coupon uniqlo indonesia

Dewa Perang Abadi

Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres******

Sejumlah pengusahaternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Simbiosis Mutualisme Antara Pengusaha dan Capres di Pilpres

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Prajogo Pangestu Orang Terkaya RI, Salip Low Tuck Kwong & Duo Hartono******

Prajogo Pangestumenjadi orang terkaya di Indonesia mengalahkan Low Tuck Kwong dan Hartono bersaudara.

Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires per Sabtu (11/11), Prajogo sukses mengambil alih takhta Bos PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Low Tuck Kwong.

Selisih harta keduanya cukup besar, yakni US,2 miliar atau setara Rp191 triliun (asumsi kurs Rp15.688 per U).

Nama Prajogo Pangestu tengah naik daun belakangan ini. Selain karena geliat usahanya di sektor petrokimia dan energi, Prajogo tergabung dalam konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Presiden Joko Widodo bahkan sampai berterima kasih untuk investasi Rp20 triliun dari Prajogo Cs. Menurutnya, kucuran duit dari para miliarder tanah air membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," sapa Jokowi saat groundbreakingHotel Nusantara di wilayah IKN Nusantara, Kamis (21/9).

Terlepas dari pundi-pundi hartanya, Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatera Selatan senilai Rp331 miliar.

Bahkan, Prajogo sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.

Berikut 10 besar orang terkaya di Indonesia.

1. Prajogo Pangestu US,7 miliar
2. Low Tuck Kwong US,5 miliar
3. Budi Hartono US,3 miliar
4. Michael Hartono US,3 miliar
5. Sri Prakash Lohia US,5 miliar
6. Chairul Tanjung US,6 miliar
7. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono US,4 miliar
8. Keluarga Tahir US,3 miliar
9. Dewi Kam US,3 miliar
10. Djoko Susanto US,3 miliar.

Lihat Juga : Menkominfo Tegaskan Jaringan Internet di IKN Harus 5G

Dao Zhen Xinghe

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Harga Gula di Sumut Melonjak, KPPU Ingatkan Pedagang Tak Tahan Pasokan******

Harga gula pasir di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan signifikan sepanjang 2023. Harga rata-rata gula pasir di pasar modern naik dari Rp15.450 per kg pada awal Agustus 2023 menjadi Rp16.400 per kg pada awal November 2023.

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan berdasarkan surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 3 November 2023 tentang Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen, harga wajar gula konsumsi di tingkat ritel atau konsumen adalah sebesar Rp16.000 per kg untuk wilayah Sumut.

"Harga ini mengalami kenaikan Rp1.500 dibandingkan Harga Acuan Pembelian Konsumen berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 17 Tahun 2023," kata Ridho di Medan, Sabtu (11/11).

Menurutnya, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) sebagai selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian menunjukkan harga konsumen cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan harga produsen.

Lihat Juga : 5 Teh Terbaik untuk Mengusir Perut Buncit

Karena itu, Ridho mengimbau kepada pelaku usaha untuk tetap menjaga persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan usaha perdagangan gula.

"Kami imbau pelaku usaha tidak melakukan praktik penahanan pasokan, kartel atau penjualan bersyarat. Sebab KPPU tetap akan melakukan pengawasan," tambahnya.

Perwakilan dari PT Medan Gula Nusantara selaku distributor gula di Kota Medan, Nuriswan menyampaikan harga lelang gula di Surabaya saat ini telah mencapai angka Rp15.000 per kg.

Dengan biaya angkut ke Medan sebesar Rp600, maka akan sulit memenuhi HAP sesuai Bapanas sebesar Rp16.000 per kg. Namun demikian stok di sejumlah distributor di Kota Medan masih aman sampai jelang natal dan tahun baru 2023.

"Harus diakui, kami kesulitan mendapatkan pasokan gula dari Lampung, mereka belum melaksanakan lelang. Namun perlu diperhatikan, angka ketersediaan pasokan dan kebutuhan gula di Sumut harus memperhitungkan permintaan dari Aceh, karena kebutuhan Aceh dipasok dari Medan" jelas Nuriswan.

Catatan Mencuri Surga

Menaker Respons soal Ramai Boikot Produk Terafiliasi Israel******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berupaya pekerja dari perusahaan terafiliasi Israeldi Indonesia terlindung dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ida menjelaskan gelombang boikot pada produk-produk terafiliasi Israel tengah menggema di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Boikot itu tak lepas dari pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Meski demikian, ia berharap boikot itu sebisa mungkin tidak menimbulkan kekhawatiran pada pekerja di perusahaan terkait.

Oleh karena itu, Ida menyampaikan pihaknya mengutus Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk berkomunikasi intens dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan sekutunya.

"Bu Dirjen ini terus melakukan komunikasi agar ekspresi (boikot) itu juga tidak mengganggu kesempatan saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut," tutur Ida.

Di sejumlah media sosial saat ini memang ramai ajakan aksi boikot berbagai produk yang diduga mendukung kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Produk ini ada yang merupakan produk lokal tapi banyak juga produk yang merupakan brand-brand besar dari luar negeri.

Gerakan tersebut kerap disebut BDS yang merupakan akronim dari Boycott, Divestment, Sanctions.

Gerakan BDS juga telah memisahkan target perusahaan yang diboikot ke dalam empat kategori. Pertama, target boikot konsumen dengan memboikot total perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Sasaran boikotnya antara lain Siemens, PUMA, Carrefour, AXA, Hewlett Packard Inc (HP Inc), SodaStream, Ahava, dan RE/MAX.

Siemens merupakan perusahaan kontraktor utama untuk Euro-Asia Interconnector, kabel listrik bawah laut Israel-Uni Eropa. Koneksi ini direncanakan menghubungkan permukiman ilegal warga Israel di wilayah Palestina, ke Eropa. Sementara PUMA diketahui mensponsori Asosiasi Sepak Bola Israel.

Kedua,target divestasi. Gerakan BDS menekan pemerintah, lembaga, dan dana investasi untuk melakukan divestasi atau menarik investasi dari perusahaan, terutama produsen senjata, bank, dan lainnya. Beberapa perusahaan yang ditarget antara lain Elbit Systems, HD Hyundai, Volvo, Barclays, CAF, Chevron, HikVision, dan TKH Security.

Elbit Systems adalah perusahaan senjata terbesar di Israel. Perusahaan ini disebut "menguji coba" produk senjatanya kepada warga Palestina, termasuk dalam agresi brutal yang berlangsung di Gaza sekarang. Sementara mesin dari HD Hyundai dan Volvo telah digunakan oleh Israel dalam perang.

Ketiga,target tekanan non-boikot. Gerakan BDS secara aktif menyerukan kampanye tekanan lain selain boikot terhadap perusahaan atau produk tertentu karena keterlibatan mereka dengan Israel. Beberapa perusahaan sasaran BDS ini di antaranya Google, Amazon, Airbnb, Booking.com, Expedia, dan Disney.

Google dan Amazon disebut meneken kontrak senilai US,22 miliar untuk menyediakan teknologi cloud kepada pemerintah dan militer Israel, yang secara tak langsung membantu Israel mengebom rumah penduduk di Gaza.

Keempat,target boikot organik akar rumput. Gerakan BDS sebetulnya tidak menyasar perusahaan-perusahaan ini untuk diboikot.

Hanya saja, masyarakat di beberapa negara turut memboikot produk-produk perusahaan ini mendukung Israel dengan memberikan donasi dalam bentuk barang dan jasa kepada militer Israel. Beberapa perusahaan itu termasuk McDonald's, Burger King, Papa John's, Pizza Hut, dan WIX.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]