slot provider

pedang berbentuk pedang jauh

Partai Buruh Ngaku Belum Baca Semua 1.117 Halaman Perppu Ciptaker******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku belum membaca keseluruhan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.

"Partai Buruh melihat Perppu Nomor 2 Tahun 2022 strict point-nya adalah kepada kepentingan kelas pekerja, di klaster lain kan ada (total) 11 klaster. Di klaster pekerja ada dua yang dilihat Partai Buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

"Satu, ketenagakerjaan yang tadi saya sebut 9 poin (tuntutan). Sudah baca, sangat detil kami sudah baca. Kedua, terkait dengan Bank Tanah," imbuhnya.

Kedua, soal outsourcing alias tenaga ahli daya. Ketiga, pesangon. Keempat, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dipermudah.

Kelima, karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Keenam, pengaturan jam kerja. Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan.

Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, adalah sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.

Sedangkan soal Bank Tanah, ia mengatakan pasal-pasal dalam klaster tersebut berorientasi kepada kepentingan korporasi besar. Hal tersebut membuat tanah-tanah yang diatur dalam Bank Tanah tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan kalangan korporasi.

Said Iqbal mengatakan Bank Tanah hanya berfokus kepada korporasi besar untuk membangun perkebunan kelapa sawit, mengeksplorasi pertambangan, hingga kepentingan-kepentingan pengembang yang sebenarnya berorientasi kepada komersialisasi tanah.

Partai Buruh yang mewakili kelompok petani menginginkan Bank Tanah harus sejalan dengan land reform alias reforma agraria.

"Itulah dua poin yang baru kami baca secara detail, persoalan klaster ketenagakerjaan dan juga persoalan tentang Bank Tanah yang tidak mengadopsi tentang konsep land reform padahal reforma agraria itu masih berlaku dengan berlakunya UU Pokok-pokok Agraria," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Bappebti Proyeksi Aset Kripto Belum Akan Pulih Tahun Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan pasar aset kripto tengah mengalami musim dingin atau masa sulit. Bahkan, ia memprediksi masa sulit aset kripto berlangsung sepanjang tahun ini.

"Artinya, 2023 walaupun tidak semakin memburuk tapi untuk rebound ini belum sepenuhnya. Kripto adalah 3 besar (pilihan) orang untuk investasi, tapi popularitasnya menurun. Artinya ada potensi tapi masih berat," ujar Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko di Gedung Bappebti di Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Di Amerika Serikat (AS), sambungnya, minat investor terhadap aset kripto cenderung menurun.

"Perdagangan aset kripto bisa menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat dan mendorong ekonomi digital hingga di 2030. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengelolaan perdagangan aset itu. Ini menjadi concernBappebti di 2023 untuk memastikan agar ekonomi digital bisa berjalan menjadi lebih baik lagi,"ucapnya.

Mengutip Google, Didid menyebut ekonomi digital Indonesia diperkirakan tumbuh menjadi US6 miliar atau Rp2.263 triliun (asumsi kurs Rp15.500) pada 2025. Angka ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Didid mengungkapkan prediksi ini dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kemunculan berbagai aplikasi investasi ritel.

"Google memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 tumbuh mencapai US6 miliar. Itu kata Google, jadi potensi ekonomi digital kita akan kesana," ungkap Didid.

Selain aplikasi investasi retail, faktor lain yang memengaruhi adalah integrasi platform pembiayaan yang semakin mudah didapatkan.

Ia pun mengungkapkan dari penelitian yang dilakukan Celios, produk investasi yang disukai oleh investor Indonesia adalah reksadana, pasar saham dalam negeri, dan aset kripto. Setelah itu diikuti oleh emas, pasar saham luar negeri, dan produk derivatif lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

KSPSI Sebut Perppu Cipta Kerja Seharusnya Masih dalam Tahap Pembahasan******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan serikat buruhdan pemerintah seharusnya bertemu untuk membahas usulan perbaikan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) pada pekan pertama Januari 2023.

Namun, pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Sebab, tanpa tedeng aling-aling Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Perppu tersebut pada akhir Desember 2022.

Andi menjelaskan KSPSI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) empat bulan lalu telah memberikan draf usulan kepada pemerintah terkait sektor ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Adapun draf itu berupa kebijakan yang dirasa adil bagi para buruh dan pengusaha.

Ia pun mengindikasikan draf itu berubah ketika masuk ke Kemenko Perekonomian. Pasalnya, ketika pihaknya mengonfirmasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, institusi itu tidak tahu-menahu isi Perppu Cipta Kerja sebelum diterbitkan.

