bocoran slot367

Orang suci pertama sepanjang masa

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Menperin Ungkap Formulasi Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dirumuskan******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih merumuskan formulasi subsidi kendaraan listrik.

Nantinya, tidak hanya mobil dan motor listrik yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk bus. Bahkan, kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.

"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurutnya, hitungan pemberian subsidi ini bukan hal yang mudah sebab perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Terlebih, pemerintah masih harus meminta persetujuan DPR terkait anggaran yang akan diajukan.

"Jadi ini bukan hal yang simpel, tapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai. Percepatan-percepatan ini yang akan kita lakukan," tutur Agus.

Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme subsidi yang akan diberikan kepada bus listrik akan berbeda motor dan mobil listrik. Sebab, menurutnya, bus digunakan untuk kepentingan publik dan bukan pribadi.

Salah satu yang dipertimbangkan saat ini adalah subsidi motor dan mobil listrik akan diberikan kepada pembeli. Sementara, bus listrik tidak dibeli oleh perorangan melainkan kantor pemerintahan, pengusaha, dan lainnya.

"Bus listrik akan kita pelajari lagi, kalau mobil dan motor diberikan kepada pembeli, jadi rupiah (subsidi) itu diberikan kepada pembeli. Jadi ini yang demand side kita berikan, kalau bus yang beli kan bukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah, nanti yang akan kita hitung secara berbeda," ungkapnya.

Sedangkan, untuk kendaraan hybrid atau campuran antara listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Agus menjelaskan bakal memberi subsidi yang lebih sedikit ketimbang kendaraan listrik.

Ia mengungkapkan saat ini baru ada dua perusahaan kendaraan listrik di Indonesia yaitu Hyundai dan Wuling. Menurutnya, informasi terkait subsidi kendaraan listrik ini disebarkan untuk menunjukkan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan berinvestasi di sektor ini.

Kendati, Agus mengaku masih enggan membuka terlalu banyak terkait kebijakan kendaraan listrik sebab khawatir menimbulkan kesan yang tak sesuai dengan tujuannya.

"Jadi ada beberapa hal yang masih harus di-keep, mohon maaf, karena kita tidak mau menimbulkan satu kesan yang salah nanti, kalau kita menyampaikan informasi (kendaraan listrik)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Monster di Dunia Elf

Menhub Tawarkan Bandara Kertajati ke India hingga Arab Saudi******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tengah menawarkan saham Bandara Internasional Kertajati ke India dan Arab Saudi.

Budi mengaku meminta secara khusus kepada Arab Saudi untuk mendedikasikan penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Bandara Kertajati. Hal tersebut ia ungkap dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Bahkan, kami bersama Pemda Jawa Barat menawarkan kepada India dan Arab Saudi jika berminat membeli saham dari Bandara Kertajati, dengan harapan ada interestkhusus di masyarakat internasional sehingga konektivitas di Bandara Kertajati bertambah," ungkapnya, Selasa (27/12).

Di lain sisi, Budi mendapat masukan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bahwa konektivitas udara sangat menentukan pertumbuhan wisatawan.

Oleh karena itu, ia mengunjungi India, Arab Saudi, Abu Dhabi dan Dubai di UEA, dan Qatar untuk meminta jumlah penerbangan internasional bisa jauh lebih besar. Kendati, ia menegaskan tidak hanya berfokus di sektor udara.

"Di India kami sempat bertemu dengan swasta terbesar di India, bicara tentang Pelabuhan Kuala Tanjung. InsyaAllah perusahaan itu akan mengoperasikan Kuala Tanjung karena India butuh batu bara dan CPO, jadi itu relevan untuk dilakukan. Kami juga mendorong India berinvestasi di sektor-sektor selain itu," ungkapnya.

Budi juga menyinggung soal penjajakan investasi atau kerja sama di sektor darat dan kereta api kepada negara-negara yang dikunjungi.

Meski tidak secara khusus berfokus pada sektor darat dan kereta api, ia mengklaim mendapat sambutan baik dan sesumbar bakal menyusul keberhasilan kerja sama dengan beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Jepang.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Erick Klaim Penggabungan Damri dan PPD Untuk Sehatkan Perusahaan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penggabungan Perum Damri dan Perum PPD sebagai upaya strategis menyehatkan kedua perusahaan.

Ia mengatakan merger tersebut merupakan aksi korporasi yang didasari oleh kondisi bisnis keduanya yang ekuivalen.

Menurutnya, penyatuan menjadi langkah terbaik agar kedua Perum tersebut tidak tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama. Ia yakin penggabungan tersebut akan memperkuat kondisi perusahaan.

"Kebetulan keduanya terdampak oleh pandemi covid-19. Penggabungannya nanti lebih memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan," ujar Erick melalui keterangan resmi, Selasa (27/12).

Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengusulkan agar Damri mendapat PMN pada 2023 sebesar Rp870 miliar.

Damri akan menjalankan penugasan dan pengembangan usaha dalam penyediaan armada untuk jalur perintis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service, serta untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan melakukan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," kata Tiko.

Penggabungan Damri dan PPD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

"Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip pokok materi muatan rancangan PP, sebagaimana tertulis dalam Keppres tersebut.

Alas hukumnya adalah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Erick Thohir sendiri merupakan penggagas merger dua BUMN angkutan umum tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Tarif KRL Orang Kaya Bakal Lebih Mahal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Hal ini akan membuat tarif untuk kelompok masyarakat mampu lebih mahal.

Ia mengungkap pemerintah tak akan menaikkan tarif KRL. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat.

"(Tarif KRL) itu tidak naik, tapi kita pakai data yang ada dari pemda. Kalimatnya bukan naik, tapi subsidi tepat sasaran," ujarnya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]