petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

wahyupoker

angka jitu sidney 804Jutaan kata 888215Orang-orang telah membaca serialisasi

《wahyupoker》

KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro******

KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro
Arsip foto - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (kiri) berjalan menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hari Bhakti Imigrasi, Ditjen Imigrasi gelar pelayanan paspor di GBK******

Hari Bhakti Imigrasi, Ditjen Imigrasi gelar pelayanan paspor di GBK
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim (dua kiri) memantau jalannya pelayanan paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Pelayanan paspor sebanyak 1.074 satu hari ini. Ini kita memecahkan rekor juga
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar layanan pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, dalam rangka perayaan Hari Bhakti Imigrasi ke-74.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim mengatakan pihaknya menyediakan pelayanan paspor untuk 1.074 pemohon. Hal itu, katanya, sekaligus membuktikan bahwa Ditjen Imigrasi bisa melayani ribuan pemohon paspor dalam satu hari sekaligus.

"Pelayanan paspor sebanyak 1.074 satu hari ini. Ini kita memecahkan rekor juga. Dan juga di sini, saya bersama jajaran, membuktikan bahwa kita bisa melayani di hari Minggu dan juga dengan ribuan paspor," tutur Silmy kepada wartawan.

Dijelaskan-nya, gelaran tersebut melayani pembuatan semua jenis paspor, baik paspor biasa, elektronik, maupun polikarbonat. Gelaran yang sama, kata Silmy, juga dilaksanakan di provinsi lainnya di Indonesia.

“Kita selenggarakan di seluruh Indonesia, serupa, tapi yang pusatnya di sini. Jadi memberikan pelayanan di setiap ulang tahun (Imigrasi), kita berikan pelayanan ekstra untuk juga mengejar menumpuk-nya kuota permohonan,” tutur Silmy.

Baca juga: Dirjen Imigrasi targetkan 1.000 peminat Golden Visa di 2024

Baca juga: Imigrasi keluarkan visa multiple entry 5 tahun untuk bisnis dan wisata

Menurut Silmy, layanan pembuatan paspor ini juga untuk mengurai antrean pembuatan paspor di Indonesia karena meningkatnya animo di masyarakat. Bahkan dia menyebut, rata-rata permohonan paspor di Indonesia setiap bulan-nya mencapai 400.000.

"Karena kan memang antrean cukup panjang, karena yang berminat untuk mendapatkan paspor itu pascapandemi dan mungkin juga karena tren masyarakat milenial ataupun juga gen z. Setiap bulan itu permohonan paspor tidak kurang 400.000, sehingga antrean itu panjang," ujar dia.

Selain melayani pembuatan paspor, Ditjen Imigrasi juga menggelar Imigrasi Run dan jalan santai di GBK. Tercatat, sebanyak 4.000 pelari dan pejalan kaki mengikuti gelaran tersebut.

"Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan kita semua, tadi juga penyelenggaraan daripada Imigrasi Run berjalan lancar sukses, peserta-nya cukup banyak, dan kita juga monitor tadi masyarakat bergembira juga dalam hal menunggu pelayanan paspor," ucap Dirjen Imigrasi.

Baca juga: Komisi III apresiasi Ditjen Imigrasi untuk program inovatif

Sebelumnya, Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74 dilaksanakan di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/1). Usai upacara, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan pihaknya bertekad untuk melakukan ekspansi sistem digitalisasi dalam layanan keimigrasian di Indonesia.

"Jadi, saya minta supaya transformasi ini terus menggunakan strategi digitalisasi yang lebih state of the art (mutakhir, red.), saya kira bisa kita melakukan itu," ujar Yasonna.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024
Arsip foto - Sejumlah warga binaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengikuti sosialisasi Pemilu 2024 yang digelar KPU Kota Surabaya di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya, Jawa Timur, Selasa (19/12/2023). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nym/aa.
...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mpo77

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
pola mahjong 2 hari ini
mpo4d
usaha188 slot
pinjol non bi checking
link slot paling gacor 2022
gbo338 slot
spg slot login
temposlot
rtp sihoki
Daftar isi semua bab
Bab 1 hscbet
Bab 2 dana tunai indodana
Bab 3 ceria138
Bab 4 cara mengetahui jam gacor slot
Bab 5 pinjaman meteor legal atau ilegal
Bab 6 situs slot gampang menang
Bab 7 angka jitu bangkok 0930 hari ini
Bab 8 metaspin88
Bab 9 ada slot88 login
Bab 10 slot online cq9
Bab 11 nekoslot88
Bab 12 demoslotzeus
Bab 13 trik dapat joker 5
Bab 14 obcbet
Bab 15 jam gacor koi gate
Bab 16 pinjaman ada kami
Bab 17 ketua77
Bab 18 slot online pasti menang
Bab 19 indobetslot88
Bab 20 erek erek 2d 3d 4d bergambar
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5438bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Saya kembali dari ruang dewa utama

buku erek erek bergambar
Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC
Personel kepolisian berjaga-jaga di depan pintu masuk Rumah Sakit Semen Padang pascaledakan, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Muhammad Zulfikar/am.
Padang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menduga ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang akibat gangguan instalasi air conditioner (AC) sentral.

