dewa88jp 392Jutaan kata 575715Orang-orang telah membaca serialisasi
《judi slot online terbaru》
Jokowi Klaim Stok Beras Jelang Lebaran Tahun Ini Aman******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut stok bahan pokok dan pangan jelang Idulfitri 2024akan menjadi perhatian khusus pemerintah. Ia mengklaim stok beras pada Lebaran ini aman.
Hal itu menyikapi sejumlah bahan pokok seperti daging ayam dan telur yang naik belakangan di pasar.
"Ini mau Lebaran, sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3).
Ia juga berharap panen raya yang kemungkinan April besok akan mampu memenuhi lumbung padi di sejumlah wilayah.
"Untuk beras, saya kira stoknya tidak ada masalah, dan bahan-bahan lainnya nanti secara detail saya lihat di lapangan," imbuhnya.
Jokowi mengatakan harga beras juga sudah mulai mengalami penurunan setelah sempat mengalami kenaikan harga beberapa waktu terakhir.
Ia pun meminta agar masyarakat langsung memeriksa kondisi beras di sejumlah pasar induk seperti Cipinang, Johor, dan Karawang.
"Coba dicek semuanya, dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu, tapi tolong jangan terus ditanyakan ke saya, cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya," ujar Jokowi.
Harga beras membumbung tinggi jelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras bahkan tembus Rp18 ribu per kg.
Pemicunya diduga berbagai faktor mulai dari fenomena El Nino hingga gelontoran bansos dari pemerintah. Fenomena El Nino membuat area sawah kekeringan, bahkan gagal panen.
Sementara untuk bansos, pemerintah menggelontorkan bansos 10 kg beras ke 21,35 juta rakyat miskin pada Maret 2024.
[Gambas:Video CNN]
(khr/pta)Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******
"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.
"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.
Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.
Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa
Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang
Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.
"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.
Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).
Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.
P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.
P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.
Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT
Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******
“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.
Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.
Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film
Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.
“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.
Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.
Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.
Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).
Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri
Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas
Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak
Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023
Label:liga situs slot、xyz slot88、slot gacor kakek zeus
Terkait:situs slot semua bank、situs slot 4d tergacor、bacot138、niko 4d slot、cara cicil hp di shopee tanpa kartu kredit、perkasajitu、maxwin slot login、erek erek jatuh dari motor、profil kredivo、harta88
bab terbaru:daftar slot yang lagi gacor sekarang(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak diperlukan.
Ia kemudian meminta pandangan Menteri BUMN Erick Thohir terkait hal itu.
"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal. Saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ucap Prabowo di Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
Selain masalah perusahaan pelat merah, Prabowo juga menyinggung BUMN perlu dirasionalisasi.
"BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN," sambung dia.
Kata Prabowo, negara bisa membuat regulasi dan pemantauan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis di sektor strategis.
"Sebagai contoh, kenapa kita harus hadir di setiap sektor perekonomian? Maksud saya, saya rasa pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus menjadi peran pelopor, tapi sekarang kita boleh membiarkan sektor swasta untuk menjadi lebih memiliki dominasi dan dominan," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.
Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.
Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.
"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.
Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.
"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.
Lihat Juga :Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer |
Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.
"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.
"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.
Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.
"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.
Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.
"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.
Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.
"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.
Lihat Juga :Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN |
Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.
Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.
"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.
Lihat Juga :THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full |
"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.
Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.
"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.
(agt)Sejumlah pakar asing mewanti-wanti risiko program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo bakal berdampak pada peringkat kredit Indonesia karena memicu penumpukan tekanan pada kas pemerintah.
Lebih dari itu, program ambisius ini bahkan disebut bisa melampaui batas defisit anggaran yang ditetapkan undang-undang sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Lembaga ini menyinggung pernyataan Prabowo bahwa Indonesia bisa mempertahankan rasio utang terhadap PDB yang jauh lebih tinggi "juga menunjukkan risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami."
Prabowo menawarkan program makan siang dan susu gratis ditujukan kepada hampir 80 juta anak Indonesia. Program kampanye pemilihan presiden (pilpres) ini bertujuan mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting di Indonesia.
Saat ini, ia meraup suara terbanyak dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga Selasa (5/3) pagi, ia dan Gibran Rakabuming Raka, pasangannya, mengantongi 58,82 persen suara.
Seorang perwakilan tim kampanye Prabowo mengatakan program makan siang dan susu gratis dijadwalkan berlangsung hingga 2029 dan membutuhkan hingga Rp450 triliun per tahun.
Lihat Juga :Profil Haji Isam, Crazy Rich Berkaus Oblong Pembeli Pesawat Rp1,5 T |
Dia mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa pemerintahan Prabowo nantinya membutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk tahun pertama pemerintahan.
Wakil Presiden dan Pejabat Kredit Senior Moody's Investors Service Anushka Shah pun menyuarakan kekhawatiran serupa.
Shah berujar program makan siang dan susu gratis Prabowo "menunjukkan genjotan fiskal yang lebih ekspansif."
"Jika diterapkan, mereka akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif," ucapnya pada 15 Februari lalu.
Lihat Juga :Jeff Bezos Rebut Takhta Orang Terkaya Dunia Elon Musk, Harta Rp3.149 T |
Selain program makan siang dan susu gratis, Prabowo juga punya proyek melejit lainnya yang merupakan warisan dari presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi). Proyek tersebut yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
"Pada titik ini, implikasi untuk kelayakan kredit Indonesia netral, meski begitu kami sangat memperhatikan komposisi parlemen untuk mendapatkan petunjuk yang lebih besar mengenai arah kebijakan dan implementasi reformasi," kata Shah.
Saat ini, pemerintah RI sudah mulai membahas anggaran untuk tahun berikutnya, termasuk pula rencana kebijakan Prabowo.
Saat rapat kabinet 26 Februari lalu, Jokowi mengatakan proposal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus menyesuaikan program-program presiden baru dan memastikan kelangsungan kerja pemerintahan saat ini.
"Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo telah dimasukkan ke dalam perhitungan pemerintah untuk perkiraan pertumbuhan PDB dan defisit fiskal tahun 2025.
Menurutnya, defisit APBN Indonesia pada 2025 akan mencapai 2,45 persen hingga 2,8 persen PDB. Angka ini naik dari target tahun ini sebesar 2,29 persen.
[Gambas:Video CNN]
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menyebut pegawai negeri sipil (PNS) paling diuntungkan dari makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.
"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," tegas Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
"Bapak (PNS) sudah bisa hitung sekian triliun dibutuhkan harus diteteskan ke bawah. Dia akan singgah di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ketua RW, lalu menetes ke bawah. Tidak mungkin itu tidak ada tetesan untuk pendampingan semua," sambungnya.
Ia menegaskan tidak hanya program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhadam mengatakan PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.
Muhadam mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menekankan tugas politikus adalah menjual mimpi.
"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.
"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.
Nantinya, Muhadam menyebut janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Prabowo-Gibran berjanji melaksanakan program makan siang gratis.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia mengatakan pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Namun, untuk pelaksanaan tahun pertama program ini diperkirakan menyedot Rp120 triliun. Budiman menegaskan sekitar Rp60 triliun duit tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
[Gambas:Video CNN]
《judi slot online terbaru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ver 88 slot loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judi slot online terbaru》bab terbaru。