petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

mimpi ular prediksi togel

bunga kredit di kredivo 203Jutaan kata 627897Orang-orang telah membaca serialisasi

《mimpi ular prediksi togel》

Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa******

Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa-lebaran
Tangkapan layar - Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani (tengah) dalam acara bertajuk “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP dan dipantau di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan cadangan 12 komoditas pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah guna menjamin kecukupan pangan dan kemudahan akses untuk masyarakat.

“Dari cadangan pangan pemerintah, ini yang 12 komoditas ini, memang akan dirilis (dengan) gencar menjelang Ramadhan, sampai Ramadhan, dan Lebaran,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Adapun 12 komoditas pangan pokok ini meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin, Rachmi mengatakan bahwa pemerintah pusat juga telah mendorong seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

“Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah),” kata dia.

Rachmi menegaskan bahwa harga komoditas yang dijual di GPM dikendalikan oleh pemerintah, karena sudah melibatkan cadangan pangan dan mitra-mitra pemerintah, baik dari asosiasi maupun BUMN.

“Harganya pasti lebih terjangkau. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan, khususnya 12 (komoditas) ini menjelang dan saat HBKM,” ujar Rachmi.

Dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret******

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret
Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) bersama Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:mahjong ways 3 bet 200

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
voucher frisian flag indomaret
polaspin
game slot online terbaik dan terpercaya
rtp ohtogel
bola365
situs terbaik judi slot
cara pakai shopee pinjam
slot online terpercaya gacor
modal 123 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara memainkan neo+ agar dapat uang
Bab 2 tanganjudi
Bab 3 game slot yang gampang menang
Bab 4 adugacor slot
Bab 5 slot gacor maxwin 2023
Bab 6 prediksi viral togel
Bab 7 cara mendapatkan 4 angka jitu
Bab 8 akulaku terbaru
Bab 9 manilabet365
Bab 10 agusbet
Bab 11 maxwin 4 juta
Bab 12 pinjol limit besar tenor lama
Bab 13 voucher indomaret klik
Bab 14 gacor slot 138 login
Bab 15 cara dapat uang gratis dari internet tanpa modal
Bab 16 tokyoslot88
Bab 17 bet slot gacor
Bab 18 pola slot gacor facebook
Bab 19 situs slot gacor 2022 resmi
Bab 20 situs slot 68
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5276bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Budaya menaklukkan dunia lain

paito 6d sdy harian
Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tahta Tuhan

ijobet
Polisi tangkap lima begal yang konsumsi sabu sebelum beraksi
Jumpa pers penangkapan lima tersangka kasus pembegalan di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (4/3/2024). ANTARA/Risky Syukur
Jakarta (ANTARA) - Polisi menangkap lima tersangka kasus pembegalan di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, yang mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelum beraksi.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Adhi Wananda mengatakan, lima tersangka yang ditangkap adalah K, SL, A, R yang bertindak selaku eksekutor serta J selaku kapten dan juga joki.

"Para pelaku sebelumnya janjian untuk ketemu di suatu tempat atau tempat biasa mereka berkumpul. Mereka patungan untuk membeli narkotika jenis sabu," kata Adhi dalam jumpa pers di Jakarta pada Selasa.

Usai mengonsumsi narkoba, kata Adhi, pelaku kemudian menaiki sepeda motor dengan berboncengan. Satu sebagai joki yang mengendarai, satu pelaku lainnya yang dibonceng menjadi eksekutor.

"Lalu berkeliling di wilayah Tamansari, Jakarta Barat, di atas jam 01.00 WIB-06.00 WIB untuk mencari korban," ujar Adhi.

Baca juga: Polisi tangkap begal di Kembangan

Terdapat empat korban dalam aksi pembegalan tersebut, yakni H (WNI), C (WNI), G (WNA) dan M (WNA). "Korban H, M dan G mengalami luka sobek dan dirampas telepon selulernya oleh pelaku," kata Adhi.

