tabel pinjaman kredivo

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Sodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Kepala dan Perangkat Desa Tak Akan Diberi THR dan Gaji ke******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

IHSG Ditutup Lesu ke Level 6.852 Jelang Akhir Pekan******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.852 pada Jumat (4/8) sore. Indeks saham melemah 45,23 poin atau 0,66 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,8 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 227 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 237 saham lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,10 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,71 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,10 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,35 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,47 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,65 persen.

Sementara, bursa Amerika ramai-ramai ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,25 persen, indeks NYSE Composite minus 0,30 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga minus 0,10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Budaya menaklukkan dunia lain

IHSG Ditutup Lesu ke Level 6.852 Jelang Akhir Pekan******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.852 pada Jumat (4/8) sore. Indeks saham melemah 45,23 poin atau 0,66 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,8 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 227 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 237 saham lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,10 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,71 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,10 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,35 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,47 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,65 persen.

Sementara, bursa Amerika ramai-ramai ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,25 persen, indeks NYSE Composite minus 0,30 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga minus 0,10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]