pagcor

Pengubah kehidupan perkotaan

Melihat Gurita 15.906 Proyek China di Indonesia******

. Bahkan, capaian itu menobatkan Negeri Tirai Bambu menjadi investorketiga terbesar di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga memamerkan capaian China tersebut yang merupakan akumulasi sejak 2014 hingga 2022.

"Sehingga bersama-sama dengan Tiongkok kita berjuang menjadi negara maju di 2045 nanti," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (5/4).

Menko Marves Luhut tak merinci daftar proyek China di Indonesia. Namun, ada beberapa proyek jumbo RI yang sudah dikenal merupakan andil Negeri Tirai Bambu, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selain KCJB, ada juga proyek-proyek fantastis lain yang merupakan sinergi Indonesia-China. Berikut daftar 5 proyek RI yang dibiayai China:

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung

China sukses mengalahkan Jepang dalam rebutan tender proyek KCJB. Mereka menawarkan proyek dengan nilai US,5 miliar atau lebih murah dari Jepang yang mematok US,2 miliar.

Namun, pembengkakan biaya (cost overrun) dalam pembangunan proyek ini terus menanjak, bahkan menembus US,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Luhut sampai harus terbang ke China untuk negosiasi bunga utang tersebut.

Rencananya, KCJB beroperasi Agustus 2023. Luhut mengklaim kereta cepat bakal jadi kado terindah HUT ke-78 Republik Indonesia.

2. Pabrik Baterai Listrik di Kawasan Industri Morowali

Selain kereta cepat, China ada di balik proyek Kawasan Industri Morowali alias Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Luhut mengklaim kawasan ini menjadi pabrik bahan baku baterai terbesar di dunia.

Investor pabrik ini adalah perusahaan baterai terbesar China CATL, perusahaan daur ulang baterai GEM, Tsingshan Group, dan perusahaan Jepang Hanwa.

Luhut menyebut investasi awal mencapai US0 juta. Namun, investor telah berkomitmen untuk menanamkan investasi hingga US,2 miliar selama lima tahun ke depan, terhitung sejak 2019.

3. Pengolahan Bijih Nikel di Morowali

PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) merupakan perusahaan pengolahan bijih nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal China bernama Tony Zhou Yuan. Pusat operasinya ada di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun.

Pabrik smelter PT GNI dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Desember 2021. PT GNI bahkan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).

"Saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT GNI dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari bijih nikel yang diolah menjadi feronikel. Ini nilai tambahnya meningkat 14 kali," kata Jokowi.

Berdasarkan data di situs GNI, mereka melakukan ekspor perdana produk hasil olahan nikel pada 20 Januari 2022. Hasil olahan yang diekspor adalah produk turunan nikel dalam bentuk nickel pig iron (NPI) atau feronikel.

Bos sekaligus Direktur Operasional PT GNI Tony Zhou Yuan menyebut ada 13.650 ton feronikel yang diekspor ke China. Nilai ekspornya mencapai US juta.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PLTA Sungai Kayan dan Tol Medan Kualanamu

Saya dipermainkan oleh dunia

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

sistem Qixia

7 Kapal Akan Layani Pemudik di Pelabuhan Ciwandan Setiap Hari******

PT Pelindo II Regional Banten menyatakan tujuh kapal kemungkinan akan beroperasi di tiga dermaga Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten untuk menunjang kegiatan mudik Lebaran. Kepastian jumlah kapal yang akan dioperasikan baru diputuskan pada Sabtu (15/4).

"Rencananya ada sekitar itu, kita belum pasti tahu, kemungkinan satu hari bisa tujuh kapal untuk antisipasi mudik ini. Mereka juga menyampaikan perkiraan aja, untuk kepastiannya kita tunggu di H-7," ujar Irtanto Armawan, Manajer Komersial P Pelindo II Regional 2 Banten, Rabu (5/04).

Ia mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan di Pelabuhan Ciwandan untuk melayani pemudik sepeda motor dan truk, menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama arus mudik Idul Fitri 1444H nanti.

Kemudian posko pengamanan, tenda kesehatan hingga ambulance akan tersedia di pelabuhan khusus industri tersebut, selama pulang kampung Lebaran 2023.

"Untuk menunggu kepastian jadwal kapalnya, kami akan berkoordinasi dengan pihak ASDP, melalui BPTD yang akan memberitahukan jadwal kapal. Kemungkinan di H-7 itu, di 15 April, kita siap untuk melayani kapal penumpang yang tujuannya rute Bakauheni dan Panjang dari Ciwandan," terangnya.

Pemudik yang akan melewati Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera, bisa membeli tiket melalui aplikasi Ferizy milik PT ASDP Indonesia Ferry, sejak H-1 sebelum keberangkatan.

[Gambas:Video CNN]

Irtanto berharap pengaturan lalu lintas di dalam Pelabuhan Ciwandan nantinya tidak saling mengganggu, antara pemudik dengan kendaraan industri yang melakukan bongkar muat di dermaga Pelindo II.

Perusahaan plat merah itu telah mensosialisasikan ke pengguna jasa pelabuhan, agar bisa saling menghargai. Lantaran tiga dermaga yang disiapkan Pelabuhan Ciwandan berada di areal berbeda dengan bongkar muat barang industri.

