188 slot gacor

Perjalanan Pesawat Monster

lexus365

Ketua MPR dukung pembangunan cyber park di Indonesia******

“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semaki

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pembangunan cyber parkdi Indonesia yang didanai di antaranya oleh beberapa investor dari China, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Cyber parkmerupakan kawasan yang difungsikan untuk industri teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan cloud computingyang peruntukannya tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), bahkan pariwisata.

Dalam pertemuan antara Bamsoet — panggilan populer Bambang Soesatyo — dan para investor asing di Jakarta, Sabtu, Bamsoet menyampaikan potensi pemanfaatan cyber park di Indonesia pun cukup besar.

“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semakin membuka potensi konsumen bagi industri pariwisata,” kata Bamsoet dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari siaran resminya di Jakarta, Sabtu.

Dari hasil paparan para investor, cyber parkyang akan dibangun di Indonesia itu direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai investasinya diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan proyek itu ditargetkan membuka ratusan ribu pekerjaan baru sekaligus dapat mendatangkan wisatawan dalam negeri dan luar negeri.

“Pemerintah menargetkan perputaran uang pada sektor wisata mencapai Rp3.000 triliun pada 2024 dengan target perjalanan wisata mencapai 1,25–1,5 miliar orang. Itu menunjukkan potensi wisata Indonesia sangat besar,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, dia meyakinkan para investor asing itu tidak khawatir usahanya di Indonesia gagal.

“Investor dari dalam maupun luar negeri tidak perlu khawatir membangun berbagai tempat wisata dengan beragam atraksinya, karena pasti akan laku,” kata Bamsoet.

Dalam rencana para investor, cyber parkitu juga akan dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Rencana itu pun didukung oleh Ketua MPR RI yang juga sepakat pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Bamsoet juga menyampaikan hasil riset dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperkirakan sektor wisata ke depan akan didominasi tren yang terkait erat dengan wisata berkelanjutan (sustainable tourism), misalnya wisata yang menawarkan pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat di tujuan wisata, wisata kebugaran (wellness tourism).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

situs slot ampuh

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

mesin hoki slot

IDI sebut dokter influencer dilarang promosi produknya di media sosial******

Jakarta (ANTARA) - Dokter influencer yang memiliki produk kecantikan atau kesehatan, seringkali aktif mempromosikan produk-produknya di media sosial.

Namun, Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto menegaskan hal tersebut tidak diperkenankan atau dilarang bagi dokter untuk mempromosikan produknya di platform media sosial, sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa etik dokter dalam bermedia sosial.

“Mereka banyak yang tidak menyadari bahwa itu tidak dibolehkan, MKEK sendiri sudah mengeluarkan dua fatwa soal itu. Kalo di internasional beriklan masih dimungkinkan. Kita (di Indonesia) masih belum diperbolehkan,” kata Djoko saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenkes: Lulusan kedokteran jadi "influencer" itu pilihan

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Menurut Djoko, dokter tidak diperbolehkan untuk beriklan, terutama jika iklan tersebut berkaitan dengan klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran.

Namun, dokter di Indonesia masih diperbolehkan untuk beriklan yang berkaitan dengan layanan masyarakat atau yang mempromosikan perubahan perilaku hidup sehat.

“Tapi kalau Iklan layanan masyarakat itu dibolehkan untuk dokter yang merubah perilaku hidup sehat masyarakat,” ujarnya.

Dokter yang menggunakan media sosial juga diwanti-wanti untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, serta membedakan akun pribadinya dan yang digunakan untuk kepentingan umum.

“Kita sudah mewanti-wanti akun yang digunakan untuk bersosial media dengan umum dipisah, dan tidak disatukan. Dokter itu juga harus merahasiakan kesehatan pasien, itu kewajiban,” jelasnya.

Djoko meminta apabila masyarakat menemukan dokter yang mempromosikan produk yang memberi klaim penyembuhan, kecantikan dan kebugaran tanpa melepas ‘title’ nya sebagai dokter di media sosial dapat melaporkannya ke IDI terdekat dengan membawa serta bukti yang ada.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas profesi medis dan mencegah adanya praktik yang tidak etis dalam promosi produk di media sosial.

Adapun, fatwa etik dokter dalam bermedia sosial dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021.

Baca juga: IDI larang dokter "endorse" produk

Baca juga: IDI dan WMA selenggarakan simposium kode etik kedokteran
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

buku mimpi 2d 3d 4d dan erek erek bergambar lengkap

USAID menuntut pengakhiran serangan Israel di Tepi Barat******

Washington (ANTARA) - Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Samantha Power menuntut pengakhiran kekerasan yang tidak dapat ditoleransi oleh pemukim Israel yang menduduki wilayah Tepi Barat.

“Pusat pemuda di Tepi Barat ini pernah menjadi tempat berkumpulnya ribuan warga Palestina. Serangan berulang kali oleh pemukim ekstremis Israel telah memaksa pintu-pintu tersebut ditutup dan mengirimkan gelombang ketakutan yang mengejutkan di masyarakat,” kata Samantha Power seperti dilaporkan Anadolu, Sabtu.

