cara pasang togel jp terus

Pegadaian Lotere Wanjie

4 Tuntutan Demo Buruh Depan Kantor Ditjen Pajak******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (10/3) siang.

Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dalam unjuk rasa itu, jumlah massa buruh yang turun aksi sekitar 100 orang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terkait masalah pajak di Indonesia.

Terdapat empat tuntutan dalam aksi itu. Pertama, mendesak DPR RI agar segera dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di indonesia. Kedua,copot Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Terkait tuntutan copot Dirjen Pajak Suryo Utomo, Said mengatakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk anak buahnya.

"Copot dirjen pajak karena (kasus Rafael Alun dan aksi pamer jajarannya) akan mereduksi kepercayaan rakyat untuk bayar pajak," kata Said Iqbal.

Terkait tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini guna memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan.

Audit forensik juga diperlukan untuk memeriksa untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun.

Sedangkan, terkait UU Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara diharapkan dapat meminimalisir korupsi.

Said mengatakan pejabat negara harus membuktikan harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki," tandasnya.

Kemenkeu sendiri tengah dihadapkan pada masalah harta jumbo yang menyeret beberapa nama seperti pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Program JKN: Menjamin Kesehatan dan Meringankan Beban Masyarakat******

Kesehatan merupakan aset tak ternilai yang perlu dijaga dengan baik oleh setiap individu. Namun, sayangnya tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila seseorang mengalami penyakit yang memerlukan pengobatan yang mahal dan rumit. Oleh karena itu, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan terbukti sangat membantu masyarakat.

Hal tersebut dirasakan betul oleh salah seorang peserta PPU (Peserta Penerima Upah) Badan Usaha, Mastura (34), yang menderita penyakit strok dan gagal ginjal. Dia mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Hanya saja, ia terkena strok beberapa hari sebelum operasi, sehingga operasinya harus dibatalkan. Mastura akhirnya dipulangkan dan dirawat di Singkawang, namun proses isolasi karena pandemi Covid-19 membuat kondisinya semakin berat.

Sebagai informasi, strok adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak, yang disebabkan karena terganggunya aliran darah, hingga sel otak.

Akibatnya bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Umumnya strok dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Meski begitu, bukan tidak mungkin strok dapat terjadi di usia muda.

Mastura dan keluarga sempat kebingungan karena penyakit yang dideritanya tergolong berat dan membutuhkan biaya yang besar. Namun, seluruh biaya pengobatan 100 persen ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan dari awal hingga saat ini.

Mastura sangat puas dengan pelayanan kesehatan yang diterima, termasuk administrasi, obat-obatan, dan fasilitas rumah sakit.

"Baik dari segi pelayanan kesehatan dari administrasi, obat-obatan, maupun fasilitas rumah sakit yang saya terima, saya sangat puas karena tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya pasien peserta JKN," sambung Mastura.

Menurut Mastura, keikutsertaannya dalam Program JKN sangat membantu dalam penyembuhan penyakitnya. Ia mengapresiasi program dari pemerintah ini sebagai jaminan kesehatan di masa tua mendatang sehingga tidak perlu takut dan khawatir untuk turut andil berkontribusi di Program JKN.

Ia juga berharap Program JKN terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini, kondisi kesehatan Mastura perlahan sudah membaik.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan diri beserta keluarga menjadi peserta JKN karena dengan andil dan sumbangsih kita maka tujuan dan cita-cita mulia program ini, yaitu dengan gotong royong semua tertolong dan tercapai.

Penjahat Generasi Biksu Bunga

BUMN Pangan Bakal Sebar 22,8 Juta Liter Minyak Goreng saat Ramadan******

Holding BUMNPangan, ID Food, bakal mengguyur 22,8 juta liter minyak goreng ke 507 pasar di seluruh Indonesia saat Ramadan nanti.

Direktur Komersial ID Food Ardiansyah Chaniago mengatakan pihaknya menyiapkan puluhan juta liter minyak goreng tersebut melalui kontrak kerja sama dengan beberapa produsen. Nantinya, pasokan tersebut bakal disebar dari Banda Aceh hingga Papua.

"Hari besar keagamaan nasional (HBKN) tanpa minyak goreng itu gak lengkap. Jadi kalau masak-masak, goreng-goreng itu adanya di minyak goreng. Kami ada alokasi dari beberapa produsen yang sudah berkontrak dengan kami kurang lebih 22,8 juta liter. Alokasinya yang akan kami sebar ke seluruh wilayah Indonesia per bulan," katanya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Selain minyak goreng, Ardiansyah mengatakan ID Food sudah menyiapkan pasokan gula kurang lebih 128 ribu ton. Rinciannya, 107,9 ribu ton hasil penugasan dan 20 ribu ton sisanya adalah stok tahun lalu.

