.

KRL baru ini ditargetkan bisa tiba di Tanah Air pada 2024 mendatang. Kedua,melakukan kontak pembelian 24 KRL baru dari PT Industri Kereta Api (INKA). Rinciannya, pada 2025-2026 akan ada 16 rangkaian baru. Kemudian delapan sisanya akan selesai pada 2027.

Ketiga,melakukan retrofit alias modernisasi 19 KRL yang saat ini perlu dipensiunkan. Anne menyebut pengerjaan retrofit sendiri membutuhkan waktu 14-15 bulan.

KCI dan INKA pun bakal meretrofit KRL secara bertahap, yakni empat rangkaian per sesi hingga 2027.

[Gambas:Video CNN]