nama situs slot terbaru

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Daftar Perusahaan Properti China yang Terhempas Badai******

Satu per satu raksasa properti China bertumbangan dihantam badai properti selama tiga tahun terakhir.

Badai menerjang sejak Beijing mengerem gelembung sektor perumahan dengan mengeluarkan kebijakan 'tiga garis merah' (three red lines) pada 2020 lalu.

Dalam kebijakan itu, pemerintah membatasi utang perusahaan properti tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Hal itu membuat perusahaan properti kalang kabut. Maklum, mereka terbiasa membiayai proyek dengan utang menggunung.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's yang dilansir CNBC, lebih dari 50 pengembang China gagal bayar utang dalam tiga tahun terakhir, termasuk sejumlah raksasa properti. Berikut lima di antaranya:

1. Evergrande

Kabar gagal bayar utang Evergrande mencuat pada 2021 lalu. Hal itu membuat pasar saham Negeri Tirai Bambu terguncang mengingat perusahaan milik konglomerat Hui Ka Yan itu adalah salah satu pengembang properti raksasa di sana.

Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan berbasis di Kota Shenzhen, China selatan itu mempekerjakan sekitar 200 ribu orang pekerja. Secara tidak langsung, perusahaan disebut membantu mempertahankan lebih dari 3,8 juta pekerjaan setiap tahun.

Pada 2021, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Setelah itu, perusahaan berupaya bertahan dengan sejumlah cara, termasuk restrukturisasi utangnya.

Namun, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Dengan perlindungan ini, maka perusahaan non-AS seperti Evergrande yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur tidak dapat digugat oleh para kreditur.

2. Fantasia Holding

Pengembang properti Fantasia Holding juga mengalami masalah gagal bayar surat utang pada 2021 lalu.

Dalam pernyataannya, Fantasia Holding gagal membayar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Fitch Ratings akhirnya menurunkan level Fantasia menjadi "CCC-" yang kemungkinan disebabkan oleh gagal bayar perusahaan.

3. Modern Land

Gagal bayar juga dialami oleh Modern Land pada Oktober 2021 lalu. Saat itu, pengembang properti China itu tak bisa membayar kupon bunga obligasi senilai US0 juta yang jatuh tempo. Saham perusahaan pun terjun bebas.

Pada saat yang sama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Hong Kong itu juga mencari dana segar berupa pinjaman hingga 800 juta yuan atau sekitar US4 juta.

Sebelum badai menerjang, kiprah perusahaan milik taipan Zhang Lei itu cukup diakui. Pada laporan keuangan 2021, perusahaan disebut masuk ke Daftar 100 Perusahaan Real Estat China Teratas selama tujuh tahun berturut-turut.

4. Shimao Group

Pada 2022, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada 3 Juli.

Mengutip CNN, ini adalah pembayaran utang pertama yang terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

5. Country Garden

Badai properti akhirnya menghampiri Country Garden tahun ini. Setelah bertahan sejak 2020 lalu, perusahaan mengumumkan kemungkinan mengalami gagal bayar pada Rabu (30/8) lalu.

Risiko itu muncul setelah mencatat kerugian US miliar (51,5 miliar yuan) atau Rp105 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sepanjang semester I/2023.

Perusahaan mengaku telah melewatkan pembayaran bunga utang kepada pemegang beberapa obligasi di awal bulan ini, dan jika kinerja keuangan perusahaan terus memburuk di masa depan, maka kemungkinan besar perusahaan akan gagal bayar.

Namun, pada akhir Agustus, perusahaan berhasil lolos dari ancaman gagal bayar untuk sementara.

Dilaporkan CNN,perusahaan melunasi pembayaran bunga dua obligasi AS, tepat sebelum berakhirnya masa tenggang yang terhitung 30 hari sejak 6 Agustus 2023 lalu.

China Securities Journal melaporkan raksasa properti Negeri Tirai Bambu itu sudah melunasi bunga obligasi sebesar US,5 juta atau setara Rp343 miliar (asumsi kurs Rp15.269 per dolar AS).

