situs slot online terbaik 2021

maripinjam 955Jutaan kata 10709Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot online terbaik 2021》

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Sekelompok alumni dan akademisi yang tergabung dalam Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan tengah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang sehat.

"Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis," kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat.

Maklumat tersebut disampaikan dalam hal menanggapi dinamika politik terkini terkait beberapa civitas academica, dengan simbol kampus dan perguruan tinggi, menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.

"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Kun.

Berikutnya, mereka meminta civitas academica perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi

"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional," tutur Kun.

Menindaklanjuti maklumat tersebut, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.

Berikutnya, Subhan Hadil dari Universitas Jayabaya, Chaeruddin Affan dari Universitas Jenderal Soedirman, Iza Zulmeiyah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arie dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Agung dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ririen dari Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Timmy Rorimpandey selaku alumni Bulungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.

Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Label：joyotogel、angka jitu kucing、putih slot 4d

Terkait：slot gacor 2023、slot new member 200、toto855 slot、dewa88 gacor、slot yang lagi gacor sekarang、dapat uang cepat、pinjol bunga rendah bayar bulanan、bantogel、okeslot terbaru、mahjong ways 3 ada di mana

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：warung168（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

aplikasi belanja yang bisa kredit

slot gacor terpercaya

cara daftar kredivo untuk wirausaha

pinjol yang resmi di ojk

rajahoki89

sins88

hoki89

cara pinjam uang tanpa jaminan

paito 6d hk harian

kotaBacaan TerkaitMore+

Mengkolonisasi Pesawat Alien

slot yang paling gacor

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

bd slot88

Jusuf Kalla apresiasi NU dan Muhammadiyah atas penghargaan Zayed Award******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengapresiasi capaian organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atas penghargaan Zayed Award Human and Fraternity yang diterima di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Pemberian penghargaan berlangsung di Founder's Memorial Garden pada Senin (5/2) dan diserahkan oleh Putra Mahkota Presiden Uni Emirat Arab (UEA)) yang juga Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Baca juga: Wapres: NU dan Muhammadiyah jadi penerima pertama Zayed Award di Asia

"Keberhasilan ini tidak saja membanggakan bagi warga NU dan Muhammadiyah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pengakuan dunia kepada Indonesia bahwa Islam yang berkembang di wilayah Nusantara adalah agama yang penuh cinta kasih, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan toleransi," kata Jusuf Kalla dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aktivitas NU dan Muhammadiyah sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam dokumen persaudaraan untuk manusia (human fraternity) yang ditandatangani di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Grand Syekh Al Azhar Ahmad Al Tayyeb dan Pemimpin Tertinggi Katolik Paus Fransiskus.

Jusuf Kalla hadir sebagai undangan khusus pada acara pemberian penghargaan yang keempat. Sebelumnya, ia juga dipercaya menjadi salah satu juri Zayed Award Human and Fraternity (ZAHF) pada tahun 2021 yang juga sebagai anggota Komite ZAHF.

Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia

"Saya sangat terkesan dan memberi apresiasi yang tinggi dengan pemberian penghargaan kepada NU dan Muhammadiyah ini," ucapnya.

Menurut dia, kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini memang sejak berdiri sangat aktif dalam bidang perdamaian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, bahkan berhasil menjaga toleransi serta mengembangkan moderasi beragama di Indonesia, sehingga layak menerima penghargaan tersebut.

Jusuf Kalla hadir didampingi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI yang juga Ketua Delegasi Perundingan Helsinki untuk Perdamaian Aceh Hamid Awaludin.

Baca juga: Megawati apresiasi NU dan Muhammadiyah terima Zayed Award

Turut hadir juga dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan ulama dari Indonesia Prof Dr Quraish Shihab.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Raja Bela Diri Abadi

voucher makan

Guardiola: Man City dalam kekuatan penuh saat hadapi jadwal padat******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa skuadnya telah lengkap dan siap bertarung dengan kekuatan penuh guna menyambut padatnya jadwal liga domestik maupun Liga Champions.

Pep juga menyatakan bahwa penyerang andalan Erling Haaland dan gelandang kreatif Kevin De Bruyne juga telah bugar sepenuhnya untuk melawan Brentford di Stadion Gtech pada Liga Inggris pekan ke-23, Senin (5/2).

"Tentu ini sangat penting. Semua pemain bugar, semuanya siap," kata Pep dikutip dari laman resmi Manchester City pada Sabtu.

"Masa sibuk telah tiba, Liga Champions sudah dekat, jadi senang rasanya semua pemain tersedia,” kata mantan pelatih Barcelona dan Bayern Muenchen itu.

Baca juga: De Bruyne gembira kembali tampil di 11 pertama setelah lama cedera

Kendati seluruh pemainnya bugar, namun Pep tidak menjamin akan memainkan Haaland yang cedera sejak 6 Desember dan De Bruyne yang absen selama lima bulan, sebagai starter saat melawan Brentford.