Sebelumnya, Power pada awal pekan ini mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan dari USAID senilai 53 juta dolar Amerika Sserikat (Rp832 miliar) yang akan disalurkan kepada masyarakat Gaza dan Tepi Barat guna membantu meningkatkan jumlah makanan, air, tempat tinggal, dan barang-barang kebersihan.

Kemudian pada Kamis (29/2), ia bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Jalur Gaza.

“Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja bantuan dalam menyalurkan bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa ini,” ucapnya.

Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Adapun Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023 yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza yang menyebabkan penduduk di sana, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menuduh Israel melakukan genosida. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber : Anadolu

Baca juga: Presiden Abbas kecam rencana Netanyahu terhadap Jalur Gaza pascaperang

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal pribadi dari dunia lain

ovodewa

Menkominfo bahas percepatan filing satelit CAKRA******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas percepatan untuk penyelesaian dokumen penggunaan slot orbit (filing)satelit CAKRA-1 bersama perwakilan dari International Telecommunication Union (ITU).

Dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona, Budi yang didampingi petinggi dari Kementerian Kominfo berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal ITU Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz.

“Tentang concernIndonesia melakukan transformasi digital. Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. ITU berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Baca juga: Menkominfo bahas percepatan Filing Satelit CAKRA-1 dengan Sekjen ITU

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Dalam diskusi itu, Budi mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengoptimalkan satelit sebagai teknologi untuk memantau sumber daya maritim nasional.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengharapkan ITU bisa menyetujui pengajuan fillingsatelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,” kata Budi.

CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit(LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan.

Budi menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional.

“Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Akan di-follow uplagi,” ujarnya.

Pembahasan mengenai filingsatelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terlindungi.

Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 1.200 orang.

“Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025. Nanti kita rapatkan dulu,” tutup Budi.

Baca juga: BAKTI tengah timbang gunakan satelit GEO atau LEO untuk SATRIA-2

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila vs. Yun Fei

erek erek pemalas

Pemkab Jembrana sediakan angkutan gratis untuk siswa tidak mampu ******

Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP

Jembrana (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menyediakan angkutan gratis bagi siswa keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Sebanyak 20 armada kami siapkan untuk murid SMP di seluruh Jembrana yang masuk dalam DTKS," kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat peluncuran armada tersebut di areal parkir Pura Jagatnatha, Negara, Sabtu. Dia mengatakan, program yang akan melayani angkutan gratis bagi 169 murid ini bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat. Dengan armada Trans Bahagia ini, dia berharap bisa mengatasi kesulitan keluarga tidak mampu saat mengantar dan menjemput anaknya yang sekolah. Dia mengaku, program bagi anak yang bersekolah di 14 SMP Negeri di Kabupaten Jembrana ini merupakan janji kampanye dirinya dengan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, saat mencalonkan diri dalam Pilkada Jembrana tiga tahun lalu. "Kami baru bisa merealisasikan program tersebut tahun ini karena harus melakukan kajian aturan, termasuk menyiapkan anggaran agar mencukupi," katanya.
Baca juga: Pemkab Pasuruan siapkan angkutan sekolah gratis pelajar
Baca juga: Kabupaten Kebumen uji coba angkutan gratis untuk pelajar
 Menurut dia, agar program bisa berjalan baik dibutuhkan kajian dan kesiapan yang komprehensif, termasuk dari Organda terkait dengan armadanya. "Armada yang digunakan harus layak pakai. Jangan sampai saat membawa murid rusak di jalan," katanya. Kepada para sopir yang hadir dalam peluncuran program Trans Bahagia ini dia mengingatkan, agar tidak ugal-ugalan saat mengemudi agar murid merasa aman dan nyaman. "Layani murid dengan baik. Anggap mereka anak-anak saudara sendiri," katanya. Apabila program ini berjalan baik, kata dia, pihaknya aman meningkatkan jumlah armada agar bisa melayani murid lebih banyak lagi. "Dengan adanya angkutan sekolah gratis ini, para siswa khususnya yang kurang mampu tidak lagi khawatir karena bisa datang ke sekolah tepat waktu. Selain itu, biaya yang biasanya dikeluarkan untuk berangkat dan pulang sekolah dapat dihemat," katanya. Kepada para murid yang masuk program ini dia minta mereka lebih semangat belajar dan meraih prestasi, karena tidak perlu khawatir siapa yang akan mengantar dan menjemput mereka untuk sekolah. Ketua Organda Kabupaten Jembrana Wayan Sulendra mengatakan, pihaknya mendukung penuh program ini untuk menuju Jembrana Emas Tahun 2026. Bagi para sopir, kata dia, program ini memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. "Selain itu, program ini bagus untuk membudayakan naik angkutan umum bagi para murid," katanya.

Baca juga: Sleman berupaya perbanyak bus sekolah, ini alasannya
Baca juga: Pemkot Madiun tambah armada angkutan sekolah gratis
Baca juga: Sidoarjo segera miliki angkutan sekolah gratis

Pewarta: Gembong Ismadi/Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024