megajp link

latihan kecil

Koleksi Batik Jumputan Ditampilkan dalam Gelar Karya P5 SD Kristen Manahan******

SOLO —SD Kristen Manahan Solo menggelar Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di area sekolah pada Rabu (13/12/2023).

Kegiatan ini bertemakan Kearifan Lokalyang menyajikan berbagai penampilan murid-murid antarkelas di SD Kristen Manahan Solo. Berbagai penampilan tersebut antara lain Paduan Suara kelas 1, Gerak dan Lagu kelas 2, Tari Manuk Dadali kelas 3, Ansambel Musik Ritmis kelas 4, Fashion Show kelas 5, dan Ansambel Mariam Tomong dan Tari Indang kelas 6.

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Acara juga diramaikan dengan kegiatan senam irama, macapat rohani, dan describing schooluntuk melatih kemampuan bahasa Inggris murid-murid.

Koordinator acara, Veronika Prima, mengatakan acara gelar karya tersebut awalnya berkonsep sederhana saja, tetapi malah mendapatkan dukungan dari orang tua murid yang luar biasa besar.

“Bahkan ada juga beberapa sponsor yang berkenan membantu kami sehingga acaranya mendapatkan euforia cukup besar, awalnya kami diskusi terlebih dahulu dengan para guru bagaimana pelaksanaan gelar karyanya, baru kami bicarakan dengan orang tua,” ujar Veronika saat ditemui Solopos.comdi sela-sela acara, Rabu (13/12/2023).

Veronika meneruskan bagi murid-murid kelas 1 menampilkan karya hasil pembelajaran maupun ekstrakurikuler yang mereka minati. Selain mengutamakan kearifan lokal sesuai tema, penampilan yang ditentukan tersebut menyesuaikan olah gerak murid-murid SD Kristen Manahan Solo.

Hal ini terlihat dari pilihan penampilan kelas 1-3 yang didominasi ansambel dan tari-tarian. Menurut Veronika pilihan tersebut didasarkan agar melatih murid-murid tersebut mengembangkan kemampuan psikomotorik mereka.

Tidak hanya itu, Veronika menambahkan kelas 4 juga ditugasi membuat produk ecoprint, sementara kelas 5 sudah diajari membatik berbagai teknik, salah satunya adalah dengan jumputan.

Anak-anak tersebut ditugasi membawa kaus sendiri dari rumah untuk kemudian dibuat bermotif menggunakan teknik batik jumputan. Menurut Veronika, hasil yang didapatkan begitu luar biasa karena anak-anak mampu berkreasi sesuai kreativitas mereka.

Para siswa kelas 6 juga ikut serta dalam program gelar karya tersebut meskipun mereka masih menggunakan kurikulum 2013 (K13). Produk yang ditampilkan berupa induksi elektromagnetik dan juga penampilan seni Tari Indang dan ansambel musik daerah.

Veronika yakin output murid-murid SD Kristen Manahan sudah sesuai dengan target output P5 dan Kurikulum Merdeka, yaitu berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, berwawasan global, memiliki kemampuan nalar yang kritis dan mandiri, dan juga mengembangkan gotong royong serta menghargai perbedaan pendapat.

Pantauan Solopos.com, para orang tua murid ikut menyemangati anak-anaknya tampil dalam gelar karya tersebut. Mereka juga membuka stand jajanan berupa makanan dan minuman bagi murid-murid SD Kristen Manahan Solo sebagai pelengkap acara.

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Perdana, ISI Solo Musnahkan Arsip Sesuai Ketentuan UU******

SOLO–Pemusnahan arsip merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaran Kearsipan di Lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Pemusnahan arsip dilakukan dalam rangka penyusutan guna mengurangi jumlah arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi efektif dan efisien.

Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya, dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Arsip yang dimusnahkan dikategorikan menjadi arsip dengan memiliki masa retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dan di atas 10 (sepuluh) tahun. Pemusnahan arsip yang memiliki masa retensi di atas sepuluh tahun dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kegiatan pemusnahan arsip ISI Solo yang dilakukan pada Rabu (20/12/2023) di Ruang Records Center Rektorat ISI Solo merupakan pemusnahan terhadap arsip yang memiliki retensi di bawah sepuluh tahun. Pelaksanaan kegiatan ini adalah pemusnahan arsip perdana yang dilakukan sesuai Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009.

Acara seremonial dilakukan bersamaan dengan penyerahan arsip foto dari Fakultas Seni Rupa dan Desain kepada Unit Kearsipan I ISI Solo. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan Kepala Biro Umum dan Keuangan sekaligus Penanggung Jawab Unit Kearsipan I ISI Solo, Prastawa Sunu, S.Sos., M.M.

Pada kegiatan ini yang dimusnahkan adalah (a) arsip Biro Umum dan Keuangan yang meliputi arsip Sekretariat Pimpinan tahun 1994 sampai 2006, dan arsip pertanggungjawaban keuangan tahun 2007 sampai 2010 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 847/IT6.1/HK.02/2023; dan (b) arsip Fakultas Seni Rupa dan Desain tahun 2015 sampai 2020 yang meliputi arsip pantauan perkuliahan, peminjaman gedung dan alat serta arsip tugas mata kuliah dari berbagai program studi berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 848/IT6.1/HK.02/2023.