Andi juga mengklaim penerbitan Perppu itu sangat terburu-buru dan tidak ada koordinasi. Tak hanya itu, ia juga menduga Jokowi tidak diberi tahu secara detail isi Perppu Cipta Kerja.

"Saya yakin betul presiden tidak mengetahui detail isi perppu, pasti. Presiden mungkin diberi tahu secara gambaran besar, tapi saya yakin presiden tidak diberi tahu secara detail," ujarnya.

Ia mengatakan serikat pekerja sebenarnya mendukung langkah penerbitan Perppu alih-alih kembali membahas isi UU Cipta Kerja dengan DPR. Pasalnya, jika dibahas dengan DPR rawan ketidaksesuaian dan memakan birokrasi panjang, terlebih sudah memasuki tahun politik.

Namun, kata Andi, serikat pekerja mengaku kaget dengan isi Perppu dan dengan tegas menolaknya.

KSPSI sendiri mengkritik empat poin penting dalam Perppu Cipta Kerja. Pertama, soal penetapan upah minimum yang ada di dalam Pasal 88D perppu Cipta kerja, disebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Menurut Andi, kata 'dapat' menimbulkan celah di mana gubernur bisa saja tidak menetapkan kenaikan upah minimum.

Selain itu, formula kenaikan upah yang tercantum dalam Pasal 88D Perppu Cipta kerja disebutkan variabel perhitungan kenaikan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator tertentu.

Sementara, tidak ada penjelasan soal indeks tertentu itu seperti siapa pihak yang menetapkan indikator tersebut maupun dasar kajiannya.

Kedua, pada pasal 64 sampai 66 soal pekerja alih daya atau outsourcing. Andi mengatakan dalam Perppu tersebut tidak dijelaskan secara detail jenis pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh pekerja alih daya.

Oleh karena itu, KSPSI meminta pemerintah agar mengembalikan aturan pekerja alih daya ke UU Ketenagakerjaan yang membatasi lima jenis pekerjaan, yakni sopir, petugas kebersihan, security, catering, dan jasa migas pertambangan.

Ketiga, penghapusan cuti panjang bagi pekerja. Keempat, soal besaran pesangon yang diterima pekerja Perppu Cipta Kerja, tidak ada bedanya dengan UU Cipta Kerja.

Andi menambahkan pemerintah bisa memperbaiki isi perppu melalui aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP). Oleh karena itu, ia berharap kelak PP itu bisa menjelaskan secara rinci terkait aturan Cipta Kerja dan bisa adil terhadap buruh.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Harga Emas Antam Anjlok ke Rp1,022 Juta Akhir Pekan Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,022 juta per gram pada Jumat (5/1). Harga emas tercatat turun Rp9.000 dari Rp1,031 juta per gram pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp9.000 dari Rp934 ribu menjadi Rp925 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp561 ribu, 2 gram Rp1,98 juta, 3 gram Rp2,95 juta, 5 gram Rp4,88 juta, 10 gram Rp9,71 juta, 25 gram Rp24 juta, dan 50 gram Rp48 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menurun 0,05 persen menjadi US.839,7 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot menguat 0,09 persen ke US.834,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas turun hari ini setelah data tenaga kerja AS versi Automatic Data Purchasing Inc. (ADP) yang lebih kuat dari perkiraan memicu kekhawatiran suku bunga yang lebih tinggi dan lama.

"Harga emas diperkirakan masih tertekan dengan investor menantikan data tenaga kerja Utama NFP yang diperkirakan juga akan kuat dengan penambahan 200 ribu pekerja," ujarnya padaCNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.825 per troy ons dan resistanceUS.850 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Menteri Investasi Ingat Perintah Jokowi ke WTO: Mas Bahlil Lawan!******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menceritakan ketika Indonesia dibawa ke sidang World Trade Organization (WTO) usai melarangekspor nikel mentah pada awal 2020. Kala itu, sejumlah negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini menuntut ke WTO dan pada tahap pertama Indonesia dinyatakan kalah.

Bahlil mengaku Presiden Joko Widodo meminta agar dirinya melawan sampai menang di sidang WTO.

"Bahwa Pak Presiden meski kalah di WTO tahap pertama, Pak Presiden memerintahkan 'Mas Bahlil lawan!' dan di rapat kabinet (semuanya) disuruh hadapi, dan kita hadapi, nggak boleh (menyerah)," kata Bahlil di CNN Indonesia TV, Jumat (6/1).

"Begitu kita melakukan ekspor nikel, Eropa nggak setuju. Kita dibawa ke WTO, memang negara-negara ini nggak suka kita maju. Padahal pintu keluar untuk memajukan negara ini adalah hilirisasi, dan kita lawan," tutur Bahlil.

