adakami pinjaman legal atau ilegal

Rel Bisnis

Membandingkan Tiga Calon Ibu Kota Jabar Pengganti Bandung******

Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kotadari Bandung kembali mencuat baru-baru ini.

Pada 2019 lalu, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan ada tiga nama yang sudah disiapkan menjadi pengganti Bandung, yakni Walini, Kertajati, dan Tegalluar.

Keseriusan Emil mengkaji rencana itu tercermin dari masuknya wacana tersebut dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

Menurutnya, tiga wilayah ini dipilih menjadi pengganti Bandung karena melihat perekonomiannya akan meningkat ke depannya.

Lalu bagaimanakah kondisi tiga wilayah itu saat ini?

Tegalluar

Desa Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung dikabarkan akan menjadi wilayah yang paling memungkinkan menjadi ibu kota baru Jabar. Sebab, proyek pembangunan KCJB akan terhubung dengan daerah ini, yakni Stasiun Tegalluar.

Jika KCJB beroperasi pada pertengahan 2023 nanti, maka pergerakan ekonomi di wilayah tersebut akan, setidaknya di sekitar stasiun.

Selain itu, wilayah seluas 756 hektare (ha) dengan jumlah penduduk sekitar 14 ribu jiwa ini juga berbatasan dengan Tol Padalarang-Cileunyi.

Namun, saat ini, wilayah tersebut masih didominasi oleh tanah kosong untuk pertanian.

Walini

Walini adalah salah satu kota terencana yang akan dibangun oleh Pemprov Jabar. Kota ini terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

Kota yang terkenal dengan perkebunan teh ini direncanakan menjadi pusat bisnis internasional dan permukiman berwawasan ramah lingkungan. Bahkan, sebelumnya tersiar kabar Walini akan terhubung dengan jalur KCJB.

Selain itu, akses transportasi yang terhubung dengan Walini adalah Tol Cipularang exit Warung Domba dan Jalan Raya Padalarang dari arah Bandung-Purwakarta.

Tak hanya itu, di Walini juga direncanakan pembangunan Disneyland Indonesia, Walini Avocado Land, Kebun Agrowisata dan Bisnis. Dengan konsep ini, Walini diperkirakan akan menjadi lokasi wisata pilihan terbaru.

Rebana (Kertajati)

Ini adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang disebut sebagai metropolitan baru yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Hal tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Berdasarkan website jabarprov.go.id, Rebana Metropolitan ini merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.

Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.

Sebagai jantung pertumbuhan kawasan ini, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka

Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan.

Lewat Rebana Metropolitan, pada 2030 Pemda Provinsi Jabar berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen, pertumbuhan nilai investasi hingga 17 persen, dan menciptakan kurang lebih 4,3 juta lapangan pekerjaan baru.

Saat ini, dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan antara lain jalan nasional, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), Rel Cikampek-Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati, serta Terminal Subang, Indramayu, dan Cirebon.

Kebutuhan energi juga tersedia, antara lain lewat dam di Cipancuh, Jatigede, dan Setupatok, kilang minyak Balongan, geothermal di Ciremai, hydro power Jatigede, hingga PLTU di Indramayu.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Harga Emas Antam Perkasa ke Rp940 Ribu Hari Ini******

Harga emasPT Aneka Tambang (Persero) alias Antam bertengger di Rp940 ribu ribu per gram pada Selasa (18/10). Harga tersebut menguat Rp5.000 dibanding awal pekan kemarin.

Begitu juga dengan harga pembelian kembali (buyback) yang naik Rp5.000 per gram dari perdagangan sebelumnya Rp817 ribu per gram menjadi Rp822 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp520 ribu, 2 gram Rp1,82 juta, 3 gram Rp2,7 juta, 5 gram Rp4,47 juta, 10 gram Rp8,89 juta, 25 gram Rp22,11 juta, dan 50 gram Rp44,14 juta.

