cara dapat uang di shopee tanam

Ular yang melahap dunia

situs slot 888

Jokowi apresiasi layanan BPJS Kesehatan meski harus benahi antrean******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami pembenahan ke arah yang lebih baik, meski masih didapati adanya antrean pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Memang layanan masih antre itu yang perlu dipercepat, tapi di semua hampir sama, tapi tadi saya tanyakan memang baru 30 menit, belum berjam-jam lah sehingga masih baik," kata Presiden Jokowi saat meninjau RSUD Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden (Setpres) di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan kecepatan pelayanan, upaya memperpendek antrean pasien, hingga perbaikan fasilitas rumah sakit merupakan persoalan yang perlu segera dibenahi.  

"Fasilitas rumah sakit tadi saya lihat antre masih berdesak-desakan karena memang tempatnya saya lihat kurang memadai," ujarnya saat ditanya tentang hal yang masih perlu dibenahi dari layanan fasilitas kesehatan di wilayah setempat.  

Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, beserta pejabat daerah terkait menyempatkan waktu berdialog dengan pasien untuk mengonfirmasi apakah ada pungutan liar dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

Program pemerintah yang dicek oleh Presiden adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kini sudah diberikan kepada sekitar 96 juta penduduk Indonesia.

Termasuk layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini dikelola BPJS Kesehatan yang sudah mencakup 267 juta peserta atau setara 95 persen lebih dari populasi penduduk Indonesia.

"Saya tanyakan tadi, apakah ada pungutan? Nggak ada, apakah ada pasien nginep-nginep di rumah sakit dibatasi juga tidak, saya kira ini bagus," katanya.

Baca juga: Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri

Baca juga: Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi Hakim Konstitusi

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Tiantian Perkotaan

paito macau 5d

Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

PM Xanana tiba di Istana Bogor sekitar pukul 09.00 WIB. Kehadirannya disambut dengan pasukan yang mengenakan pakaian adat Indonesia, pasukan berkuda dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

PM Xanana disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengenakan jas cokelat di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara kenegaraan dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam.

Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Saat melewati barisan anak-anak sekolah yang berbusana adat, PM Xanana terlihat memberikan salam dengan menyilangkan kedua tangan di depan dada, seraya membungkukkan badan ke barisan anak sekolah tersebut.

Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.

Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto.

Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Jokowi kemudian mengajak PM Xanana untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, Istana Bogor.

Kedua pemimpin kemudian menuju area verandauntuk berbincang sejenak sebelum melakukan penanaman bersama.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan melakukan penanaman bersama pohon merawan oleh Presiden Jokowi dan PM Xanana.

Kepala Negara dan PM Xanana kembali ke Istana Bogor untuk menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara.

Usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin kemudian melakukan pernyataan pers bersama tentang hasil kesepakatan yang dicapai.

Adapun kunjungan PM Xanana Gusmao ke Indonesia sebelumnya saat menghadiri KTT ke-43 ASEAN pada September 2023.

Baca juga: Presiden Tanzania: Kunjungan ke RI tandai 60 tahun hubungan diplomatik
Baca juga: RI-Tanzania pererat persahabatan lewat kerja sama di lima bidang

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Naruto Uzumaki Lima Daun

rtp alexistogel

WHO: Tenggat waktu kesepakatan pandemi bisa terlewati******

Jenewa (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin (22/1) meminta semua negara untuk segera berupaya mencapai kesepakatan pandemi.

Dalam pertemuan Dewan Eksekutif WHO di Jenewa, Tedros memperingatkan bahwa negara-negara di dunia mungkin gagal mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan, yang ditargetkan paling lambat Mei mendatang.

"Saya sangat prihatin bahwa negara-negara anggota mungkin tidak memenuhi komitmen itu," katanya. "Waktunya sangat singkat, dan ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan."
 

Tedros menekankan bahwa kompromi diperlukan, atau semua pihak tidak akan mendapatkan apa pun.

Setelah COVID-19 merenggut lebih dari 7 juta nyawa di seluruh dunia, 194 negara anggota WHO membentuk proses untuk menyusun dan menegosiasikan kesepakatan guna memastikan dunia lebih siap dalam mencegah dan mengatasi bencana kesehatan di masa depan.

"Kegagalan mewujudkan kesepakatan pandemi dan amendemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) akan menjadi peluang yang terlewatkan dan mungkin tidak akan dimaafkan oleh generasi mendatang," tutur Tedros.

