mantap slot mpo

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Sobat Baru Gajian Harus Cek, Besok Ada Transmart Full Day Sale Lagi******

Cuma Transmart yang gak pernah bosan kasih diskon belanja bagi pelanggannya. Kabar gembira nih, Transmart Full Day Sale bakal datang lagi pada Minggu (29/10) di seluruh gerai se-Indonesia.

Selama periode Full Day Sale berlangsung, berbagai produk kebutuhan sehari-hari didiskon.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo Paylater

1. Sedaap kecap manis kedelai hitam 550ml harga normal Rp24.700/pch, harga diskonnya Rp16.400/pch

2. Merries pants pampers tersedia ukuran S/M/L/XL harga normal Rp51.700/pack, harga diskon Rp28.320/pack

3. Merries pampers new born ukuran S/M/L harga normal Rp90.200/pack, harga diskon Rp66.000/pack

4. Heinz saus Mexican/Korean/Indonesia gourment chili 125gram harga normal Rp7.900/pch, harga diskon Rp5.520/pch

5. Clean plus facial tissue 1kg harga normal Rp52.900/pack, harga diskon Rp35.120/pack

6. Cap Panda grass jelly/cincau/liang teh 310ml harga normal Rp7.500/klg, harga diskon Rp4.800/klg

7. Attack plus softener 1200gr harga normal Rp44.500/bks, harga diskon Rp30.960/bks

8. ABC juice 230m rasa sari kacang hijau, apel, jambu, jeruk, berlaku diskon 10 persen dan ekstra diskon 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Selain produk di atas, masih ada banyak produk-produk lain yang bakal didiskon dan menawarkan harga spesial. Mulai dari daging ayam segar, buah, furnitur, hingga barang elektronik.

Pastikan kamu sudah memiliki satu satu dari ini, Allo Bank, Bank Mega, atau Mega Syariah. Selain ada ekstra diskon 20 persen, kamu jadi bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Cara buka rekeningnya gampang. Cukup download Allo Bank di Play Store atau App Store, lalu daftar dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Mau punya Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah dengan cara instan? Gampang, caranya tinggal mengunjungi booth Bank Mega yang ada di setiap gerai untuk mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

pedang berbentuk pedang jauh

Suharso Jenguk Luhut di Singapura: Indonesia Masih Butuh Abang******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjenguk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang tengah dirawat di Singapura.

Momen ini dibagikan Suharso dalam unggahan akun Instagramnya. Suharso mengaku punya panggilan khusus untuk Luhut, yakni 'abang'.

"Indonesia masih perlu abang (Luhut), kita punya senior. Kita belajar dari abang ini," kata Suharso dalam video di akun Instagramnya, dikutip Sabtu (25/11).

"Thank youSo (Suharso), minister Harso thank you so much. Pokoknya kita atur ramai-ramai lah ya. Salam hormat buat keluarga sama teman-teman di Bappenas. Saya kira Bappenas di bawah kamu paten!" balas Luhut.

Bos Bappenas itu mengaku sudah hampir 40 tahun mengenal Luhut. Suharso menganggapnya sebagai sosok pemikir dari kalangan militer yang sering beradu argumentasi dengannya.

Menko Marves Luhut dikabarkan jatuh sakit sejak Jumat (6/10) lalu. Pada akhirnya ia muncul di media sosial dan membenarkan kabar tersebut pada Selasa (10/10).

Sejak saat itu, Luhut rutin membagikan kondisinya yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura.

[Gambas:Instagram]

Bayangan Konoha

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Pembunuhan tanpa batas

BUMN Raup Laba Bersih Rp183,9 T pada Semester I 2023******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengungkapkan laba bersihperusahaan pelat merah mencapai Rp183,9 triliun pada semester I 2023.

Angka tersebut naik 12,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Erick menyebut laba bersih tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan usaha BUMN sebesar Rp1.389 triliun atau naik 2,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

"Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Erick melalui keterangan resmi, Selasa (24/10).

Ia menuturkan kinerja laba bersih BUMN pun terus tumbuh. Pada 2022, laba mencapai Rp309 triliun atau naik 147,8 persen dari 2021. Erick mengatakan capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang 2019 hingga 2022.

Pada 2019, laba bersih BUMN tercatat sebesar Rp124,99 triliun. Sedangkan pada 2020, laba menurun akibat pandemi menjadi Rp13,29 triliun.

