menang123

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Kinerja Industri Pabrik di China Anjlok ke Level Terendah Pasca******

Kinerja industri manufaktur atau pabrik-pabrik di China merosot di level terendah sejak negara tersebut mengakhiri kebijakan nol covid pada Desember tahun lalu, ketika pemulihan ekonomi terus kehilangan momentumnya.

Pasar Asia tergelincir setelah data Mei dirilis, meskipun ada kesepakatan sementara antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk meningkatkan batas utang AS, pada Selasa malam.

PMI Manufaktur China turun menjadi 48,8 pada bulan ini dari sebelumnya 49,2 pada April, menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional, Rabu lalu.

Sementara itu, PMI non-manufaktur resmi, yang mengukur sentimen di sektor jasa dan konstruksi, turun menjadi 54,5 pada bulan Mei dari 56,4 pada April, juga merupakan level terlemah dalam empat bulan.

"Pemulihan ekonomi menghadapi tantangan," kata Zhiwei Zhang, presiden dan ekonom kepala di Pinpoint Asset Management, pada Rabu (31/5), dikutip CNN Business.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

"Permintaan domestik melemah belakangan ini, sebagian disebabkan oleh pasar properti yang meredup dan gelombang kedua covid," imbuhnya.

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini masih berada dalam tengah-tengah penurunan sejarah di pasar properti. Negara tersebut juga bersiap menghadapi gelombang baru covid-19.

Minggu lalu, Zhong Nanshan, seorang epidemiolog China, memprediksi gelombang kedua infeksi covid akan mencapai puncaknya pada akhir Juni, dengan sekitar 65 juta orang terinfeksi per minggu.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Profil Sukanto Tanoto, Miliarder RI yang Beli Mal Rp9,4 T di Singapura******

Miliarder Indonesia Sukanto Tanoto membeli Tanglin Mall di kawasan Orchard Road, Singapura. Ia merogoh kocek US5 juta atau Rp9,4 triliun (kurs Rp 14.724 per dolar AS) untuk membeli maltersebut.

Tanoto membeli Tanglin Mall melalui perusahaan miliknya bernama Pacific Eagle Real Estate. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto.

Kabar pembelian mal ini mencuat pertama kali dari pemberitaan di Forbes pada Februari 2022 lalu. Kini, Tanglin Mall masuk dalam daftar aset properti yang terpampang di situs resmi Pacific Eagle Real Estate.

Lokasinya di sepanjang Jalan Tanglin dan Jalan Cuscaden sangat dekat dengan pusat medis terkenal, seperti Pusat Medis Camden dan Rumah Sakit Gleneagles.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sukanto Tanoto?

Sukanto Tanoto lahir di Medan, Sumatra Utara pada 25 Desember 1949. Ia merupakan putra dari sepasang perantau asal Putien yang merupakan salah satu kota di Fujian, China.

Tanoto adalah anak sulung dari tujuh bersaudara. Ia dididik di sekolah berbahasa Mandarin dan tidak pernah belajar Bahasa Indonesia secara formal. Tapi,  kini ia fasih berbahasa Indonesia.

Sukanto Tanoto dikenal sebagai Pendiri sekaligus Chairman RGE. Namun, karier bisnisnya sudah dimulai sejak 1967 sebagai pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak.

Baru pada 1973 RGE berdiri dengan fokus bisnis kayu lapis. Seiring berjalannya waktu, gurita bisnis RGE meluas hingga kancah global.

Mengutip situs resmi perusahaan, lini bisnis terkemuka RGE, antara lain di bidang industri pulp dan kertas (APRIL dan Asia Symbol), minyak kelapa sawit (Asian Agri dan Apical), serat viscose (Sateri dan Asia Pacific Rayon), selulosa khusus (Bracell), serta pengembangan sumber daya energi (Pacific Oil & Gas).

Wilayah operasi RGE ada di Indonesia, China, Brasil, Spanyol, dan kantor-kantor pemasaran lainnya di banyak negara di seluruh dunia.

Selain masyhur karena bisnis, Tanoto terkenal dengan program Tanoto Foundation. Gerakan filantropi itu didirikan keluarga Tanoto sejak 1981.

"Saat ini, yayasan berkontribusi di Indonesia, China, dan Singapura, serta aktif menjalin kemitraan dengan beragam institusi akademis dan riset terpandang," tulis penjelasan di situs Tanoto Foundation.

Di lain sisi, Tanoto merupakan anggota Dewan Internasional INSEAD, Dewan Pengawas Wharton, serta Dewan Eksekutif Wharton untuk Asia. Ia juga tercatat sebagai penerima Wharton School Dean's Medal Award, yakni pengakuan atas kontribusinya terhadap perluasan ekonomi global dan peningkatan taraf hidup di seluruh dunia.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

JPMorgan PHK 500 Karyawan Pekan Ini******

JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).

PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.

Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.

Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.

Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.

Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.

Lin Han Lin Yao

IHSG Diperkirakan Loyo di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan loyo pada perdagangan Jumat (28/4) ini.

Meski demikian, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pelemahan akan berlangsung sementara. Pasalnya, pekan depan yang merupakan awal bulan ada rilis data inflasi yang ia perkirakan memberikan sentimen positif bagi gerak IHSG.

Namun, potensi koreksi masih harus diwaspadai.

Karena sentimen itu, ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.767 dan resistance6.955.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, BBNI, ITMG, WTON, SMRA, ASRI, dan PWON.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG mestinya akan melanjutkan fase uptrendmenuju resisten Fibonacci berikutnya di 7.059.

"Level supportIHSG berada di 6.878, 6.828, 6.800 dan 6.765, sementara level resistennya di 7.006, 7.059 dan 7.128. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan.

Hari ini, saham pilihan Ivan adalah ADRO (hold), ARTO (speculative buy), BBCA (hold), BMRI (trading buy), dan EMTK (buy on weakness).

IHSG ditutup di level 6.944 pada Kamis (27/4) sore. Indeks saham menguat 34.424 poin atau plus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.173 triliun, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.511 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 289 saham menguat, 234 terkoreksi, dan 207 lainnya stagnan. Terpantau, 7 dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin sektor transportasi sebesar 1,52 persen. Sementara 4 sektor lainnya melemah dipimpin oleh bahan baku dasar yang turun 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.