WHO mengadopsi perjanjian pengendalian tembakau pada 2003, perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dinegosiasikan di bawah naungan badan tersebut.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kerajaan Dao

mahkota33

KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari******

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan bahwa tahapan sortir dan lipat surat suara serta pengemasan semua logistik pemilu di seluruh kabupaten kota dapat selesai 100 persen pada 1 Februari 2024.

Komisioner KPU RI Idham Kholik disela meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan bahwa proses sortir dan lipat surat suara di Bantul sudah selesai, dan saat ini tinggal proses pengemasan logistik pemilu.

"Hari ini setelah saya menghadiri kegiatan pelantikan kpps di Yogyakarta, sekarang meninjau gudang logistik pemilu di KPU Bantul, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan dipastikan 1 Februari 2024 semuanya sudah 100 persen selesai," katanya.

Dia juga mengatakan, proses sortir dan lipat surat suara serta pengemasan logistik baik kotak suara, bilik suara hingga perlengkapan di tempat pemungutan suara (tps) lainnya secara nasional juga sejauh ini tidak mengalami hambatan maupun kendala.

"Secara nasional juga sama, tidak ada hambatan yang berarti, Insya Allah akan memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana mestinya di tps pada Rabu 14 Februari, semuanya sudah siap untuk melayani pemilih," katanya.

Terkait adanya surat suara yang rusak setelah disortir, pihaknya memastikan sudah tertangani, dan diupayakan penggantian sebelum 1 Februari 2024 terdistribusi ke kpu daerah yang mengajukan penggantian.

"Berkaitan dengan hal tersebut (surat suara rusak) akan segera dipenuhi, yang jelas tanggal 1 Februari semuanya harus sudah selesai, juga di daerah daerah pelosok semua insyaallah tidak ada masalah," katanya.

Pihaknya juga memastikan tahapan penyiapan logistik Pemilu di semua daerah semuanya berjalan lancar proses, baik sortir dan lipat surat suara serta pengemasan, semuanya harus tepat waktu.

"Secara nasional tidak ada masalah, karena hari ini hampir dipastikan semuanya sudah selesai untuk pelipatan, sekarang proses pengemasan saja," katanya.

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Baca juga: KPU lantik 5,7 juta lebih anggota KPPS serentak di 71.000 lokasi

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Aroma dingin kamar kerja musim semi

slot pagi gacor

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Senjata pamungkas sihir dan sains

link tergacor slot

Siskaeee belum dijemput paksa, Polisi: Masih didiskusikan******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya masih mendiskusikan terkait kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu tersangka film porno, yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee. "Setelah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum Saudari S, sampai saat ini penyidik masih mendiskusikan langkah selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa. Ade menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka Siskaeee. "Tim advokat dari Bidkum Polda Metro Jaya telah mempersiapkan materi gugatan praperadilan kasus a quo. Prinsipnya kami siap menghadapi sidang praperadilan hari Senin, minggu depan," katanya. Polda Metro Jaya dalam pernyataannya menyusul tidak hadirnya Siskaee tersangka film porno untuk menjalani pemeriksaan, hanya menyebutkan sudah menyiapkan langkah-langkah lanjutan.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee sebut kliennya batal hadir di Polda Metro Jaya
Baca juga: Ini penegasan Polda Metro terkait gugatan praperadilan Siskaeee "Dengan tidak hadirnya tersangka S (Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee) pada pemeriksaan pagi ini, maka penyidik sudah memiliki langkah-langkah selanjutnya," kata 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/1). Ade Safri juga menjelaskan penyidik telah menerima surat permohonan dari pihak Siskaeee untuk menunda pemeriksaan sampai  proses sidang praperadilan. Namun Ade Safri menyebutkan, pihaknya tetap melanjutkan pemeriksaan sesuai jadwal. "Kalaupun ada pertimbangan dari kuasa hukum tersangka S yang mengatakan bahwa menunda pemeriksaan sampai dengan proses sidang praperadilan, mohon maaf penyidikan tetap akan jalan terus sebelum ada putusan dari hakim yang memeriksa atau menangani gugatan sidang praperadilan," katanya. "Jadi kami tetap 'on schedule' (sesuai jadwal) terkait pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Karena tidak hadir kami sudah punya langkah-langkah selanjutnya terhadap tersangka S," katanya.
 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024