ID Food juga menyiapkan stok daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa puasa dan lebaran 2023. Ardiansyah mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kurang lebih 3.500 ton daging sapi.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan sekitar 30 hingga 40 persen pasokan kebutuhan daging saat puasa dan lebaran dijamin BUMN, yakni ID Food dan Bulog. Pembagiannya adalah ID Food menyiapkan daging sapi dan Bulog daging kerbau.

"Totalnya sekitar 20 persen pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk Ramadan dan Lebaran itu dipenuhi BUMN. Itu kami siap untuk pengadaannya. Beras, gula, minyak goreng, dan sagu itu kebutuhan yang kami siapkan dan utamakan di Ramadan. Bagian BUMN kami siapkan untuk kesiapan Ramadan," jelas Arya.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Profil Zainudin Amali, Profesor Olahraga yang Jadi Komisaris Mandiri******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Menpora Zainudin Amali menjadi komisaris independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (14/3).

Lalu siapa Zainudin Amali?

Zainudin adalah Sarjana Ekonomi di STIE Swadaya. Ia meraih gelar Magister Kebijakan Publik di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta dan Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, 2019.

Sebelum didapuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero), ia pernah dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 23 Oktober 2019.

Namun, pria kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 itu, mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada (13/3).

Selain pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), politikus partai Golongan Karya (Golkar) itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI Periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Ia juga pernah menjadi anggota Komisi III, anggota Komisi VIII, anggota Komisi I, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), dan Ketua Komisi II DPR-RI Periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Pada periode 2009-2014, Zainudin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri dan Kota Blitar), dan anggota Komisi VII, anggota Komisi IV dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Gorontalo.

Selain berkecimpung di Gedung Senayan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini juga menjadi Wakil Ketua Umum PSSI itu juga pernah menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan seperti Direktur PT. Putra Mas (2000-2002), Komisaris PT. Wirabuana Dwi Jaya Persada (2000), Komisaris PT. Gitrana Sendiko (1996-1997), dan Direktur PT. Surya Terang Agung (1996-1998).

Tak hanya itu, ia pernah menjadi Direktur PT. Makmur Triagung (1996-2000) dan bekerja di PT. Supra Dinakarya (1993-1996).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Harita Group Siap IPO untuk Dukung Industri Kendaraan Listrik Nasional******

Dalam rangka mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik global, salah satu produsen nikel besar di Indonesia, Harita Group, akan melantai di bursa saham melalui anak perusahaannya, Trimegah Bangun Persada (TBP).

Langkah korporasi ini dinilai dapat menjadi tolak ukur minat investor terhadap sektor tambang nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, menyebutkan hingga 10 Maret 2023, terdapat 29 perusahaan dalam pipelinepencatatan saham BEI.

Dilaporkan oleh Finansial Times, TBP yang memiliki proyek signifikan di Maluku Utara, akan mengadakan road showpada minggu ini dan menargetkan dana segar minimal US0 juta (Rp9 triliun) sebelum pembukuan pada bulan Maret.

Partner bisnis Harita dalam mengelola nikel di Indonesia telah lebih dulu melaksanakan IPO di bursa Hong Kong. Lygend Resources & Technology sukses mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong dan menempatkan Indonesia pada titik sentral ekspansi masif perusahaan.

Lygend menyatakan bahwa 56,4 persen dana IPO akan dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan proyek produksi nikel di Pulau Obi Indonesia. Selain itu, 24 persen dana IPO akan disisihkan untuk modal tambahan di Contemporary Brunp Lygend (CBL), perusahaan patungan dengan Contemporary Amperex Technology (CATL).

Dalam prospektus IPO, Lygend juga menyebut TBP sebagai partner utama bisnis yang dijalankan di Indonesia yang terutama di bidang pertambangan dan produksi nikel. Salah satu perusahaan patungan mereka, Halmahera Persada Lygend, telah mengoperasikan smelter untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Menurut website resmi HPL, smelter ini merupakan pionir di Indonesia dan berlokasi di Kawasan Industri Pulau Obi. Smelter ini juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan mulai beroperasi pada 23 Juni 2021.

Nilai investasi smelter ini mencapai Rp15 triliun dan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching(HPAL). Bahan bakunya adalah limonit(kadar nikel <1,5 persen) yang berasal dari tambang milik TBP.

Sebagai pengendali TBP, Harita Group juga memiliki hubungan dengan Lygend melalui Feng Yi Pte Ltd. Feng Yi adalah perusahaan investasi yang didirikan di Singapura pada 14 Juni 2021 dan dimiliki oleh Oakswood Group Ltd., sebuah perusahaan investasi milik Ms. Lim Shu Hua Chery.

Sebagai informasi, industri nikel di Indonesia meningkat pesat setelah larangan ekspor nikel mentah oleh Jokowi untuk mendorong lebih banyak perusahaan smelter membangun pabrik domestik untuk memprosesnya, terutama untuk baterai.

Hal ini membantu meningkatkan nilai ekspor produk nikel negara tersebut menjadi hampir US miliar tahun lalu, lebih dari sepuluh kali lipat nilai satu dekade lalu.