main yuk slot login

Gadis kelas atas

China Gugat AS ke WTO Terkait Larangan Ekspor Chip******

China menggugat kebijakan Amerika Serikatmembatasi ekspor chip ke Negeri Tirai Bambu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Gugatan China muncul setelah WTO menerbitkan putusan terhadap Washington soal kebijakan tarif impor logam, yang juga disengketakan Negeri Tirai Bambu dan beberapa negara. Amerika Serikat, yang sering mengkritik proses arbitrase WTO, menolak putusan itu.

"China perlu mengambil tindakan hukum melalui WTO untuk mengatasi permasalahan ini dan membela kepentingan kami," tulis pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan China, dikutip dari Reuters, Selasa (20/12).

Namun Oktober lalu, akses China untuk mendapatkan chip diganjal AS. Ganjalan diberikan AS dengan mengesahkan kebijakan pembatasan ekspor chip yang melumpuhkan industri semikonduktor China.

China menyebut tindakan AS itu dapat mengancam stabilitas rantai pasok industri global.

WTO telah menerima aduan China tersebut. Dalam prosedur sengketa di WTO, langkah pertama jika ada perselisihan adalah konsultasi.

Namun dalam proses ini, Amerika menolak penunjukan WTO sebagai wasit lantaran menganggap kebijakan pembatasan ini terkait keamanan nasional Negeri Paman Sam.

"Seperti yang telah kami komunikasikan dengan China, tindakan yang ditargetkan ini berkaitan dengan keamanan nasional, dan WTO bukanlah forum yang tepat untuk membahas masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional," kata juru bicara Kementerian Perdagangan AS Adam Hodge.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Elang Salju

RK soal Argo Parahyangan vs Kereta Cepat: Dahulukan yang Lebih Cepat******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, Ridwan mengaku akan mendahulukan kereta cepat lantaran melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan KA Argo Parahyangan.

"Itu kan dua urusan yang sama, urusan mengangkut penumpang Jakarta ke Bandung. Itu jadi ada dua pilihan. Tentu kita dahulukan proyek baru yang memang melayani masyarakat dengan lebih cepat," ungkap Ridwan saat ditemui di Hotel Fairmont, seperti dikutip dari Detik, Selasa (20/12).

"Jadi semua keputusan ini harus dievaluasi plus minusnya. Harusnya jangan kebanyakan dikritisi dulu sekarang karena belum dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski kereta cepat meluncur. Pasalnya, kedua moda memiliki jalur dan target penumpang yang berbeda.

"Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan," ujar Risal dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (8/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Erick Thohir Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi rencana merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). Erick menekankan soal sektor pariwisata dalam rencana tersebut.

Menurutnya, permasalahan sektor pariwisata Indonesia adalah tidak mendorong schedule planning. Hal tersebut membuat turis yang datang ke sebuah daerah tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Atas dasar itu, holding BUMN pariwisata InJourney membangun ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Rencana penggabungan AP I dan II juga mencuat dari holding BUMN tersebut.

Erick memang tak menjawab tegas soal rencana penggabungan AP I dan II. Namun, ia menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Menteri BUMN itu mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan menyetarakan antara AP I dan II, baik secara komersial, standar kebijakan operasi, hingga struktur organisasi.

Dony mengatakan InJourney bakal memikirkan proses integrasi terbaik. Dalam integrasi itu ada sejumlah opsi, yakni merger, akuisisi, atau membentuk operating co di atasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Kutip Data BPJS, Pengusaha Sebut 800 Ribu Pekerja Kena PHK per Oktober******

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022.

Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya.

"Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

"Belum lagi kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu lho yang (soal) pengupahan, katanya kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.

Shinta menegaskan pemerintah perlu mengambil peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih dalam lagi.

"Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu menjadi lebih tinggi lagi," tegas Shinta.

Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah melakukan PHK terhadap ratusan ribu orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.

Proyeksi itu berdasarkan hasil survei terkait penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun depan.

"Demandproduk ekspor itu kan keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah dikasih tahu tahun depan kira-kira order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]