airbet88 daftar

togel online 222Jutaan kata 545198Orang-orang telah membaca serialisasi

《airbet88 daftar》

PBB desak junta Myanmar hentikan kekerasan di tiga tahun kudeta******

Ankara (ANTARA) - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak rezim militer Myanmar untuk mengakhiri "kampanye kekerasan", saat peringatan tiga tahun kudeta di negara Asia Tenggara itu pada Kamis.

Untuk memperkuat kekuasaannya, rezim tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya.

Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Korea Selatan dan Swiss mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.

"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah." sebut pernyataan itu.

"Diskriminasi sistematis terhadap masyarakat sipil kelompok agama dan etnis, termasuk Rohingya, tersebar luas," lanjut pernyataan itu.

Mereka mendesak diakhiri kekerasan dan pembebasan tahanan politik yang ditahan "secara tidak adil" dan membolehkan akses kemanusiaan penuhi selain menciptakan ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Tiga tahun berjalan sejak kudeta militer, kami tetap bersama rakyat Myanmar dan keinginan mereka untuk demokrasi yang inklusif dan sejati di Myanmar,” kata pernyataan tersebut.

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar menggulingkan sekutu mereka sebelumnya pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi  pemilu pada November 2020.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara Asia Tenggara itu dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil.

Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian permusuhan.

“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres.

Sementara itu. Gerakan Pembangkangan Sipil, sebuah kelompok  yang muncul setelah kudeta, mengunggah foto di X pada Kamis, yang menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di beberapa bagian negara.

“Rakyat Myanmar setia pada revolusi. Kami tidak pernah menyerah. Masyarakat internasional, mohon dukung aktivis sipil,” kata gerakan tersebut di X.


Sanksi

Australia pada Kamis menerapkan sanksi tambahan yang ditargetkan terhadap lima entitas yang terlibat langsung dengan rezim militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi ini "diterapkan untuk membatasi" akses rezim atas pendanaan dan material yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.”

Namun, laporan terbaru oleh kelompok Keadilan untuk Myanmar, menuduh perusahaan Australia, yang terus beroperasi di sektor tambang Myanmar, "menyediakan junta dukungan dan legitimasi, dan membantu memastikan sektor pertambangan terbuka untuk bisnis."

Selain Australia, Departemen Keuangan AS pada Rabu juga memberikan sanksi kepada dua entitas yang "terkait erat" dengan rezim militer di Myanmar, serta empat kroninya.

Setidaknya 4.474 warga sipil terbunuh dan hampir 20.000 orang ditahan karena alasan politik sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal. PBB mengatakan lebih dari 2 juta orang juga telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima junta, mengatakan pihaknya tidak dapat mencabut keadaan darurat karena pihaknya berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Perpanjangan keadaan darurat juga menunda pemilu yang dijanjikan setelah kudeta.

Pihak militer masih terguncang akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di wilayah utara negara tersebut.

 Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara mayoritas beragama Buddha itu, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan
Baca juga: Troika ASEAN dan ikhtiar Laos teruskan upaya damaikan Myanmar
Baca juga: ASEAN dukung koridor kemanusiaan Thailand untuk pengungsi Myanmar

 

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Anak Buah Airlangga Klarifikasi Makan Siang Prabowo Diongkosi Dana Bos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

"Jadi nanti pasti akan dibahas dan disinergikan di lintas kementerian biar gak pisah-pisah dan tumpang tindih programnya, biar pemetaan tiap wilayahnya juga dapat semua. Tapi kalau nanti keputusannya, ini kan baru usulan, kami tidak ikut berpolemik. Ini masih berupa usulan dari mereka (pemda), kita mencatat dulu," imbuh Haryo.

Ada 4 menu makan siang yang disajikan dalam simulasi pada di Tangerang saat itu, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Makan siang gratis diberikan untuk 4 kelas dari sekitar total 900 murid di sekolah tersebut.

Meski program ini identik dengan janji politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

---

Label：wargaqq、arisan4d、raja88

Terkait：qq1221slot、cara ajukan akulaku、slot gacor cashback 100、geulis88、kila77、daftar agen situs judi slot terpercaya、slot slot gacor、bonus 100 new member、pinjol bayar bulanan bunga rendah、semangat slot

---

---

bab terbaru：toto 268 gacor（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03