cocaqq

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Akademisi Kritik Kelanjutan Pencabutan Izin Konsesi: Tak Transparan******

Sejumlah akademisi mengkritik tindak lanjut pencabutan lebih dari 2.000 izin usaha tambang, kehutanan, dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang dilakukan pemerintah awal Januari 2022. HGU perkebunan yang dicabut itu mencakup lahan seluas 34.448 hektar.

Dosen Ekologi Politik Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Eka Yulian menilai pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan tanah usai mencabut izin. Padahal, pencabutan HGU berdampak pada masyarakat adat atau lokal yang masih menempati lahan.

"HGU 34 ribu hektar yang dicabut itu buka saja (siapa saja). Bagaimana mau menyelesaikan konflik kalau kita tidak tahu batas antara masyarakat lokal dengan HGU (yang dicabut)?" kata Bayu dalam diskusi daring, Kamis (5/1).

Ia pun mengaku sulit melihat sejauh apa kebijakan ini memberikan keadilan bagi masyarakat di sekitarnya. Sebab, menurutnya, prinsip keadilan adalah transparansi.

"Keadilan tanpa transparansi itu kita nggak akan pernah bisa capai, karena tidak mungkin keadilan itu ada di ruang tertutup," tegasnya.

Sementara, Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mendorong agar kontrol publik berjalan lebih ketat terhadap kebijakan ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil yang mampu merepresentasikan kepentingan publik.

"Kalau kita mendorong agar perizinan atau pencabutan izin konsesi (ada perkembangan), (akan sulit) kalau tidak ada kontrol publik atas kualitas peraturan kualitas peraturan," ungkap Arie.

Ia pun menjabarkan agar masyarakat tidak terperangkap dalam aturan hukum semata. Sebab, bagi Arie, hukum adalah produk politik. Alih-alih bertarung mengenai dalil dan asas dalam hukum, ia mendorong agar publik terlibat dalam pengawasan kebijakan dan diskursus politik.

"Orang berdebat soal dalil-dalil, itu kuno. Yang kita diskusikan (seharusnya) bagaimana pelibatan publik untuk mengawasi (kebijakan) itu," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

PMI Manufaktur Indonesia Naik Jadi 50,9 pada Desember 2022******

Indeks manufaktur Indonesia (Purchasing Managers' Index/PMI Manufaktur) Indonesia meningkat dari 50,3 pada November menjadi 50,9 pada Desember 2022.

Melihat hal itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengklaim aktivitas manufaktur nasional masih tetap terjaga pada zona ekspansif selama enam belas bulan berturut-turut.

Ia mengatakan secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha masih cukup terjaga, meskipun sebagian responden tetap mengantisipasi kondisi ekonomi dunia dan cuaca ekstrem yang dianggap berpotensi menghambat laju distribusi.

Menurutnya, optimisme para pelaku industri manufaktur terindikasi membaik. Hal ini ditunjukkan dengan mulai tumbuhnya persediaan baik barang input maupun barang siap jual untuk mengantisipasi kenaikan permintaan dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut juga didukung oleh masih kuatnya permintaan dalam negeri sejalan dengan tetap terjaganya tekanan inflasi. Padahal, permintaan ekspor masih tertahan.

Meski begitu, Febrio mengingatkan risiko perlambatan ke depan masih tetap harus diwaspadai. Lihat saja, tren PMI Manufaktur Korea Selatan 48,2 pada Desember, turun dari 49 pada November. Ini terkontraksi sejak Juli 2022 dan terus melambat sampai akhir tahun terus berlanjut.

Beberapa negara kawasan ASEAN+3 juga belum berhasil keluar dari zona kontraksi seperti Jepang 48,8 (November 49), Vietnam 46,4 (November 47,4), dan Malaysia 47,8 (November 47,9).

Sementara PMI di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris juga menunjukkan tren kontraksi dan perlambatan.

Di sisi lain, aktivitas manufaktur India sebagai salah satu tujuan diversifikasi pasar ekspor bagi Indonesia mengalami penguatan pada level yang cukup tinggi. PMI Manufaktur India tercatat ekspansi selama 18 bulan berturut-turut dan meningkat di Desember ke level 57,8 (November 55,7).

Secara kumulatif Januari-November 2022, pertumbuhan ekspor Indonesia ke India mencapai 79 persen (ytd), meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 32,5 persen.

Hal ini, sambung Febrio, mengindikasikan masih kuatnya prospek kinerja ekspor Indonesia di 2023.

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Faisal Basri: Industri Indonesia Minus 'Otak', Lebih Fokus 'Otot'******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menilai industri Indonesia lebih mengandalkan otot, bukan otak. Bahkan, sumbangan 'otak' untuk perekonomianIndonesia minus.

Faisal menyebut sumbangan otak yang dimaksud terlihat dari total factor productivity(TFP). TFP dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni teknologi dan inovasi, kondisi pasar dan ekonomi, serta kebudayaan dan masyarakat.

"Indonesia hampir tiga perempat pertumbuhannya disumbang oleh modal fisik, yaitu infrastruktur. Itu fisik yang kelihatan. Kalau modal otak kan nggak keliatan. Kita lihat sumbangan otak minus di pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2000-2020," ungkap Faisal dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 INDEF, Kamis (5/1).

Selain Indonesia dan Brunai, sumbangan TFP yang minus untuk perekonomian dialami Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Bhutan, dan Fiji.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pertumbuhan industri Indonesia praktis selalu lebih rendah dari produk domestik bruto (PDB).

Faisal melihat ada semacam gejala dini deindustrialisasi di mana sektor industri manufaktur Indonesia mengalami perlambatan sebelum waktunya atau sebelum mencapai titik optimal.