"Kita harapkan tidak mengganggu ya, karena lokasinya sendiri diluar dari area bongkar muat. Kita khususkan tiga dermaga tadi untuk kapal penumpang, sehingga tidak terjadi kemacetan, karena ini juga kita mengantisipasi kegiatan bongkar muat juga," jelasnya.

Era seni bela diri super

Airlangga Imbau Pengusaha Bayarkan THR Karyawan H******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengimbau pihak perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. Ia berharap THR tersebut cair sebelum Lebaran 2023.

"THR swasta diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran. Minimal seminggu sebelum Lebaran," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Menurutnya, pencairan THR H-7 Lebaran memang sudah lazim dilakukan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Lihat Juga : Warga Bisa Ajukan Banyak Motor untuk Dikonversi ke Kendaraan Listrik

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

Kemenhub Jamin Motor Listrik Konversi Aman dan Layak Mengaspal******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin motor listrik konversi aman dan layak digunakan di jalan raya. Klaim ini didasari uji coba yang dilakukan pemerintah.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Danto Restyawan mengatakan setiap motor konversi yang disampaikan ke Kemenhub akan diuji, terlebih karena mesin motor BBM sudah hilang dan diganti dengan komponen kelistrikan.

"Kami uji...tiga komponen utama, yakni baterai, controller, dan motor listrik. Tiga-tiganya kami tes, ada alat untuk mengetes ini semua," katanya dalam sosialisasi konversi motor listrik di YouTube Kementerian ESDM, Selasa (4/4).

Sementara itu, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan baterai motor listrik adalah komponen paling penting dan paling mahal. Ia mengatakan ada dua sisi kesiapan baterai, yakni performancedan safety.

Untuk performance,kapasitas minimum baterai listrik yang digunakan dalam motor konversi adalah 1,44 kWh atau setara 20 Ah, dengan tegangan 72 volt. Dengan spesifikasi baterai tersebut, Gigih menyebut masyarakat bisa menempuh jarak 40-60 km dalam sekali pengisian daya.

Sedangkan terkait safety,Gigih mengatakan ini menjadi PR bersama antara Kementerian ESDM, Kemenhub, dan Kemenperin untuk memastikan bahwa baterai yang digunakan di motor listrik memenuhi standar internasional dan SNI.

"Kita harus bekerja sama dengan 3 kementerian ini melakukan pengujian dan sertifikasi oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi di Kemenperin," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?******

PT KCI berencana mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dariJepang. Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Rencana tersebut disebut bakal membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk karena berpotensi tidak terlayani dengan optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebenarnya masih bisa memaksimalkan jumlah kereta yang ada apabila 10 rangkaian kereta yang pensiun tak bisa digantikan.

Namun, Anne tetap khawatir pengurangan layanan tetap akan terjadi.

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

KCI sebenarnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun ke PT Inka. Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, DPR kemudian menyebut BPKP merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mereka klaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua, dianggap oleh review BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah. Tapi berdasar hasil review mereka, ada potensi pembengkakan anggaran karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah bebas menentukan kebijakan yang hendak diambil, baik itu impor KRL bekas, impor KRL baru, maupun memesan dari PT Inka. Menurutnya, saat ini situasi sudah emergencydan keputusan harus segera diambil agar ratusan ribu penumpang tetap bisa terangkut oleh KRL.

Ia mengatakan selama ini terlalu banyak perdebatan mengenai impor KRL di mana para politisi juga ikut terlibat, tetapi tidak ada yang memberikan solusi.

"Orang tidak paham tapi berdebat, sok dia yang paling tahu. Politisi berdebat tapi tidak memberikan solusi. Jadi sekarang saya sudah serahkan ke pemerintah silahkan mau impor, beli baru, beli bekas silahkan," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Agus mengatakan jika mengimpor KRL bekas dari Jepang harganya hanya 10 persen dari harga KRL baru. Kalau KRL diretrofit maka harganya 50 persen dari harga yang baru.

Sedangkan kalau memesan dari PT Inka baru bisa selesai pada 2025. Maka dari itu, Agus sebenarnya lebih setuju untuk mengimpor KRL dari Jepang karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih bagus.

"Kalau Inka sekarang bisa keluarkan ya pasti saya tidak menyarankan untuk beli bekas. Saya menyarankan beli bekas karena emergencydan uangnya KCI tidak ada," kata Agus.

"Tapi saya karena perdebatan enggak jelas apalagi masuk politisi, saya sudah capek. Jadi saya bilang silahkan mau beli bekas dari manapun, beli baru dari manapun, beli dari Inka, silahkan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan hasil review BKPK yang menyatakan KCI selama ini melakukan penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Menurutnya, BPKP tidak bertugas mengaudit soal teknis rangkaian kereta.

Agus mengatakan rangkaian kereta pada beberapa lineseperti Bogor yang padat penumpang kurang karena emang sarananya terbatas.

"BPKP kan mengauditnya keuangan, bukan mengaudit teknis. Oke katakan dia bisa mengaudit teknis, ya dilihat kenapa Bogor begitu, kenapa Bekasi gitu, orangnya banyak harusnya kan ditambah (kereta)," katanya.

Penggunaan Kendaraan Pribadi Berpotensi Meningkat