Sementara, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 0,35 persen menjadi US.658,2 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,08 persen ke US.651,43 per troy ons pagi ini.

[Gambas:Video CNN]

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas internasional bakal menguat di perdagangan pagi ini didorong oleh pelemahan dolar AS.

"Harga emas diperkirakan akan naik oleh turunnya dolar AS, namun kenaikan mungkin akan terbatas oleh sentimen risk on di bursa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memproyeksi harga emas internasional berada dalam rentang support US.640 per troy ons dan resistance US.660 per troy ons.

Pertempuran Galaksi

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem kehidupan tertinggi

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Hubungi Rasul Terakhir

YLKI Terima 88 Aduan Sistem Tap In Tap Out, Transjakarta Minta Maaf******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 88 aduan terkait perubahan sistem tap in tap outdan satu kartu satu orang Transjakarta.

Berdasarkan rilis YLKI, puluhan aduan itu sudah diserahkan kepada manajemen Transjakarta hingga Senin (17/10).

Manajemen Transjakarta juga diklaim telah merespon surat YLKI yang dikirimkan pada Kamis (6/10) perihal pengaduan konsumen dan permintaan klarifikasi mengenai sistem pembayaran di Transjakarta.

Ada 4 hasil pertemuan antara manajemen Transjakarta dengan YLKI. Pertama, manajemen Transjakarta memohon maaf kepada YLKI dan konsumen atas permasalahan tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan konsumen.

Kedua, manajemen Transjakarta akan menindaklanjuti semua pengaduan, baik via YLKI dan/atau kecustomer careTransjakarta. Mereka juga akan berkoordinasi langsung dengan Jak Lingko Indonesia untuk pengembalian dana atau refund.

Ketiga, Transjakarta menyediakan kanal khusus untuk pengaduan via WA Customer Care JLI (@JakLingkoindonesia) 081260001440. Sementara, proses refundhingga pencairan dana memerlukan waktu hingga H+7 setelah data diverifikasi.

Terakhir,manajemen Transjakarta bakal memperbaiki sistem pembayaran tersebut serta berkoordinasi dengan pihak JakLingko agar persoalan serupa bisa diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi.

"YLKI juga menyarankan pihak Transjakarta mengadakan forum dialog konsumen, agar kasus bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat," tulis Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dikutip Senin (17/10).

YLKI juga meminta pihak Transjakarta dan JakLingko tidak memberlakukan sistem baru tersebut jika memang belum siap. Pasalnya, hal ini memicu distorsi pelayanan dan kerugian pada konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

3 Biang Kerok Badai PHK Startup RI dan Saran Pembenahannya******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan rintisan (startup) yang beroperasi di Tanah Air terus berlanjut. Beberapa yang sudah melakukan PHK adalah LinkAja, Shopee, TaniHub, hingga Tokocrypto.

Terbaru, ada juga startupEdtech, Binar Academy yang mengonfirmasi melakukan PHK pada 20 persen karyawannya. Namun sayang mereka tak menjelaskan berapa total karyawan perusahaan itu saat ini.

Tak hanya melakukan PHK, beberapa startupbahkan menyatakan gulung tikar. Pekan lalu, startupfurnitur, Fabelio mengumumkan secara resmi menutup seluruh unit usahanya di Indonesia karena masalah itu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan PHK dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah startup memang dipicu banyak faktor. Salah satunya, permasalahan di startupyang sulit untuk diselesaikan.

Pertama, perubahan perilaku masyarakat yang membuat startup menghadapi kenyataan yang tak sesuai ekspektasi. Saat pandemi muncul, startupmemang menjadi incaran banyak pekerja di Indonesia, terutama anak muda yang menginginkan cara kerja fleksibel.

Tak heran, saat itu banyak perusahaan rintisan baru yang bermunculan. Startupyang lahir di masa pandemi memiliki optimisme bahwa akan terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ke depannya, yakni lebih mengandalkan digitalisasi.