Adapun pembegalan terjadi pada waktu yang berbeda. Laporan korban pertama masuk ke Polek Tambora pada 12 Desember 2023, kedua 31 Desember 2023, ketiga 31 Januari 2024 dan terakhir pada 28 Februari 2024.

Salah satu pembegalan, kata Adhi, terjadi pada Rabu (31/1) di Jalan Mangga Dua Raya, RT/RW 03/04 Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat.

Dalam aksinya, para pelaku begal  itu membawa senjata tajam berupa celurit untuk berjaga-jaga bila ada korban yang melawan. "Apabila korban melawan, maka para eksekutor tidak segan-segan melukai korban," katanya.

Baca juga: Polisi tangkap pelaku begal di Tambora Jakarta Barat

Adapun sasaran para pelaku adalah korban anak mudah yang suka "nongkrong" di pinggir jalan dan sepi. Usai menggasak telepon seluler korban, pelaku kemudian menjualnya dan hasilnya kembali digunakan untuk membeli sabu.

"Uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, membayar kontrakan dan untuk membeli narkotika jenis sabu," ujar Adhi.

Atas perbuatannya, para pelaku dijadikan tersangka dengan Pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Hukuman penjara maksimal adalah 12 tahun penjara.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Onmyoji hebat tingkat dewa

cicilan tanpa kartu kredit tokopedia
PT Vale: Waspada informasi lowongan kerja palsu
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (kanan) didampingi Pj. Bupati Kolaka Andi Makkawaru, Kepala Disnakertrasn Sultra LM Ali Haswandy, dan Forkopimda Kolaka saat pembukaan bursa kerja (job fair) di Kolaka, Senin (4/3/2024). (ANTARA/HO-Humas PT. Vale)
Kendari (ANTARA) - Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk Adriansyah Chaniago meminta masyarakat agar mewaspadai informasi lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale.

Menurut dia, informasi mengenai lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale sering beredar di masyarakat dan media sosial. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar lebih teliti dan waspada terhadap lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale.

"Mohon cermati informasi dari kami. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus waspada terhadap situs-situs tidak resmi yang mengatasnamakan PT Vale. Untuk itu, langsung masuk ke situs resmi PT Vale Indonesia," kata Adriansyah saat menghadiri Job Fairdan Festival Vokasi bekerja sama dengan Disnakertrans Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin.

Kegiatan bursa kerja itu dibuka Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, disaksikan oleh Kepala Disnakertrans Sultra LM Ali Haswandi, Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru, Forkopimda Kolaka, serta ribuan pencari kerja.

Baca juga: Wamenaker buka bursa kerja di Kolaka Sultra

Pada kesempatan itu, PT Vale menghadirkan beragam informasi terkait selayang pandang operasional PT Vale pada pengunjung. Termasuk pengetahuan tentang tata kelola perekrutan menjadi karyawan PT Vale maupun pada perusahaan kontraktornya. Selain itu, PT Vale juga mengedukasi para pengunjung mengenai bahaya lowongan kerja palsu.

Adriansyah menegaskan, proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan di PT Vale dilakukan secara transparan dengan mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah. PT Vale juga memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan serta penyandang disabilitas. Hal itu sejalan dengan komitmendiversity, equity and inclusion(DEI) yang diterapkan perusahaan.

Salah seorang pencari kerja yang ditemui, Misrani Madjid (23) mengatakan datang ke Job Fair untuk mencari kesempatan dan peluang kerja yang lebih baik. Menurut dia, keberadaan PT Vale pada kegiatan tersebut membuka wawasannya agar tidak mudah percaya dengan informasi mengenai lowongan kerja palsu.

“Kadang di media sosial maupun di masyarakat beredar kabar bahwa PT Vale membuka rekrutmen tenaga kerja, tetapi kami ragu informasi itu benar atauhoax.Tadi kami telah dijelaskan mengenai rekrutmen tenaga kerja itu dilakukan terbuka dan terdapat di situs resmi PT Vale,” ucap alumnus Teknik Pertambangan USN Kolaka ini.

