pasti win slot

Semua langit dan dunia

Temasek Rugi Rp4,3 T Dampak FTX Bangkrut******

Temasek, perusahaan investasiPemerintah Singapura, menelan kerugian US5 juta setara Rp4,3 triliun dari langkah menghapus (write down) investasi mereka di bursa pertukaran kripto FTX.

Pengumuman ini menyusul pengajuan pailit atau bangkrut yang diumumkan oleh FTX pada Jumat (11/11) lalu.

Temasek menyatakan mereka tetap bakal menghapus investasi tersebut terlepas dari hasil pengajuan perlindungan kebangkrutan FTX.

"Meskipun penurunan investasi kami di FTX ini tidak akan berdampak signifikan pada kinerja kami secara keseluruhan, kami akan memperlakukan setiap kerugian investasi dengan serius, dan akan ada pembelajaran bagi kami dari hal ini," lanjut Temasek.

Secara rinci, jumlah investasi Temasek US0 juta pada saham minoritas di FTX International, dan US juta pada saham minoritas di FTX US dalam dua putaran pendanaan, yaitu Oktober 2021 hingga Januari 2022.

Lebih lanjut, total investasi Temasek di FTX adalah 0,09 persen dari nilai portfolio bersih perusahaan yang sebesar S3 miliar per 31 Maret 2022.

"Ada kesalahpahaman bahwa investasi kami di FTX adalah investasi ke dalam cryptocurrency. Untuk memperjelas, saat ini kami tidak memiliki paparan langsung dalam cryptocurrency," tulis Temasek.

Walaupun, mereka mengaku sudah melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan berinvestasi di FTX. Proses tersebut memakan waktu sekitar 8 bulan dari Februari hingga Oktober 2021. Temasek meninjau laporan keuangan dari FTX yang saat itu menguntungkan.

Sejak muncul laporan bahwa aset pelanggan salah penanganan dan disalahgunakan di FTX, Temasek menegaskan hal itu sebagai pelanggaran serius. Bahkan, menjurus ke tindak penipuan. Perusahaan investasi itu pun mendukung langkah investigasi regulator.

"Kami mendukung upaya regulator dan pengadilan dan kami mendorong prinsipal yang terlibat dalam FTX untuk bekerja sama demi penyelesaian masalah yang belum terselesaikan secara tertib," tegas Temasek.

Saat ini, aset FTX telah dibekukan oleh Komisi Sekuritas Bahama sejak Kamis (10/11). Otoritas tersebut juga telah menunjuk likuidator untuk menjalankan unit FTX pada Senin (14/11).

Mereka mengatakan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

Neraca Dagang RI Surplus US,67 M per Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US,67 miliar atau setara dengan Rp88,25 triliun (asumsi kurs Rp15.565 per dolas AS) secara bulanan pada Oktober 2022.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan September kemarin sebesar US,99 miliar atau setara dengan Rp77,6 triliun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto mengatakan capaian neraca dagang Indonesia sudah mengalami surplus dalam 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. 

Setianto mengatakan kenaikan neraca dagang karena nilai ekspor melonjak 0,13 persen dari US,78 miliar pada September menjadi US,81 miliar.

Sementara nilai impor hanya US,14 miliar atau turun 3,40 persen dari posisi sebelumnya yang sebesar US,81 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Temasek Rugi Rp4,3 T Dampak FTX Bangkrut******

Temasek, perusahaan investasiPemerintah Singapura, menelan kerugian US5 juta setara Rp4,3 triliun dari langkah menghapus (write down) investasi mereka di bursa pertukaran kripto FTX.

Pengumuman ini menyusul pengajuan pailit atau bangkrut yang diumumkan oleh FTX pada Jumat (11/11) lalu.

Temasek menyatakan mereka tetap bakal menghapus investasi tersebut terlepas dari hasil pengajuan perlindungan kebangkrutan FTX.

"Meskipun penurunan investasi kami di FTX ini tidak akan berdampak signifikan pada kinerja kami secara keseluruhan, kami akan memperlakukan setiap kerugian investasi dengan serius, dan akan ada pembelajaran bagi kami dari hal ini," lanjut Temasek.

Secara rinci, jumlah investasi Temasek US0 juta pada saham minoritas di FTX International, dan US juta pada saham minoritas di FTX US dalam dua putaran pendanaan, yaitu Oktober 2021 hingga Januari 2022.

Lebih lanjut, total investasi Temasek di FTX adalah 0,09 persen dari nilai portfolio bersih perusahaan yang sebesar S3 miliar per 31 Maret 2022.

"Ada kesalahpahaman bahwa investasi kami di FTX adalah investasi ke dalam cryptocurrency. Untuk memperjelas, saat ini kami tidak memiliki paparan langsung dalam cryptocurrency," tulis Temasek.

Walaupun, mereka mengaku sudah melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan berinvestasi di FTX. Proses tersebut memakan waktu sekitar 8 bulan dari Februari hingga Oktober 2021. Temasek meninjau laporan keuangan dari FTX yang saat itu menguntungkan.

Sejak muncul laporan bahwa aset pelanggan salah penanganan dan disalahgunakan di FTX, Temasek menegaskan hal itu sebagai pelanggaran serius. Bahkan, menjurus ke tindak penipuan. Perusahaan investasi itu pun mendukung langkah investigasi regulator.

"Kami mendukung upaya regulator dan pengadilan dan kami mendorong prinsipal yang terlibat dalam FTX untuk bekerja sama demi penyelesaian masalah yang belum terselesaikan secara tertib," tegas Temasek.

Saat ini, aset FTX telah dibekukan oleh Komisi Sekuritas Bahama sejak Kamis (10/11). Otoritas tersebut juga telah menunjuk likuidator untuk menjalankan unit FTX pada Senin (14/11).

Mereka mengatakan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

Buruh Jadi Korban PHK Buntut Orderan Sepatu Anjlok Nyaris 50 Persen******

Pengusaha sepatu menyebutkan jumlah buruhyang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan industri yang hampir menyentuh 50 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan sebanyak 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada delapan perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-hold dulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]