"Ini berarti raksasa properti tersebut mampu menghindari gagal bayar pada dua obligasi dolarnya (dolar AS) minggu ini. Ini memicu optimisme di kalangan investor bahwa perusahaan yang menumpuk utang ini punya cukup uang untuk melewati krisis properti di China," tulis laporan tersebut.

Kendati demikian, Country Garden masih punya kewajiban membayar 8 surat utang yang akan jatuh tempo akhir tahun ini senilai total 10,8 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap pembatasan pembelian beras di toko ritel hanya berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan(SPHP) yang berasal dari Bulog. 

Hal ini ia ungkapkan di tengah maraknya  pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Pembatasan beras SPHP di toko ritel diklaim Bapanas mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. Terlebih, Indonesia sedang menghadapi kekeringan imbas El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

Lihat Juga : Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras masih cukup, di mana gelontoran terus dilakukan ke semua lini. Bulog berjanji akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

Per 2 Oktober, Bulog sudah mengguyur beras SPHP di tingkat konsumen hingga 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten dengan total 174 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per hari.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah mengkhawatirkannya pasokan imbas El Nino.

"Betul, betul (ada pembatasan di ritel). Jadi, ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas dan Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Jadi pembatasan ini antara 2 kemasan-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk jika beras impor sudah masuk ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Teten Ungkap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melambat******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melambat tahun ini. Bahkan, realisasinya masih jauh dari target sebesar Rp460 triliun.

"Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan. Realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun. Kami memahami penyaluran KUR Rp100 juta, meski tanpa agunan realisasinya memang sulit," ungkap Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Menurut Teten, ada permasalahan dalam syarat yang diajukan kepada UMKM. Teten mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di 145 negara, di mana penyaluran kredit berlandaskan credit scoring, tidak lagi menggunakan sistem kolateral alias jaminan.

"Menurut saya, ini juga jauh lebih aman bagi bank karena nilai aset itu gampang dimanipulasi, tetapi credit scoringsulit karena berupa data transaksi ke buyer, supplier, perpajakan, dan sebagainya," tuturnya.

Ia mengatakan pembiayaan UMKM harus terus didukung. Terlebih, Indonesia ditantang untuk melahirkan lapangan kerja yang berkualitas di mana 97 persennya datang dari sektor mikro dan informal.

Teten menilai berat melahirkan lapangan kerja berkualitas dan membawa UMKM naik kelas jika mereka kesulitan mendapatkan pembiayaan, terutama akses ke modal dan investasi.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

Pengusaha Penggilingan Sebut Stok Beras Tak Aman Sampai Maret 2024******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memprediksi stok beras pemerintah yang dikuasai Bulogsaat ini bakal mencukupi hingga akhir tahun.

Bulog sekarang memiliki stok beras 1,5 juta ton. Stok akan bertambah 400 ribu ton.

"Stok untuk sampai akhir tahun diperkirakan cukup dengan 400 ton yang akan masuk. Namun untuk sampai dengan Maret 2024 jumlah stok tersebut tidak aman," ucap Sutarto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

"Diperkirakan panen raya musim tanam 2023/2024 paling cepat Maret, sehingga akan normal pasokan mulai April. Sehingga persiapan Bansos dan operasi pasar seyogyanya disiapkan sampai Maret 2024," jelas dia lebih lanjut.

Jika Bansos dan operasi pasar tepat waktu secara jumlah dan sasaran, menurut Sutarto, harga beras akan terkendali dan tidak akan ada kenaikan.

Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkap stok beras yang dimiliki Bulog per hari ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rata-rata nasional.

Berdasarkan temuannya, harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Reynaldi juga menegaskan Indonesia tak akan mampu bertahan hingga akhir tahun dengan pasokan beras yang dikantongi saat ini. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena faktor iklim El Nino.

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga tak mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

"Produktivitas pertanian kita justru malah mengalami kewaspadaan. Maka IKAPPI sejak lama menyampaikan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk segera menggenjot produksi," ucap dia lebih lanjut.