royalbet slot

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Mengenal Lebih Dekat OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI******

Industri kreatif menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Suka tidak suka, industri kreatif juga telah menyerap berbagai tenaga kerja dari beragam usia dan kalangan, termasuk kaum millennial dan Gen Z.

Melihat fakta positif ini, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali hadir pada tahun ini. OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar sebagai rangkaian talkshow yang memberikan pengalaman seru di tiga kota, yaitu Makassar, Medan, dan Malang mulai akhir Februari dan awal Maret.

Perjalanan Creativepreneur Corner sudah mulai sejak 2014 lalu. Misi utama OPPO Creativepreneur Corner, yakni mendukung ratusan para entrepreneur muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengajak kolaborasi berbagai brand besar yang memiliki dampak positif.

Untuk itu, OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI memilih topik utama sustainability sebagai usaha mendorong masyarakat untuk belajar, menciptakan dampak positif, dan mempraktikkan semangat sustainability keberlanjutan. Terutama dalam aktivitas sehari-hari, baik itu terhadap lingkungan, kesehatan, maupun diri sendiri.

Dalam tiga hari dan tiga kota, kalian akan disuguhkan 17 pembicara yang siap memberikan insight tentang bagaimana menjaga sustainability di dalam bisnis.

Berikut jadwal lengkap OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI:

● Makassar, 25 Februari 2023 di Four Points by Sheraton.
● Medan, 4 Maret 2023 di Medan International Convention Center.
● Malang, 11 Maret 2023 di Ijen Suites Resort & Convention.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Sandiaga Uno Optimis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Capai Target******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pemerintah menargetkan kunjungan wisata mancanegara asal Malaysia sebanyak 2,7 juta tercapai pada 2023. Hal ini menyusul dibukanya penerbangan langsung Indonesia-Malaysia.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (17/3).

Dalam kesempatan ini Sandiaga mengungkapkan, penerbangan langsung tengah disusun di sejumlah rute penerbangan. Antara lain Pekanbaru dengan Kuala Lumpur, Pekanbaru dengan Malaka, Penang dengan Medan, Pontianak dengan Kuching.

Selain itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya kini tengah mendorong promosi Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo.

Sebab, Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah KTT Asean dengan target kunjungan 1 juta wisatawan, baik wisatawan mancanegara dan Nusantara di Labuan Bajo pada 2023.

"Presiden memberikan arahan untuk mengangkat Labuan Bajo sebagai fokus daripada promosi kita, karena Labuan Bajo ini akan menjadi tuan rumah KTT Asean dan Labuan Bajo sudah dibangun infrastrukturnya," kata Sandiaga Uno.

"Ini perlu dipromosikan secara totalitas karena ini Destinasi Super Prioritas," jelasnya.

Lewat pameran yang digelar MATTA, dirinya berharap kolaborasi yang positif dengan dunia usaha dapat meningkatkan kunjungan sebesar 3.000 pax dengan target lebih dari Rp 10 miliar.

"Total untuk wisatawan mancanegara itu 7,4 juta di tahun ini dan dari Malaysia sendiri 2,7 juta, jadi kita harapkan kita akan menuju angka itu, makanya kita kembali di sini dengan penuh antusiasme dan semangat," kata Sandiaga Uno.

"Jadi ini potensi-potensi yang perlu kita wujudkan dan saya sangat yakin tahun ini target pencapaian wisatawan mancanegara dari Malaysia akan tercapai untuk akhirnya menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024," jelasnya.

Tauren tercela

Melihat Impor Senjata yang Bikin Jokowi Sentil Kemenhan dan Polri******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI karena masih impor senjata. Padahal, industri dalam negeri sudah memproduksi senjata sendiri. 

Sebab itu, ia pun melarang kedua instansi keamanan negara tersebut untuk impor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silakan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (20/3), memang masih ada impor senjata meski Jokowi mengklaim Indonesia sudah bisa membuatnya. Misalnya, pada Februari 2023, impor senjata tercatat sebanyak 28.289 kilogram (kg) dengan nilai mencapai US,38 juta.

Jumlah memang turun dibandingkan impor pada Januari 2023 sebanyak 133.013 kg dengan nilai US,87 juta.

Sedangkan, jika melihat periode yang sama dari tahun sebelumnya impor ini turun tipis. Pada Februari 2022, impor senjata tercatat sebanyak 29.433 kg dengan nilai sebesar US,07 juta.

Sementara, jika melihat polanya, impor senjata pada Januari memang sangat besar dan turun tajam di bulan berikutnya. Ini tercermin dari impor senjata pada Januari 2022 mencapai 279.416 kg dengan nilai US,9 juta.

Berikut rincian lengkap impor senjata dan amunisinya berdasarkan data BPS:

Januari 2022
Berat= 279.416 kg
Nilai= US,9 juta

Februari 2022
Berat= 29.433 kg
Nilai= US,07 juta

Januari 2023
Berat=133.013 kg
Nilai= US,87 juta

Februari 2023
Berat= 28.289 kg
Nilai= US,38 juta.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]