erek17

Dewa agung palsu

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Mendag Zulhas Klaim Harga Beras Sudah Tak Naik******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaimharga beras sudah tak menanjak. Namun, ia mengatakan harga beras di sejumlah wilayah memang belum turun.

"(Harga beras) sudah enggak naik. Tapi ada sedikit turun, ada yang belum. Tapi sudah enggak naik," katanya di Kementerian Perdagangan, Jumat (22/9).

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan jika ingin harga beras yang terjangkau, bisa membeli beras Bulog dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg).

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat harga beras masih mengalami kenaikan. Per Jumat (22/9), beras kualitas bawah I dibanderol Rp13.100 per kg, naik dari Rp13.050 pada pekan lalu. Kemudian, beras kualitas bawah II naik dari Rp12.850 ke Rp12.900 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium I naik dari Rp14.150 ke Rp14.300 per kg, beras kualitas medium II naik dari Rp13.950 ke Rp14.100 per kg.

Lalu, beras super I naik dari Rp15.500 ke Rp15.650 per kg dan beras super II naik dari Rp14.900 ke Rp15.050 per kg.

Presiden Jokowi mengatakan ancaman lonjakan harga beras yang melanda dunia kian nyata belakangan ini. Ancaman datang dari kebijakan penghentian ekspor beras yang dilakukan 19 negara belakangan ini.

"Sebanyak 19 negara yang biasanya ekspor beras, sekarang sudah setop ekspor beras, tidak diekspor lagi, sehingga banyak negara yang harga berasnya naik," kata Jokowi dalam acara Festival LIKE di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin (18/9).

Jokowi mengatakan kenaikan harga itu juga kini terjadi pada beras di RI.

Meski sedikit, kenaikan tersebut kata Jokowi harus disikapi secara hati-hati.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Kurangi Anggota Polri di BUMN******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD merekomendasikan kepada Presiden Jokowiuntuk membatasi penempatan anggota Polri di kementerian dan BUMN.

Menurut tim tersebut, saat ini banyak dilakukan penempatan anggota Polri pada berbagai jabatan sipil di kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Polri.

Adapun jabatan itu misalnya menjadi sekretariat jenderal, inspektur jenderal, direktorat jenderal/deputi di kementerian/lembaga, pelaksana kepala daerah, serta komisaris di BUMN.

"Yang salah satu intinya adalah mengembalikan TNI dan Polri kepada fungsinya, termasuk untuk memastikan berkembangnya demokrasi dan tidak sejalan dengan berbagai aturan terkait," tulis dokumen yang dirilis September tersebut seperti dikutip pada Senin (25/9).

Tim Percepatan Reformasi Hukum juga menyebut praktik penempatan Polri pun menerbitkan disinsentif bagi aparatur sipil negara (ASN) lain untuk berkompetisi secara sehat di jabatan-jabatan tersebut.

Selain usulan itu, Tim Percepatan Reformasi Hukum juga memberikan beberapa rekomendasi lain kepada Jokowi. Jika ditotal ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan.

Dari total rekomendasi itu, tim juga mengusulkan kepada Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Kaisar Pedang Hunyuan

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Ayam Broiler Mulai Rp20 Ribuan Per Ekor di Transmart Full Day Sale******

Ibu-ibu, Bapak-bapak, Kakak-kakak, sudah tahu belum kalau harga ayam broiler di Transmart didiskon jadi murah banget?

Diskon ini berlaku Selasa (26/9) khusus untuk pelanggan Transmart selama gelaran Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja Produk Elektronik di Transmart Full Day Sale, Banyak Diskonnya

Pastikan bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah biar dapat tebus murah harga ayam yang didiskon.

Selain itu, pelanggan bisa juga belanja sekarang bayar belakangan dengan transaksi pakai Allo Paylater. Download aplikasi Allo Bank dulu, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Paylater.

Alternatif lain bisa mengajukan pembuatan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di cabang pembukaan instan yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai lupa ya! mumpung sudah gajian langsung aja serbu Transmart terdekat di kota kamu dan belanja sepuasnya selama periode Full Day Sale dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Zootopia Masa Depan

Gibran Ungkap Praktik Culas TikTok Shop Rugikan UMKM Dalam Negeri******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendukung laranganTikTok Shop di Tanah Air. Menurutnya, platform social commerce itu merugikan pelaku usaha dalam negeri khususnya UMKM. 

Gibran menuturkan dari hasil riset kecil yang pernah ia lakukan, barang produksi dalam negeri sering kali kalah saing dengan produk impor di TikTok Shop. 

"Sudah terbukti merk asli Indonesia, UMKM Indonesia yang sebelumnya berjualan di TikTok Shop akhir-akhir ini pada mengeluh sepi," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (25/9).

"Dulu rame, ada shadow banning, ngerti-ngerti(tahu-tahu) terblokir. Ketika terblokir tiba-tiba ada produk dari China dengan spek yang sama masuk. Nakalnya di situ," katanya.

Sebab itu, platform media sosial memang seharusnya dipisahkan dari e-commerce. "Itulah kenapa saya rasa media sosial dan e-commerce harus terpisah, biar fair," katanya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kata Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]