"Dugaan sementara adalah instalasi AC. Namun, secara spesifik melalui investigasi mendalam akan dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik," kata Kapolresta Padang Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ferry Harahap di Padang, Selasa.

Kombes Polisi Ferry mengatakan pihaknya telah meminta bantuan kepada Puslabfor Polri untuk datang ke Padang guna memastikan penyebab ledakan di Rumah Sakit Semen Padang.

Sebagai salah satu objek vital di Ranah Minang, tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan ekstra. Sebab, di dalam rumah sakit tersebut terdapat barang-barang berharga misalnya alat-alat medis, anjungan tunai mandiri (ATM) serta beberapa fasilitas lainnya.

Bahkan, kata dia, personel Brimob juga sempat menyisir beberapa titik atau area di rumah sakit guna memastikan tidak ada benda-benda yang berbahaya atau mencurigakan.

"Tadinya ada informasi dugaan adanya bom, namun setelah Brimob menyisir hal itu dipastikan tidak ada," kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang sekitar pukul 15.30 WIB tersebut bukan karena bom, melainkan diduga akibat gangguan instalasi AC sentral yang berada di lantai tujuh kemudian merambat ke lantai satu.

Hingga saat ini pihak kepolisian setempat juga tidak ada menerima laporan korban luka parah akibat ledakan. Namun, pihak rumah sakit menyampaikan terdapat dua orang yang mengalami luka-luka diduga akibat terkena serpihan kaca.
Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan
Baca juga: Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom
Baca juga: RSUP M Djamil terima pasien rujukan RS Semen Padang usai insiden
Baca juga: Dinkes Sumbar kawal pemindahan ratusan pasien RS Semen Padang

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pemanggil Loli-ku

sinarbet358
Ribuan warga Israel tuntut pembubaran pemerintah dan pemilu segera
PM Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA/Anadolu/aa.
Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.
Yerusalem (ANTARA) - Ribuan warga Israel pada Sabtu berdemo di sejumlah kota menuntut pembubaran pemerintah, bersamaan dengan aksi protes keluarga sandera yang ditahan di Gaza di depan kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, "ribuan warga Israel melakukan aksi protes di kota Haifa, di persimpangan Horev, menentang pemerintah, menuntut pemilu segera."

"Aksi tersebut dimulai dari kawasan Carmel di kota Haifa ke pusat protes di persimpangan Horev, ' tambah harian itu.

Sementara di kota Kfar Saba, dekat Tel Aviv, ratusan pendemo menyerukan slogan "Pemilu Sekarang," sebut koran itu.

Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Netanyahu dan pemilu segera, menurut Yedioth Ahronoth.

Ratusan warga juga berdemo di kota Ra'anana dekat Tel Aviv, menyerukan pembubaran pemerintah.

Netanyahu sedang menghadapi serangan kritik dari rakyat Israel dan beberapa politisi akibat krisis sandera Israel di Gaza dan gagal menemukan cara untuk memastikan keamanan mereka kembali ke Israel.

Puluhan keluarga sandera di Gaza berdemo di depan kediaman Netanyahu di kota Caesarea (utara) menuntut pembebasan mereka.

Yedioth Ahronoth mengatakan "untuk minggu kedua berturut-turut, keluarga sandera di Gaza telah melakukan protes di depan rumah Netanyahu di Caesarea.”

Baca juga: Keluarga sandera Israel adakan aksi duduk di depan kantor PM Netanyahu

Pejabat Israel memperkirakan ada sekitar 136 sandera yang masih ditahan di Gaza sejak Hamas melakukan serangan ke titik militer Israel dan pemukiman dekat Gaza pada 7 Oktober.

Faksi perlawanan Palestina, yang dipimpin Hamas, menangkap sekitar 239 orang di kota-kota dekat Gaza dan pada November lalu melakukan pertukaran puluhan orang tahanan dengan Israel selama jeda kemanusiaan tujuh hari.

Sebagai imbalan, institusi tahanan Palestina melaporkan bahwa Israel membebaskan 240 tahanan Palestina dari penjara mereka, termasuk 71 tahanan wanita dan 169 anak-anak.

