asli777

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Respons Gibran soal Thrifting di Solo: Mesakne Industri Lokal******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara soal maraknyaimpor pakaian bekasatau thrifting di Kota Solo dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Gibran, masalah impor baju bekas sempat dibahas Presiden Jokowi saat berkunjung ke Solo beberapa waktu lalu. Ia pun menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

"Kemarin dibahas waktu di Solo, soal thrifting itu. Ya nanti kita tindak lanjuti ya," katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (15/3).

Putra Presiden Jokowi itu pun mengimbau agar pengusaha thrift storesegera ancang-ancang untuk beralih ke komoditas lain.

"Saya kira kita harus siap-siap ya. Soale di Solo ini juga lumayan gede," katanya.

Menurutnya, kehadiranthrift storeitu merugikan industri lokal. "Mesakne(kasihan) industri lokal," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Heru Sunardi mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak mencatat jumlah pelaku usaha thrift storedi wilayahnya.

Pihaknya hanya mencatat perdagangan baju bekas impor ada tiga pasar tradisional. Pasar Gading, Harjonagoro atau pasar Klitikan, dan pasar Gilingan. Jumlah pedagangnya pun tidak terlalu banyak.

"Tapi kita cuma mendata yang di pasar saja. Di luar itu kita tidak tahu," katanya.

Impor baju bekas sebenarnya sudah dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51 tahun 2015 . Aturan tersebut terakhir kali direvisi dengan Permendag nomor 40 tahun 2022. Baju bekas selalu masuk dalam daftar barang dilarang impor dalam setiap revisi.

Meski demikian, Heru mengatakan Pemkot tidak bisa begitu saja menindak pelaku jual beli baju bekas impor. Sebab, pelaku usaha thrift store di Solo hanya menjadi ujung rantai distribusi.

"Di Solo ini tidak ada yang impor baju bekas. Mereka ini kan membeli dari daerah lain terus dijual lagi," katanya.

Menurut Heru, jual beli baju bekas impor di Solo akan selesai jika aturan tersebut dilaksanakan dengan tegas.

"Kalau larangan impornya betul-betul dijalankan, otomatis itu (thrift store) akan habis dengan sendirinya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Pemerintah Impor 200 Ribu Ton Daging Sapi******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan pemerintah siap mengimpor 200 ribu ton daging sapidandaging kerbauuntuk menyambut Ramadan dan Lebaran 2023. Rinciannya, daging sapi yang akan didatangkan sebanyak 100 ton, begitu juga untuk daging kerbau. 

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengungkapkan langkah ini ditempuh untuk menjaga pasokan daging sapi dan kerbau di dua momentum itu. Terlebih, stok awal daging sapi dan kerbau pada tahun ini hanya 56.444 ton, dengan perkiraan produksi dalam negeri 504.779 ton.

"Kami melakukan penugasan kepada Bulog dan ID Food untuk melakukan impor menjelang puasa dan Lebaran ini. Untuk Bulog, impor daging kerbau 100 ribu ton, untuk ID Food impor daging sapi 100 ribu ton," katanya dalam Executive Forum Media Indonesia yang tayang secara virtual, Kamis (9/3).

Berdasarkan data tersebut, Sarwo mengatakan neraca kebutuhan daging sapi dan kerbau tahun ini minus sekitar 254 ribu ton, sehingga pemerintah berencana mengimpor 318 ribu ton daging sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

"Kami sudah mengupayakan. Per 6 Maret 2023, harga rata-rata daging sapi nasional Rp134.830 per kg, masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan cenderung stabil sejak Oktober 2022," jelasnya.

Di lain sisi, cadangan daging sapi saat ini ada 2.694 ton, yang tersebar 2,45 ton di Bulog dan 2.692 ton, sisanya di ID Food. Sedangkan cadangan daging kerbau ada 13.615 ton yang seluruhnya dimiliki oleh Bulog.

Tidak hanya daging sapi dan kerbau, Bapanas mengatakan pemerintah juga bakal mengimpor kedelai 2,5 juta ton, bawang putih 588 ribu ton, dan gula konsumsi 1,2 juta ton. Sarwo mengatakan komoditas tersebut rawan karena produksi dalam negeri di bawah kebutuhan tahunan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Jalannya menghadap ke langit

Tarif Tol Bogor Ring Road Naik Mulai Besok, Simak Rinciannya******

PT JasamargaMetropolitan Tollroad bakal menaikkan tarif jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) mulai pukul 00.00 pada Minggu (12/3).

Kenaikan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.310/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III A.

"Pemberlakuan tarif ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayanan dari Ruas BORR," demikian pernyataan resmi PT Jasamarga, Sabtu (11/3).

Gol I: Rp 15.000 yang semula Rp 14.000
Gol II: Rp 22.500 yang semula Rp 21.000
Gol III: Rp 22.500 yang semula Rp 21.000
Gol IV: Rp 30.000 yang semula Rp 28.000
Gol V: Rp 30.000 yang semula Rp 28.000

2.Tarif Tol Segmen Cibadak - Simpang Semplak (Seksi 3.A):

Gol I : Rp 5.500 yang semula Rp. 5.000
Gol II : Rp 8.000 yang semula Rp. 7.500
Gol III: Rp 8.000 yang semula Rp. 7.500
Gol IV: Rp 11.000 yang semula Rp. 10.000
Gol V: Rp 11.000 yang semula Rp. 10.000

Pernyataan itu menyebutkan jalan tol BORR bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Bogor, terutama di Jalan Sholeh Iskandar. Jalan ini juga diharapkan bisa memperlancar mobilisasi masyarakat dan ekonomi Bogor sebagai kota penyangga Jakarta.

