pinjol mudah cair tanpa bi checking

eropa 4d slot gacor 404Jutaan kata 563370Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol mudah cair tanpa bi checking》

Haruskah olahraga di tempat kerja menjadi suatu keharusan?******

Jakarta (ANTARA) - Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Harvard Business Review mencatat adanya hubungan antara fungsi kognitif (yang merupakan pendukung kinerja sebuah pekerjaan) dengan olahraga.

Mengetahui apa yang kita lakukan tentang olahraga dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pada pekerjaan, maka haruskah olahraga di tempat kerja menjadi suatu keharusan?

Tentu saja, tidak ada perusahaan yang dapat mewajibkan karyawannya untuk berolahraga sambil bekerja, tetapi setidaknya, memasukkan kemungkinan untuk berolahraga di ruang kerja selama hari kerja adalah eksperimen pemikiran yang menarik.

Kita tahu bahwa olahraga meningkatkan kesehatan mental, serta hubungan antara kebugaran dan kesehatan mental juga tidak dapat disangkal.

Terkait pasar kesehatan dan kebugaran korporat global, ada alasan mengapa pasar ini menjadi bisnis yang begitu besar.

Baca juga: Stres di tempat kerja bisa diatasi dengan olah raga

Menurut laporan Crains seperti dilansir Connect The Watts pada Kamis (29/2), pada tahun 2022 pasar kesehatan tersebut bernilai 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp 834 miliar.

Hal ini diperkirakan akan tumbuh hampir 5 persen dari tahun ke tahun hingga tahun 2030.

Perusahaan seperti Peloton, pemimpin dalam bidang kebugaran telah menawarkan penawaran yang ditujukan untuk korporasi dan “corporate engagement experiences”.

Apple Fitness+ dan Gympass juga bekerja sama dan memberikan contoh lain mengenai kesejahteraan perusahaan di dunia kerja.

Seperti yang dicatat Penulis dan Konsultan senior, Julia Hobsbawm, “Mengingat semua manfaat olahraga bagi karier, masuk akal untuk mengkonfigurasi ulang tempat kerja agar menyertakan olahraga dengan lebih bermakna”.

Ia mengatakan, perusahaan-perusahaan besar menggunakan pusat kebugaran sebagai cara untuk membawa orang kembali ke kantor.

Kantor pusat baru Marriott International di Bethesda, Maryland, adalah kampus tempat karyawan dapat makan, berolahraga, mandi, dan bertemu dengan manajer.

Baca juga: Studi ungkap aktif bergerak jadikan seseorang terbuka pada hal baru

Sebenarnya, seperti apa hubungan antara bekerja dan olahraga di tempat kerja, bergantung pada pemberi kerja dan akan sangat berkaitan dengan ruang tempat mereka bekerja.

Namun katakanlah tidak ada ruang fisik atau ruangan untuk meletakkan beberapa sepeda olahraga dan matras yoga, tetapi meminta atasan atau administrator untuk mengajak karyawan berolahraga akan menguntungkan semua orang yang terlibat.

Meskipun olahraga di tempat kerja tidak diwajibkan, menciptakan ruang olahraga di dalam kantor atau gedung akan meningkatkan kinerja setiap orang serta kesehatan dan kesejahteraan mereka secara umum saat bekerja.

Baca juga: Aktivitas fisik penting agar tetap bugar seiring bertambahnya usia

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pengunjung Mal Naik hingga 20 Persen pada Libur Nataru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat jumlah pengunjung pusat perbelanjaan atau mal naik signifikan hingga 20 persen pada periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan kondisi pada liburan akhir tahun tersebut menandakan bahwa kunjungan masyarakat ke mal sudah sepenuhnya pulih.

"Rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan menjelang dan pada saat Natal serta Tahun Baru yang lalu meningkat sekitar 15 persen-20 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/1).

Menurut Alphonzus, peningkatan kunjungan sejalan dengan meningkatnya rata-rata penjualan pada periode tersebut. Berbeda dengan sebelumnya, peningkatan jumlah kunjungan tak sejalan dengan penjualan.

"Sebagaimana biasanya kurang lebih sama dengan peningkatan tingkat kunjungan," pungkasnya.

Adapun pada libur Natal 2023 dan dan Tahun Baru 2024 ini cukup berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Sebab, masyarakat sudah berani melakukan traveling dan pergi ke keramaian seperti mal.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ini citra88、situs slot aman terpercaya、paito harian sgp

Terkait：link main slot online、jumpapoker、zeus slot maxwin、akulaku adalah aplikasi、slot gacor jam 12 siang、cara cari duit di telegram、cwdbet、link slot bonus new member 100 di awal、buaya erek erek、tafsir mimpi lengkap bergambar

---

---

bab terbaru：kredit hp aman dan terpercaya（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26