Total arsip yang dimusnahkan sejumlah 57 boks arsip. Pemusnahan arsip dengan metode pencacahan arsip dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja, dan persetujuan tertulis dari Unit Kearsipan I.

Kegiatan diawali dengan pencacahan secara simbolis yang dilakukan Dr. I Nyoman Sukerna (Rektor ISI Solo), Dr. Joko Budiwiyanto (Wakil Rektor II ISI Solo), dan Amir Ghozali, S.Sn., M.Sn. (Wakil Dekan II Fakultas Seni Rupa dan Desain) dengan disaksikan oleh Titus Soepono Adji, M.Sn (Ketua Satuan Pengawas Internal) dan Yanuar Dwi Anggara, S.H. (Analis Organisasi dan Tata Laksana) serta dihadiri oleh Dr. Tatik Harpawati (Dekan Fakultas Seni Pertunjukan) dan seluruh arsiparis ISI Solo.

Pemusnahan arsip selanjutnya dilakukan oleh arsiparis yang ada di lingkungan ISI Solo. Kegiatan pemusnahan arsip diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan arsip ISI Solo.

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Solo Edu Expo 2023 Digelar, Siswa SMA Bisa Akses Informasi Kampus Luar Negeri******

SOLO–Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMA/SMK se-Soloraya menggelar Edu Expo 2023di gedung Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo pada Selasa – Rabu (12-13/12/2023).

Acara ini ditujukan kepada siswa kelas 12 SMA, SMK dan MA se-Soloraya. Mereka dapat mengikuti acara ini untuk kemudian mengunjungi boothberbagai universitas yang hadir dan mengakses informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Kepala Cabdin Wilayah VII, Agus Triyanto, mengatakan acara diikuti oleh 72 universitas dari seluruh Indonesia dan juga dari beberapa negara lain, meliputi Swiss, Malaysia, dan Australia.

“Memang tujuannya untuk kelas 12 se-Soloraya tapi malah dari Salatiga dan Ngawi juga ikut hadir tadi kami cek. Dengan cara seperti ini `kan efektif bagi murid-murid mencari informasi penerimaan mahasiswa baru tanpa harus kunjungan kampus sehingga bisa menghemat energi dan anggaran,” tutur Agus saat diwawancara wartawan di ruangannya, Selasa (12/12/2023).

Agus meneruskan outputdari Edu Expo 2023 adalah memudahkan murid-murid kelas 12 dari Soloraya dan daerah sekitarnya untuk konsultasi dengan pihak kampus secara langsung mengenai pendaftaran menuju kampus yang mereka idamkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala MGBK SMA/SMK Soloraya, Sugeng, mengatakan Solo Edu Expo 2023 mampu menghadirkan perwakilan kampus dari negara lain lewat hubungan baik yang terbina dengan Kedutaan Besar negara-negara tersebut.

“Sampai sekarang ada murid-murid SMA di Soloraya yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di luar negeri, tidak terlalu banyak, tetapi setiap tahunnya ada perwakilannya,” tutur Sugeng.

Sugeng menambahkan perwakilan negara-negara tersebut mengikuti Solo Edu Expo sudah sejak 2017 lalu, hubungan menghangat ketika Solo Edu Expo digelar secara daring pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, Duta Besar Malaysia sempat hendak mendatangi Solo Edu Expo 2023 dan menggelar penampilan tarian khas Malaysia, tetapi lokasinya belum mencukupi. Sugeng berharap dengan Solo Edu Expo 2023 murid-murid kelas 12 SMA di Soloraya yang belum lolos kuliah jalur prestasi masih dapat mencari universitas sesuai kemampuannya lewat jalur SNBT.

Pantauan Solopos.compada hari pertama pelaksanaan Solo Edu Expo banyak murid SMA dari berbagai sekolah di luar Solo yang hadir ke acara dengan bus bersama-sama guru-guru mereka. Bus tersebut diparkir di area parkir Benteng Vastenburg Solo. Ada juga para siswa SMA di Solo yang datang secara rombongan bersama-sama mengendarai kendaraan bermotor.

Biografi Wan Zhen'er

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Dibekukan Kemendikbud, Anggota MWA UNS Solo: Saya Pahami Dulu******

SOLO–Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo, Mahendra Wijaya, mengatakan pihaknya baru akan memahami Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud) tentang pembekuan dan pembatalan pelantikan Rektor UNS Solo. 

Sedianya, pelantikan tersebut direncanakan dilaksanakan pada 12 April 2023 mendatang, yang mana masa jabatan Rektor UNS saat ini, Jamal Wiwoho berakhir pada 11 April 2023.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

“Saya belum baca. MWA sudah menerima suratnya pagi ini, selanjutnya nanti memahami dulu suratnya isinya apa,” kata dia ketika ditemui wartawan, Senin (3/4/2023).

Pantauan Solopos.com, ketika didatangi wartawan beberapa anggota MWA berkumpul di ruang Ketua MWA di Gedung Rektorat UNS. 

Namun, ketika anggota MWA satu per satu keluar ruangan, hampir semua memilih bungkam dan tidak mau memberikan keterangan terkait pembekuan MWA UNS dan pembatalan pemilihan rektor UNS Solo.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

penyelamatan ekstrem

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.