pinjol bunga kecil

Penyihir terhebat di dunia sihir

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

China Borong 1 Juta Ton CPO, Produk Pertanian dan Perikanan RI******

Indonesia dan Chinameneken MoU kerja sama sebagai tindak lanjut komitmen Negeri Tirai Bambu untuk memborong 1 juta ton CPO serta produk pertanian dan perikanan RI.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Jumat (11/11). Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri acara tersebut secara virtual.

"Tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-RRT (China) telah menginjak 72 tahun. Acara penandatanganan ini merupakan bentuk realisasi tindak lanjut pertemuan bilateral antara kedua negara pada akhir Juli lalu terkait komitmen pembelian RRT 1 juta produk CPO dan juga produk pertanian dan perikanan Indonesia," terang Zulkifli dalam sambutannya.

"Kami juga berharap dukungan dan peran serta pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan kerja sama perdagangan yang seimbang, saling menguntungkan, dan berkesinambungan bagi kepentingan kedua negara," jelasnya.

Zulkifli juga menyebutkan penandatanganan MoU ini dilakukan oleh 8 asosiasi antara Indonesia dan China.

Perwakilan asosiasi sawit di Indonesia, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin).

Sementara, asosiasi pelaku usaha perikanan terdiri dari Asosisasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Pengelolaan Ranjungan Indonesia (APRI), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI).

"China Chamber of Commerce for Food, Native Produce and Livestock Import and Export (CFNA) semua, hanya satu," kata Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Merry Maryati kepada wartawan seusai acara soal wakil China.

Lebih lanjut, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Farid Amir menjelaskantimelinerealisasi dari penandatanganan MoU ini.

"Tentunya (ekspor) bisa dilaksanakan segera ya di kuartal keempat tahun ini. Kalau kami perhatikan mereka (China) sudah komitmen di awal, sekarang hanya signing MoU di publik dan sekarang berjalan," jelasnya.

Farid juga mengatakan bahwa 1 juta ton tersebut adalah komitmen awal China. Informasi terbaru, jumlah tersebut bisa saja bertambah.

"Ini CPO dan turunannya, belum dapat detail, info terakhir minimal US,1 miliar hingga US,5 miliar. Terakhir ada produk perikanan juga," ujar Farid soal total nilai komoditas yang akan diekspor ke China.

Kendati, kuantitas dan jenis komoditas yang akan diekspor Indonesia ke China belum dirinci lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Apa Itu Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah dan Cara Mendapatkannya******

Pemerintah menyediakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk merenovasi rumah agar semakin layak untuk ditinggali.

Mengutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), singkatnya BSPS atau bedah rumah adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan pagu senilai Rp20 juta.

Lihat Juga : Atasi Kemiskinan, PUPR Bongkar Rumah Tak Layak Huni di 212 Kota

Tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa memiliki rumah yang layak huni, baik dari sisi prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Sebab, rumah yang layak huni berperan besar terhadap tumbuh kembang keluarga ke depan.

Sementara hasil survei Kementerian PUPR menemukan jumlah rumah yang layak huni di Indonesia baru berkisar 54 persen. Harapannya, jumlah rumah yang layak huni di dalam negeri bisa meningkat menjadi 74 persen pada 2024.

Selain itu, program bantuan renovasi rumah 2022 ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di berbagai daerah di Indonesia.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BSPS?

Melansir Modul BSPS, berikut syarat dan kriteria penerima dana BSPS.

Syarat Subjek Penerima

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Sudah berkeluarga
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
• Bersedia membentuk kelompok
• Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah
• Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya

Syarat Objek Penerima

• Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni
• Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding
• Ada kelengkapan komponen struktural bangunan
• Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun
• Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang

Lihat Juga : PUPR Realisasikan Bedah 154 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Cara Mendapatkan BSPS

Berikut cara mendapatkan BSPS.

1. Pemilik rumah bisa mengajukan diri untuk menerima BSPS ke kepala desa/lurah setempat
2. Kepala desa/lurah juga mendapat jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya untuk diusulkan menerima BSPS
3. Hasil usulan dan pendataan diteruskan ke bupati/wali kota, lalu ke kementerian
4. Kementerian menetapkan jumlah penerima bantuan dan lokasinya
5. Kementerian melakukan rekrutmen, pelatihan, dan penetapan tenaga fasilitator lapangan (TFL)
6. Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi fisik dan administrasi calon penerima bantuan
7. Calon penerima bantuan menyusun proposal renovasi dibantu Tim TFL
8. Kementerian menetapkan Surat Keputusan (SK) jumlah penerima bantuan dan lokasi
9. Tim Teknis dan TFL memberi sosialisasi dan membentuk kelompok penerima bantuan dengan maksimal 20 orang per kelompok
10. Tim Teknis dan TFL melakukan musyawarah kelompok, survei toko, dan harga bahan bangunan
11. Tim TFL membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan
12. Penerima bantuan membuat rekening untuk menerima dana bantuan
13. Pengiriman bahan bangunan tahap 1 dan 2
14. Penerima bantuan mentransfer dana pembelian bahan bangunan ke toko bangunan (tahap 1 dan 2) dan penarikan upah tukang
15. Pelaksanaan renovasi rumah.

Itulah informasi seputar BSPS, syarat penerima, dan cara mendapatkannya. Semoga membantu.

Orang kaya yang saleh

Tingkatkan Ekonomi, Sulbar Percepat Konektivitas ke Pelabuhan Malaysia******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).

Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.

"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik

Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.

Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.

"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.

Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.

"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.

Labirin Orang Mati

Pengusaha Sepatu Ungkap Alasan Pabrik 'Lari' ke Jateng******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang keJawa Tengah(Jateng) adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (11/11).

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Firman,  relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

"Kemudian relokasi juga bukan bedol pabrik. Pindah total boyongan terus yang asalnya tutup. Tapi lebih pada bangun pabrik baru, dan pabrik baru di daerah yang upah masih kompetitif, kemudian fokus pengembangan di daerah baru tersebut," jelasnya.

Firman menekankan bahwa relokasi ini sudah terjadi sejak lama. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi sejak awal tahun, namun permintaan ekspor dari negara mitra dagang turun akibat perang Rusia-Ukraina. Utamanya perusahaan yang berada di wilayah tinggi upah ke rendah upah.

"Jadi hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]