kredit di erafone tanpa kartu kredit 155Jutaan kata 762821Orang-orang telah membaca serialisasi
《klik855》
PBB akui tak bisa kirim bantuan karena Gaza terus******
"Kami otomatis tidak bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan karena Gaza dibombardir terus menerus dan secara luas. Kami membutuhkan keamanan, lingkungan yang membuat semua staf bisa bekerja dengan aman, logistik pokok dan pulihnya lagi aktivitas komersial biasa," kata dia.
Dia menegaskan saat ini “tidak ada tempat dan tak ada seorang pun yang aman di Gaza".
Baca juga: Konflik Gaza lewati 100 hari, Sekjen PBB serukan lagi jeda kemanusiaan
Situasi di Timur Tengah semakin memanas pascaserangan kelompok Palestina Hamas ke Israel pada 7 Oktober.
Hamas meluncurkan serangan tersebut sebagai balasan atas aksi Israel di Masjid Al-Aqsa di Kota Yerusalem.
Israel lalu menyatakan memblokade total Jalur Gaza dan kemudian melancarkan operasi militer di sana.
Israel juga menyerang sebagian wilayah Lebanon dan Suriah sebagai balasan atas serangan yang dilancarkan kedua negara. Bentrokan juga berlangsung di Tepi Barat.
Baca juga: Sekjen PBB tidak ingin Lebanon menjadi seperti Gaza
Sumber: TASS-OANA
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Netanyahu perpanjang konflik Gaza untuk hindari tanggung jawab******
"Perang ini tidak ada tujuan dan masa depan, tetapi memperpanjangnya adalah cara (Netanyahu) untuk menunda menghadapi pertanyaan tentang tanggung jawab,” tulis harian Haaretz mengutip pernyataan seorang pejabat Israel.
Pejabat yang tidak disebut namanya itu mengatakan bahwa Netanyahu "mengetahui ada kemungkinan yang masuk akal bahwa tujuan-tujuan (perang) tidak akan tercapai dan hanya mengulur waktu."
Baca juga: Netanyahu tolak usulan perundingan agar Hamas bebaskan sandera
Dia juga mengatakan sandera yang ditahan di Gaza tidak mewakili kepentingan Netanyahu, serta sulit untuk meyakini bahwa sang perdana menteri akan setuju melakukan pertukaran untuk membebaskan mereka dengan imbalan mengakhiri perang dan membebaskan tahanan Palestina.
Pejabat Israel itu mengatakan bahwa Netanyahu menyadari jika Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meninggalkan koalisi berkuasa, pemerintahannya akan berakhir, untuk itu dia terus menghindar dari pembahasan tentang masa setelah perang Gaza.
Israel mengeklaim bahwa Hamas menawan 136 warga Israel di Gaza sejak 7 Oktober, sementara Hamas menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel sebagai imbalan membebaskan sandera Israel.
Baca juga: Penasehat keamanan Netanyahu sebut Hamas belum terkalahkan
Tentara Israel telah menggencarkan perang dahsyat di Gaza sejak 7 Oktober, yang mengakibatkan korban jiwa warga Gaza sebanyak 24.762 kematian dan 62.108 lainnya luka-luka.
Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 85 persen populasi di Jalur Gaza atau sekitar 1,9 juta penduduk mengungsi, menurut otoritas Palestina dan PBB.
Baca juga: Netanyahu perintahkan pemeriksaan bantuan obat-obatan ke Gaza
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******
Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.
"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.
Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.
Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim
"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.
Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.
"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.
Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.
Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik
"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.
Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.
"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Label:sevenslot777、jasadomino、link bocoran slot gacor
Terkait:trik main koi gate、slot indonesia online、cara pinjam uang di dana paylater、dana123、buku mimpi 4d bergambar lengkap、buku mimpi 2d 53、situs slot thailand、pinjol monas、situs slot online luar negeri、modal rebahan dapat uang
bab terbaru:erek erek pinang(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Kondisinya terjadi angin kencang, kemudian pohon diameter satu meter dalam kondisi tua dan lapuk. Kejadian pukul 15.00 WIBMalang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menyatakan bahwa belasan tempat usaha di wilayah Kecamatan Lawang, dilaporkan mengalami kerusakan akibat pohon tumbang yang dipicu peristiwa angin kencang.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
"Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan,"Jakarta (ANTARA) - Asosiasi kesehatan dan organisasi profesi bidang kesehatan yang tergabung ke dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) menyoroti absennya pasangan calon (paslon) yang absen dalam dialog Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang diadakannya. Kegiatan yang berjudul Dialog Nasional KOMPAK dengan Capres dan Cawapres RI Tentang Pembangunan Kesehatan Indonesia hanya dihadiri oleh Capres nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan secara virtual. "Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan," kata Koordinator KOMPAK Moh. Adib Khumaidi di sela-sela kegiatan tersebut di Jakarta, Selasa. Adib mengemukakan kegiatan dialog ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, di mana sebelumnya KOMPAK mengundang perwakilan dari tim sukses (timses) masing-masing paslon untuk dapat berdiskusi terkait program masing-masing paslon di bidang kesehatan. "Dua kali fase yang kita lakukan, yang pertama pertemuan dengan timses. Konteksnya adalah menjelaskan tentang terms of referencedari kegiatan yang kita lakukan, sehingga pasangan calon, baik capres maupun cawapres itu sudah punya konsep dari apa yang sudah kita diskusikan bersama timses," paparnya. Adib menilai timses yang telah diajak berdiskusi mempunyai peran di dalam membuat, membantu, mendefinisikan, dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan serta masukan yang sudah diberikan oleh pihaknya. "Sehingga kita berharap di timses itu juga bisa melakukan sebuah pengawalan-pengawalan terkait dengan masukan-masukan yang bisa kita lakukan," ucapnya yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). "Nah, inilah yang kemudian kita tekankan di sini. Jadi, kita tidak bicaranya bahwa, oh ini kan kemarin sudah disampaikan ke timses saja. Tapi dengan kehadiran beliau, dengan disampaikan secara langsung, maka buat kami dan seluruh anggota tentunya bisa memberikan sebuah gambaran tegas bahwa 'oh inilah visi-misi kesehatan dari masing-masing pasangan calon'," tambahnya. Meski demikian, Adib menyatakan pihaknya netral dan tidak memihak kepada paslon tertentu pada Pemilu 2024 ini. "Perlu kami tegaskan, secara institusi, kami organisasi yang ada di KOMPAK tetap akan menjunjung tinggi netralitas, tetap akan menjunjung tinggi independensi," tutur Moh. Adib Khumaidi.
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
《klik855》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tis4d pg soft thailandHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《klik855》bab terbaru。