"Ya, dia siap. Semuanya siap. Tapi jika mereka berada di bangku cadangan, maka mereka juga siap," tutur Pep.

Pelatih berpaspor Spanyol itu juga menepis kondisi John Stones yang diragukan tampil karena mengalami cedera otot sejak 27 Desember.

"Bukan otot, tapi pergelangan kaki. Namun ketika pergelangan kakinya baik-baik saja, maka risikonya kecil menurut saya," kata Pep.

Saat ini Liverpool berada di pucuk klasemen sementara Liga Inggris dengan 51 poin, diikuti Manchester City 46 poin, Arsenal 46 poin dan Tottenham Hotspur di posisi empat dengan 43 poin.

Baca juga: Pep konfirmasi Erling Haaland tersedia melawan Burnley

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Selamat jangkar

voucher mola tv gratis

Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Plt Menko Polhukam******

Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Tito ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt. Menko Polhukam, pasca-mundurnya Mohammad Mahfud Md dari jabatan tersebut.

"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," kata Ari ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Ari, faktor penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.

Tito, yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md

Baca juga: Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam

Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.

"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya. Selain itu, tentu saja Pak Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam yang ada, sehingga tidak akan ada kesulitan bagi Pak Tito untuk menjalankan fungsi sebagai Plt. Menko Polhukam," tutur dia.

Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, menurut Ari, Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya.

Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," ujar Ari.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt. Menko Polhukam sampai Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.

Rekor dunia alien komputer binatang roh

cara membuat voucher toko di tokopedia

Petugas gabungan evakuasi warga terjebak longsor di Banjarnegara******

Purwokerto (ANTARA) - Petugas gabungan yang dikoordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berhasil mengevakuasi seorang warga yang terjebak tanah longsor di Dusun Timbang RT 02 RW 04, Desa Nagasari.

"Alhamdulillah, warga atas nama Hadminah (50), warga Dusun Timbang RT 02 RW 04, Desa Nagasari, Kecamatan Pagentan dapat dievakuasi dengan kondisi selamat pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 03.00 WIB," kata Kepala Bidan Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjarnegara Andri Sulistyo saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.

Ia mengatakan bencana tanah longsor yang terjadi pada Selasa (6/2) pukul 01.30 WIB, akibat hujan lebat selama lebih kurang 3 jam juga menyebabkan seorang warga bernama Irfan (35) mengalami luka ringan.

Baca juga: BPBD tangani longsor di jalan provinsi Banjarnegara-Pekalongan

Menurut dia, korban atas nama Irfan terjatuh saat berupaya memberitahu warga untuk segera menyelamatkan diri karena ada tanah longsor.

"Korban yang mengetahui adanya tanah longsor berupaya memberitahu warga. Namun karena kondisinya gelap, korban akhirnya terjatuh dan mengalami luka ringan," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut, dia mengatakan dampak kerusakan yang ditimbulkan bencana tersebut berupa dua rumah milik Darsono dan Khatonah tertimbun material longsoran serta dua rumah milik Pawi dan Karsono rusak sedang karena terkena material longsoran.

Baca juga: BPBD Banjarnegara ajukan peningkatan status darurat longsor

Kondisi Dusun Timbang RT 02 RW 04, Desa Nagasari, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, setelah kejadian longsor pada Selasa (6/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Banjarnegara/am.

Menurut dia, empat rumah tersebut dalam keadaan kosong karena para penghuninya merantau ke Kalimantan.

"Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak tiga keluarga yang terdiri atas delapan jiwa mengungsi ke tempat saudara mereka di Desa Nagasari RT 03 RW 03, serta 14 keluarga yang terdiri atas 35 jiwa mengungsi di rumahParman alias Peang, warga Desa Nagasari RT 02 RW 04," katanya.

Ia mengatakan, di antara 43 orang yang mengungsi itu terdapat seorang balita, seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 7 minggu, 5 anak-anak, dan 8 orang lanjut usia.

Selain mengevakuasi korban selamat, kata dia, pihaknya telah melakukan asesmen di lokasi kejadian, mendata warga terdampak longsor, dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada saat terjadi hujan.

Baca juga: BPBD Banjarnegara siapkan langkah antisipasi bencana longsor

Menurut dia, petugas gabungan pada Selasa mulai menyingkirkan material longsoran termasuk mengevakuasi barang-barang milik warga.

"Kami dari BPBD dan instansi terkait lainnya juga akan segera menyiapkan bantuan logistik untuk para pengungsi termasuk melakukan pengecekan kesehatan," kata Andri.

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

winslot 888

Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," kata Mahfud saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.

Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Baca juga: Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya
Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri
Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

《situs slot online terbaik 2021》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cara mendapatkan voucher lazada 30 ribuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot online terbaik 2021》bab terbaru。