Ia mengingatkan jika industri manufaktur lemah maka produk yang bisa diekspor menjadi terbatas. Melemahnya kinerja industri manufaktur membuat Indonesia semakin bergantung pada ekspor komoditas yang lebih banyak memakai pekerja kasar dibanding tenaga ahli. Misalnya mengandalkan ekspor sawit dan batu bara.

"Jadi kita harus semakin terus bergantung pada ekspor komoditas yang hanya membutuhkan upaya otot, tenaga, keringat. Kurang pakai otak juga ndakapa-apa karena tinggal petik, jual. Keruk batu bara, jual. Tebang pohon, jual," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Negara Ancam Ambil Lahan Pengusaha Perkebunan Jika Tak Dipakai 2 Tahun******

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mengancam pengusaha perkebunanyang tidak memanfaatkan lahan dengan benar.

Hal itu diatur dalam bab III perppu tersebut tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, tepatnya di Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi.

Perppu tersebut mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, salah satunya isi dari pasal 16 UU Perkebunan.

Sebelumnya, di UU Perkebunan dijelaskan batasan waktu yang diberikan pemerintah kepada perusahaan perkebunan adalah 3 tahun dari pemberian status hak atas tanah.

Bahkan, aturan tersebut hanya mewajibkan perusahaan perkebunan memanfaatkan lahan perkebunan dengan benar paling sedikit 30 persen dari luas hak atas tanah.

Sedangkan untuk mengusahakan seluruh luas hak atas tanah, ketentuan di pasal 16 ayat 1 b UU Perkebunan menyebut batas waktu paling lambat adalah 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah kepada perusahaan perkebunan.

"Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," revisi pasal 16 ayat 1 b di Perppu Ciptaker.

Dengan begitu, pemerintah saat ini hanya memberikan waktu paling lambat 2 tahun kepada perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan seluruh luas hak atas tanah dengan benar. Jika tidak, siap-siap tanah tersebut bakal dirampas.

Kendati, sebenarnya ancaman pemerintah tersebut bukan hal baru. Di dalam pasal 16 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sudah dijelaskan bahwa pemerintah berhak mengambil alih lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan.

Hanya saja, batas waktu toleransi yang diberikan pemerintah melalui Perppu Ciptaker lebih singkat ketimbang aturan yang ada di UU Perkebunan.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Perppu Cipta Kerja Hapus Larangan Impor Pertanian Saat Stok Aman******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menghapus aturan larangan imporkomoditas pertanianpada saat kebutuhan dan cadangan komoditas pertanian dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Aturan di Pasal 101 ini hilang di Perppu.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perppu Cipta Kerja sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu itu telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

Ketua Umum Golkar itu menyebut Perppu Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. Beberapa di antaranya soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Perppu ini sekaligus menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja.

Mahfud berkata beberapa alasan mendesak yang melatarbelakangi Perppu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia. Selain itu, ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia.

"Perppu itu setara dengan undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Jutaan Warga China Pengangguran Usai Kebijakan Zero Covid Disetop******

Jutaan wargaChinamenjadipengangguranusai kebijakan nol-covid (zero covid-18) ditiadakan. Pasalnya, usai kebijakan ini ditiadakan, hasil tes PCR negatif atau kode kesehatan hijau tidak lagi diperlukan untuk memasuki tempat umum atau bepergian.

Akibatnya, sebagian besar tempat tes covid-19 di seluruh China telah ditutup.

Dengan perubahan kebijakan ini, banyak dari mereka yang bekerja di stan pengujian wajib akan kembali ke pekerjaan lama mereka atau mencari yang baru.

Berdasarkan pedoman Komisi Kesehatan Nasional, setiap lokasi pengujian itu pun harus memiliki 4-5 bilik yang dikelola oleh 8-10 penguji dengan tenaga kesehatan (nakes), serta 4-5 asisten untuk menjalankan tempat itu.

Dilansir dari CNA, salah seorang pekerja di laboratorium pengujian di Provinsi Hebei Utara, mengatakan jumlah sampel yang mereka terima turun 80 persen sejak 7 Desember, ketika perubahan kebijakan diumumkan.

Kini, hanya sedikit orang yang dites dan hanya menyasar mereka yang membutuhkan hasil tes negatif untuk bekerja, seperti pengemudi.

Pekerjaan pengujian rutin telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang di China selama pandemi. Hal ini pun menciptakan jutaan pekerjaan.

Seorang apoteker Zhao Yonggang telah menjadi penguji swab PCR di Beijing sejak Mei. Namun, ketika kebijakan nol-Covid dihentikan, tempat pengujian massal tidak lagi diperlukan, termasuk karyawan yang berada di dalamnya.

Agensi yang mempekerjakan Zhao pun memotong jumlah lokasi pengujian dari 100 menjadi tujuh. Selain itu, jam kerja dan gaji yang ia terima pun hanya setengah dari yang biasa ia dapatkan. Saat ini membawa pulang 200 yuan (US atau Rp450 ribu) sehari.

"Sekarang semakin sedikit lokasi pengujian. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, jadi saya akan pulang ke rumah," kata Zhao, yang berasal dari Xian di provinsi barat laut Shaanxi.

Zhao adalah salah satu dari jutaan orang yang telah bekerja di lokasi pengujian ini. Ia menjadi garis depan pertempuran China melawan virus selama tiga tahun terakhir.

Pekerja medis, teknisi laboratorium, staf sementara, dan jutaan orang lain menjadi bagian dari sistem pengujian massal yang merupakan bagian integral dari kebijakan nol-covid China.

[Gambas:Video CNN]