Erick menuturkan pada 2021 BUMN kembali bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp124,71 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Erick mengatakan berbagai aktivitas bisnis yang positif mengantarkan perolehan ekuitas seluruh BUMN ke angka Rp3.101 triliun pada 2022. Angka itu tumbuh 11,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp2.778 triliun.

"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2 persen pada 2021, menjadi 34,9 persen pada 2022," ungkap Erick.

Raihan tersebut, ujar Erick, membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp8.978 triliun pada 2021 menjadi Rp9.789 triliun pada 2022.

"Sekarang, BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif. Di semester pertama tahun 2023 ini, aset kami Rp9.842 triliun naik 3,9 persen year on year," kata Erick.

Atas dasar itu semua, Erick optimis BUMN mampu menyetorkan dividen Rp80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp80,2 triliun.

Erick mengatakan jika hal itu tercapai maka setoran dividen 2023 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kementerian BUMN.

Penguasa Istana Kesepuluh

Profil Thomas Lembong dan Sepak Terjangnya Sebelum Merapat ke Anies******

Calon presiden yang diusung Partai NasDem danPKB Anies Baswedan mengumumkan daftar anggota Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024 pada Selasa (14/11) kemarin.

Dalam daftar, ada nama pengusaha ternama Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Ia ditunjuk menjadi salah satu co-captain dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) untuk Pilpres 2024.

Ia dan 11 co-captain lainnya akan membantu kerja Ketua Timnas AMIN Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus.

"Seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri. Sempat menjadi menteri perdagangan 2015-2016, juga kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) 2016-2019," lanjut Anies.

Lalu siapa sebenarnya Thomas Lembong sehingga ia bisa dipercaya Anies?

Mengutip berbagai sumber, Tom lahir pada 4 Maret 1971. Ia meraih gelar sarjananya di Universitas Harvard pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan tata kelola.

Setelah lulus, ia bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley di New York dan Singapura pada 1995. Ia kemudian menjadi bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia pada 1999-2000.

Jejak karir Tom mentereng. Tom pernah bekerja di Deutsche Bank di Jakarta periode 1998-1999.

Di bank itu, ia bertugas mengerjakan rekapitalisasi dan merger Bank Bumi Daya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara dan Bank Bapindo menjadi Bank Mandiri.

Ia pun sempat menjadi Senior Vice President dan Kepala Divisi penanggung jawab restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group kepada negara akibat Bank BCA runtuh pada krisis moneter 1998.

Tom juga pernah dipercaya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2000-2002.

Kala itu, BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), yang bertugas untuk merekapitalisasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia usai mengalami krisis keuangan pada 1998.

Setelah itu, Tom pindah ke Farindo Investments pada 2002-2005.

Ia merupakan salah satu pendiri, juga Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management. Ini adalah perusahaan dana ekuitas swasta yang didirikan pada 2006.

Tom juga tercatat sebagai presiden komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex pada 2012-2014.

Seperti kata Anies, Tom Lembong merupakan mantan 'pembantu' Jokowi di kabinet. Tak cuma itu, ia juga menulis beberapa pidato Jokowi.

Ia terjun ke dunia politik pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta kala itu, Jokowi. Peran ini diteruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden.

Saat Jokowi menjabat presiden, Tom ditunjuk Jokowi sebagai menteri perdagangan pada 2015-2016. Ia kembali dipercaya masuk kabinet dengan menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016-2019, yang kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi.

Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato "Game of Thrones" yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menjadi penyusun pidato "Thanos" yang dibacakan Jokowi di Forum Ekonomi Dunia.

Saat ini, Tom bertugas di Dewan Penasihat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional (IISS) di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastic Omnium, perusahaan komponen otomotif di Perancis.

Pada Agustus 2021, Anies yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol, satu-satunya Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah itu, Tom mendirikan Consilience Policy Institute yang secara resmi beroperasi di Singapura. Lembaga ini merupakan sebuah wadah pemikir yang mengadvokasi kebijakan ekonomi internasionalis dan reformis di Indonesia.

Berkat kerja kerasnya, Tom meraih sejumlah penghargaan bergengsi di kancah dunia. Ia terpilih sebagai Pemimpin Muda Global oleh Forum Ekonomi Dunia pada 2008.

Selain itu, Tom dianugerahi Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship pada 2017.

Kemudian pada 2020, Tom menerima penghargaan Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal dari Korea Selatan.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.