Selain itu, menurutnya, Jokowi juga meminta kepada para menterinya untuk tidak takut dengan negara manapun. Pasalnya, saat ini semua negara berdiri setara. Ia pun menyinggung menteri-menteri di jajaran kabinet Presiden Jokowi saat ini adalah pengusaha yang tidak lagi bisa ditipu.

"Nggak boleh ada negara yang mendikte negara kita. Memang kita takut apa? Indonesia sudah waktunya tidak ditakut-takuti oleh cara-cara lama. Menteri-menterinya ini pengusaha semua, jadi nggak bisa ditipu-tipu," ucapnya.

Bahlil pun mengungkapkan nantinya produk yang di hilirisasi tidak hanya nikel atau produk minerba, tetapi juga minyak dan gas, pangan, dan perikanan.

"Penciptaan nilai tambah itu hanya bisa dilakukan lewat hilirisasi. Dan jujur saya katakan, negara-negara besar itu tidak ikhlas dan belum merelakan negara-negara berkembang untuk mengelola hasil sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

KSPSI Sebut Perppu Cipta Kerja Seharusnya Masih dalam Tahap Pembahasan******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan serikat buruhdan pemerintah seharusnya bertemu untuk membahas usulan perbaikan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) pada pekan pertama Januari 2023.

Namun, pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Sebab, tanpa tedeng aling-aling Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerbitkan Perppu tersebut pada akhir Desember 2022.

Andi menjelaskan KSPSI bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) empat bulan lalu telah memberikan draf usulan kepada pemerintah terkait sektor ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Adapun draf itu berupa kebijakan yang dirasa adil bagi para buruh dan pengusaha.

Ia pun mengindikasikan draf itu berubah ketika masuk ke Kemenko Perekonomian. Pasalnya, ketika pihaknya mengonfirmasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, institusi itu tidak tahu-menahu isi Perppu Cipta Kerja sebelum diterbitkan.

Andi juga mengklaim penerbitan Perppu itu sangat terburu-buru dan tidak ada koordinasi. Tak hanya itu, ia juga menduga Jokowi tidak diberi tahu secara detail isi Perppu Cipta Kerja.

"Saya yakin betul presiden tidak mengetahui detail isi perppu, pasti. Presiden mungkin diberi tahu secara gambaran besar, tapi saya yakin presiden tidak diberi tahu secara detail," ujarnya.

Ia mengatakan serikat pekerja sebenarnya mendukung langkah penerbitan Perppu alih-alih kembali membahas isi UU Cipta Kerja dengan DPR. Pasalnya, jika dibahas dengan DPR rawan ketidaksesuaian dan memakan birokrasi panjang, terlebih sudah memasuki tahun politik.

Namun, kata Andi, serikat pekerja mengaku kaget dengan isi Perppu dan dengan tegas menolaknya.

KSPSI sendiri mengkritik empat poin penting dalam Perppu Cipta Kerja. Pertama, soal penetapan upah minimum yang ada di dalam Pasal 88D perppu Cipta kerja, disebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Menurut Andi, kata 'dapat' menimbulkan celah di mana gubernur bisa saja tidak menetapkan kenaikan upah minimum.

Selain itu, formula kenaikan upah yang tercantum dalam Pasal 88D Perppu Cipta kerja disebutkan variabel perhitungan kenaikan upah berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator tertentu.

Sementara, tidak ada penjelasan soal indeks tertentu itu seperti siapa pihak yang menetapkan indikator tersebut maupun dasar kajiannya.

Kedua, pada pasal 64 sampai 66 soal pekerja alih daya atau outsourcing. Andi mengatakan dalam Perppu tersebut tidak dijelaskan secara detail jenis pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh pekerja alih daya.

Oleh karena itu, KSPSI meminta pemerintah agar mengembalikan aturan pekerja alih daya ke UU Ketenagakerjaan yang membatasi lima jenis pekerjaan, yakni sopir, petugas kebersihan, security, catering, dan jasa migas pertambangan.

Ketiga, penghapusan cuti panjang bagi pekerja. Keempat, soal besaran pesangon yang diterima pekerja Perppu Cipta Kerja, tidak ada bedanya dengan UU Cipta Kerja.

Andi menambahkan pemerintah bisa memperbaiki isi perppu melalui aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP). Oleh karena itu, ia berharap kelak PP itu bisa menjelaskan secara rinci terkait aturan Cipta Kerja dan bisa adil terhadap buruh.

[Gambas:Video CNN]