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pengelola Jalan Tol BORR terus melakukan peningkatan layanan di seluruh bidang pelayanan jalan tol.

Dalam bidang transaksi antara lain meningkatkan kapasitas transaksi dengan penambahan jumlah titik layanan bergerak berupa: Mobile Reader (MR), layanan penyediaan area (Top Up Center/TUC), satu Gardu Reversible (gardu layanan dua arah), serta dengan adanya pembangunan Simpang Susun Sentul integrasi Jagorawi.

Dengan demikian, transaksi cukup dilakukan satu kali melalui Gerbang Tol (GT) Sentul Barat. Tindakan ini dapat memperlancar pengguna jalan dari Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan Tol BORR.

Selain itu, di bidang layanan lalu lintas, PT MSJ melakukan penggantian marka bahu dalam menjadi warna kuning. Di bidang pemeliharaan melakukan pemeliharaan jalan berupa Scrapping Filling Overlay (SFO) dan beautifikasi taman di sepanjang jalan tol.

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

Membombardir dunia misterius

Kolaborasi Indonesia dan Vietnam untuk Kedepankan Sentralitas ASEAN******

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melanjutkan roadshowke Vietnam pada 12-14 Maret 2023.

Roadshowkali ini bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerja sama ekonomi kawasan untuk memajukan ASEAN Centrality.

Sebagai bagian dari misi roadshowke Vietnam saat ini, Keketuaan ASEAN-BAC bertujuan mendorong bisnis dan pemerintah di Vietnam untuk turut berpartisipasi dalam lima prioritas dan delapan legacy projects, yang meliputi kerja sama perdagangan regional, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan yang terbaru adalah ASEAN Business Entity.

Pembahasan berpusat pada kolaborasi legacy ASEAN-BAC, seperti ASEAN QR Code dan Inclusive Closed Loop, serta percepatan pengembangan sektor-sektor utama yang disorot oleh Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, teknologi tinggi, dan transformasi digital.

Roadshowini juga membuahkan hasil yang nyata, yaitu penyelenggaraan forum promosi bisnis dan perdagangan Indonesia-Vietnam yang merupakan bagian dari kegiatan menuju ASEAN Business Investment Summit dan ASEAN Business Awards.

Forum ini akan berfungsi sebagai platform untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama untuk kerja sama antara kedua negara dan mempromosikan proyek-proyek hijau, dengan harapan dapat menarik lebih banyak minat dari bisnis dan menghasilkan kemitraan yang nyata.

Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam memperluas posisi ASEAN sebagai pemegang kunci ekonomi global, mengingat PDB gabungannya melebihi 60 persen dari total PDB kawasan.

Keberhasilan Vietnam dalam pembangunan ekonomi Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan lingkungannya yang ramah bisnis, posisi negara yang strategis, perluasan pasar domestik, dan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata yang mengesankan lebih dari 6 persen sejak 1986.

Partisipasi proaktif Vietnam dalam prakarsa ekonomi ASEAN, seperti sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), menyoroti komitmen negara untuk memperkuat integrasi dan kerja sama ekonomi di kawasan.

"Karena kedua negara memainkan peran penting di kawasan ASEAN, kemitraan berkelanjutan Indonesia dan Vietnam dalam konektivitas ekonomi memainkan peran yang sangat penting untuk memperluas posisi kawasan ini sebagai pemain ekonomi global utama. Dengan letaknya yang strategis di peta Indo-Pasifik, ASEAN berpotensi menjadi 'magnet' pertumbuhan global selanjutnya," kata Arsjad dikutip Rabu (15/3).

Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vietnam

Vietnam menempati peringkat ke-11 di antara mitra dagang utama Indonesia, dengan volume perdagangan sebesar US miliar pada tahun 2022. Kedua negara ini telah menjalin kemitraan di berbagai sektor seperti pembangunan pedesaan, pemanfaatan batu bara dan gas, serta kerja sama hukum.

Perusahaan Indonesia telah berinvestasi secara signifikan di Vietnam, dengan 106 proyek investasi valid senilai 8,9 juta. Selain itu, lebih dari 40 perusahaan Indonesia beroperasi di Vietnam, memproduksi barang dan jasa baik untuk pasar maupun ekspor Vietnam.

Perusahaan Vietnam juga telah menginvestasikan juta dalam 17 proyek di Indonesia dalam industri perdagangan, teknologi informasi, dan pertanian.
Selanjutnya, pada Desember 2022, Indonesia dan Vietnam mengumumkan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dengan saling menghormati hak ekonomi masing-masing.

Ketua Alternatif ASEAN-BAC, Bernardino Vega menyatakan bahwa Indonesia dan Vietnam telah sering melakukan pertukaran delegasi dan telah menandatangani sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerja sama, termasuk deklarasi visi bersama untuk kerja sama pertahanan periode 2017-2022.

"Kami percaya bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi potensial yang dapat dijajaki antara kedua negara, yang juga dapat berkontribusi dalam penguatan kawasan ASEAN," ujar Bernardino.