Tapi nyatanya, harapan tersebut tak sejalan dengan kenyataan. Saat pandemi mulai melandai, masyarakat tetap lebih memilih berinteraksi secara fisik.

"Nah ketika pandemic darlingini dihadapkan dengan realita bahwa ketika terjadi pelonggaran mobilitas, maka permintaan terhadap layanan digital itu ikut mengalami koreksi atau penurunan terutama yang berkaitan dengan bisnis consumeratau B to C," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/10) kemarin.

Bhima mengatakan hilangnya pesona ini bisa terlihat dari dua contoh sektor startupyang mengalami tekanan usai pandemi reda, yakni, e-commercedan pendidikan. Saat pandemi, masyarakat mengubah gaya hidup dan belanja dari offline menjadi onlineuntuk membeli pakaian, bahkan sayuran dan buah.

Begitu juga dengan sekolah yang saat 2020 tidak diperbolehkan tatap muka, maka belajar onlinemenjadi pilihan.

"Tapi itu tak bertahan lama, karena masyarakat ternyata memilih untuk beraktivitas secara fisik lagi, sehingga digital hanya menjadi penopang. Nah ini yang menyebabkan tekanan bagi startup," imbuhnya.

Kedua, permasalahan uang. Pendanaan startup biasanya berasal dari modal ventura asing. Namun, seiring ancaman resesi global, maka aliran modal ke startup berpotensi ikut terganggu.

"Nah ini salah satu yang menyebabkan PHK di startupIndonesia karena ketergantungan pendanaan dari asing yang mungkin saja mengalami banyak permasalahan di negaranya, sehingga pendanaan ke Indonesia jadi seret," jelasnya.

Ketiga, permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak startupyang bersaing menarik konsumen melalui perang promo dan suku bunga tinggi atau dikenal dengan istilah bakar uang.

Misalnya, platforme-commerceyang memberikan potongan harga besar-besaran, sehingga biasanya lebih murah dari toko fisik, sampai tawaran gratis ongkos kirim. Lalu, perbankan digital berlomba menawarkan bunga simpanan yang tinggi.

Strategi perang diskon yang salah ini membuat banyak startupberguguran. Yang bisa bertahan hanyalah startup yang memiliki modal besar.

"Nah strategi ini yang salah, ini yang perlu diubah sehingga bukan perang promo ataupun perang diskon yang didorong untuk menggaet loyalitas tapi yang lebih berkelanjutan adalah mendorong fitur ataupun layanan, dan kolaborasi. Tentu tak mudah dan sulit karena masyarakat terbiasa dengan berbagai promo saat berbelanja online, tapi harus dimulai sejak saat ini," jelasnya.

Bhima berharap pemerintah ikut bergerak dalam mengatasi masalah ini sehingga ke depan startupbisa menjadi salah satu pendorong perekonomian dalam negeri. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, mengatur persaingan usaha yang sehat di antara pelaku startup. Pemerintah katanya, harus membuat batasan jika ingin melakukan skema bakar uang, sehingga startuptak saling 'membunuh'.

"Memperbaiki persaingan di startupterutama platform yang berkaitan dengan bussines to consumer, e-commerce,kemudian layanan bank digital juga. Bagaimana mereka mengatur soal promo dan diskon ini, sehingga tidak berdampak juga terhadap persaingan dengan sektor ritel fisik dan membuat persaingan jadi lebih sehat diantara sesama pemain digital," sarannya.

Kedua, memperkuat dorongan dari investor modal ventura di dalam negeri untuk pembiayaan startup, sehingga ketergantungan terhadap gejolak eksternal bisa diminimalisir.

"Ketika banyak startupbergantung terhadap pendanaan asing startupyang ada di Indonesia rentan," ujarnya.

Badai PHK Masih Bisa Berlanjut Sampai 2 Tahun ke Depan