slot gacor terbaru 757Jutaan kata 191098Orang-orang telah membaca serialisasi
《sensa138 rtp》
Kepala BKKBN sebut beda tujuan jadi alasan angka pernikahan turun******
Ia menyebutkan rata-rata usia perempuan yang menikah juga semakin mundur, dari 20 menjadi 22,3 tahun. "Semakin tua orang menikah, padahal dulu-dulu menikah 20 tahun, tetapi sekarang perempuan menikahnya cenderung mundur, padahal semakin tua semakin menyebabkan stunting, kalau 35 tahun sudah tua sehingga anaknya berisiko stunting," kata dia.
Baca juga: Wapres ajak masyarakat hindari pernikahan anak usia dini Menurut dia, tekanan orang-orang sekitar juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak ingin melangsungkan pernikahan. "Kita ini kalau menikah di Indonesia pasti ada tekanan untuk mempunyai anak, karena kalau di Indonesia sudah menikah itu, saat Idul Fitri misalnya, pasti ditanya sudah punya anak atau belum?" katanya. Hasto menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dari Kementerian Agama (Kemenag), tercatat 1.544.571 pasangan Muslim menikah pada 2023. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan pada 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. "Yang menikah tidak 1,5 juta, tetapi bisa jadi 1,7 juta kalau dihitung dengan yang non-Muslim, jadi kalau diperkirakan, sejak tahun 2020 angka pernikahan itu sekitar 1,7 juta sekian, baik Muslim dan non-Muslim, tetapi di tahun 2023 ini memang turun," katanya.
Ia juga menyoroti rata-rata umur melakukan hubungan seks pertama kali pada remaja di usia 15-19 tahun yang semakin meningkat. Persentase perempuan berusia 15-19 tahun yang telah melakukan hubungan seksual tercatat 59 persen, sedangkan laki-laki 74 persen. "Jadi bisa kita lihat ya, menikahnya rata-rata 22 tahun, tetapi hubungan seksnya 15-19 tahun, jadi perzinaan kita meningkat, ini pekerjaan rumah untuk kita semua, karena kalau pengetahuannya belum banyak bisa bahaya, kalau kawin terlalu muda, kanker mulut rahimnya berisiko tinggi," demikian dr Hasto Wardoyo.
Baca juga: BKKBN imbau masyarakat menikah di usia ideal cegah kematian ibu
Baca juga: BKKBN mengampanyekan pernikahan pada usia ideal lewat Gerebek Pasar
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Ekonom Prediksi Prabowo******
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.
Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.
"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).
Lihat Juga :Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD |
Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.
Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.
Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.
"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.
Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.
Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.
"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.
Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:inplay888、bulantogel、dapat uang dengan cepat
Terkait:dapat uang gratis、tata4d、slot bebas ip、lenovo4d、vbola76、daftar situs online terpercaya、menangqq、slot indonesia terbaru、liverpool lottery paito、pasarbaris
bab terbaru:slot 188 demo(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.373 pada Kamis (7/3) sore. Indeks saham menguat 44,16 poin atau minus 0,60 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,97 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 287 saham menguat, 233 terkoreksi, dan 248 lainnya stagnan.
Senada dengan Asia, bursa saham Eropa juga menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,84 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,21 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis naik 1,46 persen.
Sedangkan, bursa saham AS kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,53 persen, indeks NYSE Composite minus 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,18 persen.
(ldy/pta)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan memanggil bos perusahaan pelat merah yang mendapatkan rapor merah dalam hal keterbukaan informasi.
Pemanggilan itu dilakukan karena perusahaan dianggap tidak bisa memberikan informasi secara berkala.
Erick berjanji akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan rapor merah tersebut.
Terlepas dari itu, Erick tetap mengapresiasi BUMN lain yang masih memegang teguh aspek keterbukaan informasi.
Ia mengatakan perusahaan BUMN makin hari makin transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pemberitaan perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 600 ribu pada 2021 menjadi hampir 1,5 juta pada 2023.
"Perusahaan BUMN makin hari makin transparan. Itulah yang sejak awal saya juga dorong, bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun, pertama kali, ini bisa dilihat di website secara transparan," kata Erick.
Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN pun memberikan penghargaan bagi perusahaan dan insan BUMN melalui BCOMSS. Ajang tersebut memberikan penghargaan untuk dua kategori, yakni komunikasi korporat (corporate communication) dan keberlanjutan (sustainability).
Kompetisi di bidang komunikasi korporat meliputi Internal Communications Implementation, Media Relations Management, Social Media & Corporate Campaign, dan Best Content Creator.
Kompetisi di bidang program keberlanjutan meliputi Small Medium Enterprise Development, Creating Shared Value, Community Involvement and Development Program Pendidikan, Community Involvement and Development Program Kesehatan, Community Involvement and Development Program Lingkungan, BUMN Local Heroes, dan TJSL Agent of the Year.
Untuk kategori komunikasi korporat, PT PLN keluar sebagai pemenang Best of the Best. Sementara itu, kategori keberlanjutan, Best of the Best Sustainability dimenangkan oleh PT Pertamina.
[Gambas:Video CNN]
Tak hanya BUMN, dalam ajang ini, CNN Indonesia juga menyabet dua penghargaan.
CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.
Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.
Lihat Juga :Ma'ruf Amin Buka Suara soal Makan Siang Gratis Prabowo Pakai Dana BOS |
Menteri BUMNErick Thohir membuka wacana memberikan libur tiga hari dalam sepekan kepada pegawai perusahaan pelat merah. Artinya, kalau wacana ini terwujud, pegawai BUMN hanya masuk empat hari kerja saja.
Namun, Erick menekankan tentu ada syaratnya. Salah satunya waktu kerja yang sudah memenuhi syarat yang kemungkinan akan ditetapkan nanti.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2), seperti dikutip dari detik finance.
Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.
Terutama, karena pegawai BUMN saat ini didominasi oleh anak muda. Sehingga isu tersebut sangat dekat dengan perusahaan pelat merah.
Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan infrastruktur Indonesia masih paling lambat di antara negara ASEAN 5 meski sudah digenjot jor-joran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Padahal, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. ASEAN 5 terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Filipina.
"Indonesia meskipun telah membangun banyak infrastruktur, infrastruktur indeks dan logistical indeks di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN 5 yang lebih maju," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih jadi fokus. Tak lupa anggaran pendidikan dan juga kesehatan yang akan menentukan kualitas masa depan bangsa.
"APBN juga dalam hal ini terus menjadi instrumen yang diandalkan dalam mengatasi masalah struktural, kualitas SDM dan juga tadi dalam modelnya pak Sunarso disebutkan menjadi salah satu koefisien yang paling signifikan dan menentukan performance growth. Oleh karena itu APBN terus bekerja keras membangun kualitas SDM di Indonesia, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.
Ia memaparkan belanja untuk meningkatkan kualitas SDM bahkan cukup tinggi dalam APBN tahun ini. Misalnya, anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun, kesehatan Rp187,5 triliun dan perlindungan sosial Rp496 triliun.
"Berbagai belanja untuk mendukung kondisi ekonomi, keamanan termasuk untuk infrastruktur dan ketahanan pangan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
《sensa138 rtp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,event semua pasaranHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sensa138 rtp》bab terbaru。