yang paling gacor 186Jutaan kata 410714Orang-orang telah membaca serialisasi
《tafsir》
Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018******Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sebanyak 4,8 juta konten negatif yang tersebar di situs dan media sosial dalam kurun waktu selama enam tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 15 Februari 2024.
“Terkait pornografi dan perjudian, kami langsung blokir,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia merinci, dari 4,8 juta konten negatif yang sudah diblokir itu sebanyak 2,9 juta diantaranya konten negatif yang tersebar di berbagai situs dan konten negatif yang tersebar di media sosial mencapai sebanyak 1,9 juta.
Berdasarkan statistik penanganan konten negatif di situs, paling banyak terkait perjudian yakni hampir 1,7 juta konten dan posisi kedua terkait pornografi mencapai 1,2 juta konten.
"Sisanya terkait penipuan, hak kekayaan intelektual, terorisme/radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, suku agam ras dan aliran kepercayaan (sara), berita bohong, dan kekerasan atau kekerasan pada anak," katanya.
Selain itu, konten negatif di situs yang sudah diblokir itu juga terkait pelanggaran nilai sosial dan budaya, konten meresahkan masyarakat, separatisme atau organisasi terlarang, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, pencemaran nama baik hingga perdagangan produk dengan aturan khusus.
"Untuk konten negatif yang tersebar di media sosial dan sudah diblokir paling banyak di kanal X atau sebelumnya bernama Twitter mencapai 1,3 juta konten, kemudian disusul Meta (facebook), file sharing, google, telegram, tiktok, michat, line, hingga paling rendah di yahoo," katanya.
Pihaknya meningkatkan kerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengeliminasi konten buruk tersebut. “Konten negatif itu masih banyak dan capaian itu kami peroleh dalam kurun waktu enam tahun terakhir,” katanya.
Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapabilitas mesin dan sumber daya manusia untuk penanganan konten negatif, agar semakin banyak cakupan konten yang bisa diverifikasi dan ditangani.
Khusus penanganan konten judi daring, Kominfo melakukan crawling Uniform Resource Locator(URL) atau tautan dan rekening terkait dengan konten negatif dan mengintensifkan permohonan pemblokiran rekening bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.
Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.
Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.
"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.
Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo
Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.
Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Pengamat sebut salaman Sri Mulyani******Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa momen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, menepis isu miring di publik.
"Iya (menepis isu miring). Selama ini yang muncul di publik adalah Sri Mulyani menjadi orang yang tidak sejalan dengan Prabowo, dengan kebijakan Prabowo, dengan isu-isu atau kampanye yang diusung oleh Prabowo," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Cecep juga menyebut bahwa terdapat isu yang menyebutkan adanya perang dingin antara Sri Mulyani dengan Prabowo, seperti tercermin dalam debat pilpres beberapa waktu lalu.
"Bahkan pada acara debat itu, Menhan sempat menyebutkan nama Menkeu yang dianggap tidak mendukung kebijakan yang dibuat oleh Menhan," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah tetapkan defisit APBN 2025 berkisar antara 2,45-2,8 persen
Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI resilien di tengah gejolak perekonomian global
Walaupun demikian, Cecep menilai ada Sri Mulyani mulai berubah setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pemungutan suara Pemilu 2024. Menurut Cecep, terdapat peran Jokowi sehingga momen Sri Mulyani menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo dapat terjadi.
"Saya kira di sini ada pengaruh Jokowi ya. Jokowi mungkin memberi pandangannya terkait komunikasi politik yang muncul ke publik antara Sri Mulyani dan Prabowo," tuturnya.
Sementara itu, sebelum menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo, Sri Mulyani menyempatkan diri untuk berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian, Sri Mulyani duduk dan berdiri untuk menyapa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sri Mulyani selanjutnya menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo Subianto.
Momen tersebut berlangsung selama lima detik sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dimulai. Sri Mulyani kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Adapun tempat duduk Sri Mulyani dan Prabowo hanya terpisah oleh Tito.
Baca juga: Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan
Baca juga: Wakil PM Australia akan kembali bertemu Prabowo bahas pertahanan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:samudra 138 slot、kredivo vs kartu kredit、okeplay777 slots
Terkait:duniacash、qqkini、situs slot gacor 888、limit kredivo bisa dicairkan、cari situs slot online、megajp link、bonus new member 100 all slot、situs slot 77 login、link togel slot、daftar pinjaman online legal ojk
bab terbaru:cara mengatasi pinjol(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《tafsir》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bonus new member tanpa depositHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tafsir》bab terbaru。