rtp joker81

Penguasa perjalanan pesawat

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Deklarasi Pemimpin G20 dan Komitmen Investasi Dorong Transisi Energi******

Presidensi G20 Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul dan saat ini telah sampai pada puncaknya serta menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan pers yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders' Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi melalui keterangan pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI.

"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia," tambah Jokowi.

Usai Jokowi memberikan penjelasan terkait G20 Bali Leaders' Declaration kepada awak media, konferensi pers tersebut kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, ketiga Menteri tersebut menjawab berbagai pertanyaan dari awak media seputar G20 Bali Leaders' Declaration.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa terkait dengan transisi energi, Pemerintah Amerika Serikat juga telah meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang salah satunya untuk membantu melakukan transisi energi.

Lebih lanjut, PGII juga berkomitmen akan menginvestasikan total US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Tentu investasi itu bisa mendorong percepatan transisi energi dan target net zero emission pada 2060.

"Di dalamnya ada yang diinisiasi oleh Jepang yakni Just Energy Transition Partnership (JETP), kita juga sudah diberi komitmen sebesar USD 20 miliar. Tentu, ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi digitalisasi karena selaras dengan fokus yang tengah dilakukan Indonesia terkait transformasi digital.

Menko Airlangga menekankan bahwa digitalisasi juga sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dan ditargetkan akan disusun detail kerangka kerja ekonomi tersebut di ASEAN.

Menko Airlangga kemudian menambahkan bahwa dalam lampiran G20 Action for Strong and Inclusive Recovery terdapat basket 1 yang merupakan basket trilateral di mana terdapat 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di sektor transformasi digital, 33 di sektor transisi energi, dan 111 di potensi lainnya.

"Carbon capture and storage juga masuk dalam basket tersebut," pungkas Menko Airlangga.

Pelancong Tanpa Batas

HP Inc Akan Pangkas 6.000 Orang Karyawan Hingga 2025******

HP Inc. perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikatmengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6.000 orang karyawan hingga dua tahun ke depan.

Mengutip CNN.com, Rabu (23/11), pemangkasan karyawan disebabkan karena iklim ekonomi global yang memburuk. Saat ini HP memiliki 51 ribu orang karyawan secara global.

Pembuat komputer itu mengungkapkan keputusan PHK besar-besaran menyusul laporan pendapatan kuartalan yang lesu pada Selasa sore (22/11), di mana penjualan turun lebih dari 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tindakan ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun fiskal 2025," imbuhnya.

Presiden dan CEO HP Enrique Lores menambahkan keputusan ini adalah strategi siap masa depan perusahaan. Ia mengatakan meski ada PHK namun pihaknya akan melayani pelanggan dengan lebih baik dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang dengan mengurangi biaya, dan menginvestasikan kembali inisiatif pertumbuhan utama untuk memposisikan bisnis untuk masa depan.

Adapun keputusan itu menjadikan HP masuk dalam daftar perusahaan teknologi yang pernah berkembang pesat yang kini mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang signifikan.

Sebelumnya, induk Facebook, Meta, baru-baru ini mengatakan telah memangkas 11 ribu pekerjaan di seluruh perusahaan, dan Amazon (AMZN) mengkonfirmasi pekan lalu bahwa PHK yang luas telah dimulai di raksasa e-commerce yang akan berlanjut hingga tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Menanti Rilis The Fed, Harga Emas Naik ke Rp977 Ribu per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp977 ribu per gram pada Rabu (23/11). Harga emas Antam naik Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp2.000, dari Rp879 ribu menjadi Rp881 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp538,5 ribu, 2 gram Rp1,89 juta, 3 gram Rp2,81 juta, 5 gram Rp4,66 juta, 10 gram Rp9,26 juta, 25 gram Rp23,03 juta, dan 50 gram Rp45,99 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX stagnan di US.754,8 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,01 persen ke US.740,3 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas akan mengalami range-bound dengan kecenderungan menurun.

"Investor mengantisipasi risalah pertemuan Federal Open Market Committe (FOMC) malam ini untuk petunjuk kebijakan The Fed ke depannya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.732 per troy ons dan resistance US.752 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Daftar 15 Perusahaan di Indonesia yang PHK Massal Tahun Ini******

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di tengah gejolak perekonomian global. Perusahaan-perusahaan teknologi di dalam negeri, yang terbaruRuangguru hingga GoTo pun menambah panjang daftar perusahaan yang menempuh PHK.

Nama besar lain, Zenius juga sudah melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya sebelumnya. Startup edukasi tersebut melakukan PHK agar bisa beradaptasi dengan dinamisnya kondisi yang memengaruhi industri.

Berikut daftar perusahaan teknologi dalam negeri yang melakukan PHK karyawan sepanjang 2022:

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

Keputusan PHK itu dilakukan agar perusahaan lebih agile dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Dalam keterangan resmi, GoTo menyatakan karyawan yang terdampak PHK akan mendapatkan paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi.

Lebih lanjut, GoTo juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

2. Ruangguru

Ruangguru, startup pembelajaran digital atau edutech mengambil langkah PHK pada ratusan karyawan per Jumat (18/11) ini.

Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. "Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," ungkap Tim Corporate Communications Ruangguru kepada CNNIndonesia.com.

Perusahaan mengatakan semua karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.

3. Shopee Indonesia

PT Shopee Indonesia melakukan PHK sejumlah karyawan perusahaan pada September lalu.

Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.

Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun.

4. LinkAja

Layanan keuangan digital LinkAja melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM).

Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan perusahaan bertumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini.

"Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan ini," ujar Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).

5. Tokocrypto

Perusahaan penjual aset digital Tokocrypto memberhentikan 45 karyawannya atau sekitar 20 persen dari 227 orang jumlah pekerja.

VP Corporate Communications Tokocrypto Rieka Handayani mengatakan pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan bakal melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia.

Meski demikian, perusahaan dikatakan akan membantu pegawai yang terkena PHK mencari tempat kerja baru. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada beberapa perusahaan mitra kerja selama ini.

Edutech hingga e-Commerce