Meskipun ada keputusan Mahkamah Internasional, Israel terus melakukan serangan gencar di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 26.257 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 64.797 orang terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Palestina sambut baik putusan Mahkamah Internasional terhadap Israel
Baca juga: Pascaputusan ICJ, Netanyahu tegaskan 'komitmen suci' membela Israel

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Pesawat Monster

pola gacor hari ini mahjong ways 2
Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan
Ilustrasi - Kemenhub membangun fasilitas keselamatan jalan demi meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan. ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Darat/am.
Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25,  fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh seluruh dunia

pasar jackpot
Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Shenglongxu

slot pola maxwin
Jalan lintas Riau-Sumbar sudah bisa dilewati dengan lancar
Jalan lintas Riau-Sumatera Barat (Sumbar) di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau kini sudah bisa diakses dengan baik, karean material longsor yang menimbun badan jalan sudah dibersihkan Kastker PJN Wilayah I Provinsi Riau. ANTARA/HO-Humas BPBD Riau/pri.
Pengendara perlu hati-hati dan waspada ketika melewati jalan lintas Riau-Sumbar yang berada di titik longsor.
Pekanbaru (ANTARA) - Kendaraan roda empat dan dua kini sudah bisa kembali mengakses jalan lintas Riau-Sumbar, Kilometer 90, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, setelah Jumat (26/1) pukul 05.00 WIB tertimbun material longsor.

"Jalan tersebut kembali normal setelah Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau menurunkan alat berat dan petugas di lokasi untuk membersihkan material longsor terdiri dari tanah, kayu, pohon tumbang, pasir dan batu yang menimbun badan jalan itu," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau M Edy Afrizal dalam keterangannya, di Pekanbaru, Sabtu.

Menurut Edy, jalan lintas Riau-Sumbar sudah bisa dilewati dua jalur sejak Jumat (26/1) sore dan Sabtu (27/1), karena badan jalan sudah bersih dari material longsor.

Akan tetapi, katanya mengingatkan, pengendara tetap harus waspada dan berhati-hati karena pada musim hujan cenderung bisa memicu bencana longsor pada titik lokasi tertentu yang potensial terjadi longsor.

"Pengendara perlu hati-hati dan waspada ketika melewati jalan lintas Riau-Sumbar yang berada di titik longsor. Karena daerah ini rawan longsor, dan sepanjang jalan tersebut banyak tebing ditumbuhi rumput dan pohon kayu Apalagi hujan masih sering terjadi di lokasi rawan longsor," katanya.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau Rudisman mengatakan proses pembersihan jalan tertimbun material longsor adalah untuk memastikan akses transportasi dapat kembali beroperasi lancar.

"Penanganan badan tertimbun longsor didukung dua unit ekskavator dan dua unit wheal loader, serta satu unit motor greader serta 1 unit water pump diturunkan untuk membersihkan lokasi longsor yang cukup tinggi," katanya pula.

Jalan Lintas Riau-Sumbar tepatnya di Kilometer 90, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau terjadi longsor pada Jumat (26/1) pukul 05.00 WIB. 
Baca juga: Jalan lintas Curup-Lebong Bengkulu bisa dilalui kembali
Baca juga: Bengkulu optimis perbaikan jalan nasional ambles rampung akhir Januari

Pewarta: Frislidia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

buku shio togel 2022
Istana jawab soal kritik dan pengunduran diri Mahfud Md
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab mengenai sejumlah kritik yang belakangan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. kepada pemerintah.

Menurut Ari, Presiden selama ini tetap fokus bekerja dan juga meminta menteri melakukan pekerjaan dengan baik.

"Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu (kritik Mahfud). Fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini," kata Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ari mengajak publik memahami bahwa saat ini merupakan tahun politik. Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Hal itu menurut dia wajar dan tidak boleh mengganggu kerja pemerintah, sepanjang perdebatan itu substantif sebagai bagian dari upaya memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah dibangun saat ini.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun politik akan muncul wacana yang bersifat politik dalam konteks pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk menyempurnakan apa yang sudah berjalan.

Baca juga: Mahfud sebut sudah lama berencana mundur dari menteri
Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi
 

"Ikhtiar itu tetap berjalan. Jadi, apa yang memang belum cepat, dipercepat. Apa yang lambat, dipercepat. Apa yang belum baik, diperbaiki. Supaya apa yang jadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat pula dilihat dari berbagai opini positif dari publik meskipun hal itu tidak membuat pemerintah serta-merta merasa puas.

"Ada upaya terus-menerus perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan," kata dia.

Terkait dengan rencana Mahfud Md. mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan bahwa sampai Senin siang belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan Mahfud kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai siang ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari Pak Mahfud Md. Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lanud Halim, pengunduran diri menteri adalah hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi, itu sesuatu yang menjadi haknya dari Pak Mahfud kalau beliau mau mengundurkan diri," kata Ari.

Presiden menghargai dan menghormati hak itu karena bagian dari pilihan-pilihan politik yang disampaikan oleh Mahfud Md. dengan berbagai pertimbangan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024