Baca juga: PT Vale targetkan pekerja perempuan capai 10 persen tahun ini

Seorang pencari kerja lainnya, Habibi (31) mengatakan kegiatan Job Fairsangat membantu para pencari kerja seperti dirinya untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan kerja perusahaan. Menurut dia, PT Vale merupakan perusahaan yang cukup terbuka dalam hal rekrutmen tenaga kerja.

Sebelumnya, Pj. Bupati Kolaka Andi Makkawaru mengemukakan data dari Disnakertrans Kolaka mencatat jumlah pencari kerja pada 2023 sekitar 8.661 orang, sedangkan lowongan kerja yang tersedia sekitar 1.108 orang.

"Tentu gapini cukup besar. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh angkatan kerja agar memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan perusahaan pemberi kerja," ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebutkan sebanyak 40 perusahaan mengikuti Job Fairdi Kolaka. Ia berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara reguler guna membuka peluang bagi para pencari kerja.

Baca juga: PT Vale ajak talenta lokal bergabung pada pertambangan berkelanjutan 

"Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta melaksanakan Perpres tersebut dan termasuk di Kolaka seluruh perusahaan wajib memberikan informasi lowongan kerja," katanya.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Asimilasi Tertinggi

situs slot138
Adele undur jadwal konser di Las Vegas karena masalah kesehatan
Penyanyi Adele berpose dengan penghargaannya Best Pop Solo Performance. ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Blake/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Adele mengundur agenda serangkaian konsernya di Las Vegas, Amerika Serikat yang semula dijadwalkan bulan Maret atas perintah dokter karena masalah kesehatan yang tengah dialaminya.

“Saya sakit begitu parah hingga harus beristirahat, saya belum mendapatkan kesempatan untuk kembali sehat sebelum pertunjukan dilanjutkan, dan sekarang saya sakit lagi, dan sayangnya itu semua berdampak pada suara saya. Dan atas perintah dokter, saya tidak punya pilihan lain selain beristirahat total,” tulis Adele di Instagram-nya, Rabu.

Pelantun “Easy On Me” itu menyatakan bahwa pertunjukan selama lima akhir pekan mendatang akan dipindahkan ke tanggal lain.

Baca juga: Adele sakit punggung saat tampil di malam tahun baru

Adele pun menuliskan tanggal-tanggal konser yang terdampak, yakni 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, dan 30 Maret 2024.

"Kami sedang menyusun detailnya dan kalian akan segera mendapatkan informasinya,” ujarnya.

Pemenang Grammy ini juga meminta maaf atas situasi tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada para penggemarnya yang mungkin kecewa atas keputusan tersebut.

"Aku mencintaimu, aku akan sangat merindukanmu dan aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini,” Adele menambahkan.

Baca juga: Adele bahas tragedi kapal Titan OceanGate pada konsernya di Las Vegas

Ini bukan pertama kalinya Adele harus menunda rangkaian konser residensinya di Las Vegas. Pada Januari 2022 lalu, wanita berusia 35 tahun tersebut telah menunda pertunjukan di Las Vegas tanpa batas waktu terkait dengan COVID-19.

Residensi dijadwalkan akan dimulai pada 21 Januari 2022 di Colosseum of Las Vegas Caesars Palace Hotel. Akan tetapi, Adele mengumumkan bahwa semua tanggal akan dijadwalkan ulang.

"Saya sangat menyesal, tetapi pertunjukan saya belum siap. Kami telah mencoba sepenuhnya segala yang kami bisa untuk menyatukannya tepat waktu dan membuatnya cukup baik untuk Anda, tetapi kami benar-benar dihancurkan oleh keterlambatan pengiriman dan COVID-19,” kata dia waktu itu. 

Baca juga: Adele ungkap telah berhenti konsumsi alkohol

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Berperahu mengelilingi surga

rekomendasi link slot
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

biaya kredivo
Pengamat sebut pendekatan gereja dipakai agar tidak ada korban sipil
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang ditawan KKB sejak tanggal 7 Pebruari lalu. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi) (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman menyebut upaya pemerintah menggunakan pendekatan gereja untuk membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) dipakai agar tidak terdapat korban sipil.

