demo slot santa 418Jutaan kata 960583Orang-orang telah membaca serialisasi
《angka main ini hari》
Pesan Hadi ke AHY: Masyarakat Menunggu, Apalagi Menterinya Ganteng******
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti sudah ditunggu masyarakat di daerah.
Hadi yang digeser Presiden Joko Widodo ke Kemenko Polhukam itu berpesan kepada AHY untuk melanjutkan program yang sudah dilaksanakannya di ATR/BPN. Salah satu yang dilakukan Hadi Cs adalah pembagian sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Ia juga berpesan kepada istri AHY, yakni Annisa Pohan, agar mengizinkan sang suami 'blusukan' ke daerah-daerah. Hadi menegaskan banyak petani gurem, buruh kecil, hingga nelayan tradisional yang menanti kehadiran pemerintah.
"Mbak Annisa tidak perlu cemburu karena yang menyalami kita semuanya sudah tuwir-tuwir, bebaskan Mas AHY pergi keluar untuk melaksanakan tugas negara. Mas AHY pasti terharu, mas harus bisa menahan tangisan, tahan saja di dada," pesan Hadi.
Di lain sisi, AHY mengapresiasi kinerja Hadi selama mengomandoi Kementerian ATR/BPN. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga berjanji akan meneruskan progres-progres baik yang sudah dicapai oleh Hadi di kementerian ini.
Selain itu, sang putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap kehadirannya di Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelas AHY saat tiba perdana di kantor barunya.
"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
TKN Pede Makan Siang Gratis Tak Picu Banjir Impor Pangan******
Tim Kampanye Nasional (TKN) meyakini program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor. Sebab, akan fokus menyerap produksi dalam negeri.
Anggota Dewan Pakar TaKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengatakan berbagai langkah akan dilakukan agar bisa melaksanakan program tersebut, terutama untuk memenuhi bahan baku pangan yang dibutuhkan. Di antaranya, melanjutkan food estate hingga swasembada pangan.
"Salah satu faktor yang dipertimbangkan tentu mengenai kecukupan supply domestik dan kesiapan rantai pasok," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).
"Sambil berjalan, produksi susu, daging, telur ditingkatkan sehingga kebutuhan akan impor bisa diminimalkan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini akan mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.
Oleh sebab itu dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
Kendati kebutuhan besar, Drajat menekankan pemerintah akan terlebih dahulu mengupayakan produk dalam negeri.
"Prioritasnya produksi domestik. Jika tidak cukup, baru impor," pungkas Drajat.
[Gambas:Video CNN]
Label:sysir、angka jitu kupu kupu、pinjaman online tanpa selfie
Terkait:mimpi 2d togel、situs yang mudah menang、slot gacor rtp 99、okepkv、trik melawan mesin slot、erek38、2d erek erek、situs togel terpercaya bbfs 10 digit、voucher vidio gratis 2022、qq303bet
bab terbaru:w69slot(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Penyerahan sertifikat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas aset umat beragamaJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan sertifikasi tanah wakaf memberikan kepastian hukum untuk aset keagamaan.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut para pejabat pemerintah di IKN tidak akan mendapatkan mobil dinas. Mereka harus naik transportasi umum.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan kebijakan ini dikeluarkan sebagai komitmen bahwa IKN dibangun sebagai kota ramah lingkungan dengan 80 persen transportasi publik dan 100 persen kendaraan listrik.
"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi," ujar Silvia dalam agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2).
"Inti pesannya adalah memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," lanjutnya.
Namun demikian, ia menjelaskan memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas, dua di antaranya adalah menteri dan presiden.
"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.
Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan ini masih digodok. Agar kebijakan ini terwujud, Silvia mengatakan ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai.
IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development (TOD). TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan (residential), perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi.
"Inilah guna konsep kota 10 menit dan transit oriented development di IKN," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melanjutkan insentif pajakbagi masyarakat yang membeli rumahtapak ataupun susun melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen.
Kelanjutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen.
PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan 100 persen untuk pembelian rumah pada periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Sedangkan untuk pembelian pada 1 Juli-31 Desember 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen atau 5,5 persen dari 11 persen dari harga jual.
Namun, PPN DTP diberikan jika memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.
Kedua, rumah tapak atau susun yang dibeli sudah jadi (ready stock). Jika rumah yang dibeli belum jadi atau masih menunggu (inden), maka tidak bisa menggunakan insentif perumahan ini.
Insentif pajak sektor perumahan memang sudah diberikan pemerintah sejak covid-19. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.
Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi kembali bangkit.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).
Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).
Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.
Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.
Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.
Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.
Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.
Lihat Juga :Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024 |
Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.
Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.
Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.
Lihat Juga :Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan |
Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).
"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).
KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.
Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Lihat Juga :Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran |
Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.
Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.
Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.
Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.
Lihat Juga :Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk |
Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.
"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.
Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.
"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.
Lihat Juga :Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran |
Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.
Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.
"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.
Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.
"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
《angka main ini hari》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mpo99betHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angka main ini hari》bab terbaru。