"Diharapkan dengan menggunakan pendekatan identitas ini pihak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya dapat lebih mendengarkan tuntutan pemerintah karena pihak yang memiliki kedekatan identitas umumnya memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada negara," kata Arfin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Mahfud dukung penggunaan pendekatan gereja untuk bebaskan pilot Philip

Arfin menjelaskan, pendekatan berbasiskan identitas seperti agama atau etnis memang terkadang dapat dipakai sebagai alternatif dari pendekatan represif yang dilakukan oleh negara untuk membebaskan sandera.

"Umumnya pendekatan ini dilakukan pada daerah-daerah konflik di mana penculikan lazim terjadi. Sebagai contohnya, ketika tokoh-tokoh Muslim Sunni Arab meminta pembebasan aktivis perdamaian Kristen yang diculik ketika konflik di Irak terjadi tahun 2005," ujarnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah dukung upaya pembebasan pilot dengan pendekatan gereja

Selain itu, dia mencontohkan pendekatan berbasis agama pernah digunakan dalam peristiwa penyanderaan yang terjadi di Haiti.

"Di mana Paus Fransiskus memohon agar penculik membebaskan biarawati yang disandera oleh kelompok bersenjata di Port-au-Prince," tuturnya.

Baca juga: Menko Hadi upayakan pembebasan pilot Philip dengan pendekatan gereja 

Oleh sebab itu, dia menilai pendekatan gereja yang digunakan pemerintah dipakai agar tidak adanya korban sipil yang berjatuhan, terutama pilot Philip asal Selandia Baru.

"Meskipun hal tersebut bergantung pada siapa tokoh agama yang diminta oleh pemerintah untuk melakukan upaya persuasif," katanya.

Baca juga: Menko Polhukam temui tokoh dari Nduga bahas pembebasan pilot Philip

Sementara itu, Arfin mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai untuk menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru.

"Upaya Indonesia tersebut tampaknya lebih mementingkan keselamatan pilot Philip sebagai individu yang perlu dilindungi demi menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru, dan menunjukkan profesionalitas pemerintah dan aparat keamanan Indonesia dalam operasi pembebasan sandera pilot Philip," kata Arfin.

Baca juga: Wapres: PM Luxon setuju pendekatan persuasif bebaskan Kapten Philip

Selain itu, lanjut dia, terdapat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru bahwa pendekatan persuasif harus lebih diprioritaskan daripada pendekatan represif dalam upaya membebaskan pilot Philip.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dengan tiga tokoh asal Nduga, Papua, membicarakan upaya membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB melalui pendekatan gereja.

"Mereka tiga tokoh asal (Nduga) juga ingin membantu, terutama dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip Merthens ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Baca juga: Moeldoko: Komunikasi tokoh adat semakin kuat bebaskan Pilot Susi Air

Pendekatan gereja dipilih lantaran mayoritas warga di Papua menganut agama Kristen dan Katolik.

Melalui pendekatan gereja, pihaknya dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada para penyandera untuk membebaskan pilot tersebut.

Hadi pun tidak menjelaskan secara teknis metode pendekatan gereja yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut baru berupa rencana yang belum direalisasikan.

Baca juga: Bamsoet minta pemerintah terus upayakan negosiasi Pilot Susi Air

"Ini baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan," kata Hadi.

Pilot pesawat Susi Air Phillip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pesawat yang dikemudikan pilot asal Selandia Baru itu kemudian dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Berbagai upaya pembebasan sudah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, salah satunya melalui pendekatan persuasif yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Pakar: Pembebasan Philip Mark Mehrtens penting untuk jaga diplomasi RI
Baca juga: Panglima TNI pastikan negosiasi opsi utama pembebasan pilot Susi Air

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024