33 bet slot

download link agb99 827Jutaan kata 834791Orang-orang telah membaca serialisasi

《33 bet slot》

BP Batam sebut anggaran pembangunan jalan layang Sei Ladi Rp132 miliar******

Insya Allah, kita kan sudah mulai dari awal tahun 2024, akhir tahun selesai kami targetkan

Batam, Kepri (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, menyebutkan anggaran pembangunan jalan layang (fly over) Sei Ladi mencapai Rp132 miliar.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi usai acara Groundbreaking Pengeboran Pondasi Pertama Proyek Fly Over Sei Ladi di Batam, Kepri, Senin, mengatakan anggaran tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2023/2024.

"Ini pakai PNBP, tahun anggaran 2024 ini harus selesai. Panjang jembatan 120 meter," ujarnya.

Rudi menyampaikan pembangunan jalan layang di kawasan Sei Ladi menjadi salah satu upaya mengurai kemacetan di titik tersebut.

Selain itu, pembangunan jalan layang juga menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi semakin banyak di Kota Batam.

"Maka, seluruh yang menjadi kebutuhan investasi kami akan menyiapkan, salah satunya adalah jalan layang ini, karena kawasan industri di Kota Batam sudah tersebar di mana-mana, ada di Sagulung, Muka Kuning, dan Nongsa dan lainnya," ujar dia.

Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi akses utama guna memangkas biaya logistik terhadap barang yang diekspor dari Batam melalui pintu keluar Pelabuhan Batu Ampar dan Bandara Hang Nadim.

"Kami terus berkomitmen untuk menyiapkan seluruh infrastruktur untuk kelancaran lalu lintas," kata Rudi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Flyover Sei Ladi Boy Zasmita mengatakan proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.

Sementara, untuk titik awal jalan layang dari Perumahan San Dona dan berakhir di Rumah Duka Marga Tionghoa Batam.

"Insya Allah, kita kan sudah mulai dari awal tahun 2024, akhir tahun selesai kami targetkan," ujar Boy.

Ia menyampaikan panjang jembatan jalan layang Sei Ladi sekitar 120 meter dengan pendekat jembatan di kedua ujungnya masing-masing sekitar 60 meter.

Adapun lebar jalan layang ini memiliki lebar 10,5 meter dengan 3 lajur.

"Jalan layang ini khusus untuk jalur kendaraan dari arah Sekupang menuju ke arah Batam Center," kata Boy.

Baca juga: BP: pengembangan infrastruktur mudahkan akses bisnis di Batam
Baca juga: Pembangunan infrastruktur dorong peningkatan ekonomi di Batam
Baca juga: Realisasi proyek Rempang Eco City dipercepat, utamakan hak warga

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Membangun pemahaman bersama agar ODGJ bisa kembali ke lingkungannya******

Pekanbaru (ANTARA) - Merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan sebuah tantangan yang dapat menguras emosi dan fisik. Oleh karena itu,  merawat ODGJ dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan penuh kesabaran. 

Pola komunikasi yang baik serta  menghindari konfrontasi adalah hal yang harus diperhatikan ketika menghadapi ODGJ. Sebab, jika salah menyikapi justru akan memperburuk situasi.

Pasien ODGJ atau disebut rehabilitan bisa sembuh kendati harus minum obat teratur. Tapi, untuk memulangkan pasien yang dinilai sudah sembuh ke keluarganya sering kali tidak mudah karena stigma tidak baik terhadap ODGJ.

Jika mereka dipulangkan, tidak jarang mendapat perundungan, ejekan atau dikucilkan. Namun, jika yang bersangkutan tetap bertahan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maka justru akan memperlambat pemulihannya, bahkan sakitnya bisa kambuh lagi. 

Tantantan seperti itu hingga kini masih sering dihadapi pengelola rumah sakit jiwa, di antaranya
yang dihadapi RSJ Tampan Pekanbaru.  

Persoalan klise tersebut masih dihadapi RSJ di Tanah Air. Bahkan, warga yang mengantar pasien ODGJ tanpa identitas, justru terus berdatangan sehingga bisa menimbulkan kerawanan melebihi kapasitas yang ada.  

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, perilaku, atau kombinasi dari ketiganya. Gangguan jiwa berhubungan dengan stres atau masalah pada aktivitas sosial, pekerjaan, dan keluarga.

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.


Tidak bisa menolak

Manajemen RSJ Tampan di Jl HR Soebrantas No.KM 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, tidak akan pernah bisa menolak ketika masyarakat mengantarkan orang yang berada dalam gangguan kesehatan jiwa itu untuk dirawat.

Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin, mengemukakan bahwa sesuai standar operasional prosedur    pihaknya tidak bisa menolak orang tanpa identitas yang diantar ke RSJ, sebab mereka harus dipelihara oleh negara. 

"Biasanya masyarakat mengantar pasien yang mengalami gangguan jiwa itu, paling sering pasien yang 'ditemukan' di jalan. Itu sudah memang menjadi tanggung jawab kami. Tapi ironis, ketika sudah mulai 'pulih', justru keluarga sering kali tidak mau menerima kepulangan mereka karena stigma," kata Zainal Arifin menambahkan.

Jumlah pasien ODGJ yang menjalani perawatan di RSJ Tampan yang beberapa hari lalu berjumlah 314 orang, namun kini sudah mencapai 328 orang. ODGJ berkeliaran di jalan seperti  tidak pernah habis.

Sementara itu, Psikolog klinis di RJS Tampan, Maha Decha Dwi Putri Spsi MPsi, mengatakan pemicu seseorang bisa mengalami gangguan jiwa bisa faktor pola asuh, faktor genetik, juga bisa karena tekanan dari dalam keluarga atau dari lingkungan, atau karena tidak mampu secara maksimal mengelola stres yang mereka hadapi.  

Oleh karena itu, agar tidak mengalami gangguan kejiwaan, setiap orang harus bisa melakukan antisipasi sejak dini mulai dari keluarga. Semua pihak harus memberikan dukungan positif dan masyarakat perlu diedukasi agar bisa menerima rehabilitan kembali ke rumah maupun lingkungannya dengan baik serta nyaman. 

Setiap orang sudah seharusnya bisa melawan stigma agar rehabilitan bisa nyaman kembali ke rumah mereka. Sebab, obat yang paling mahal itu adalah dukungan keluarga berupa perhatian, kasih sayang, kepedulian, rasa simpati dan empati,  mendapat pengakuan, bahwa mereka sudah sembuh. 

Memang, pasien tetap rutin meminum obat dan tidak boleh putus. Namun begitu, harus dipastikan rehabilitan sudah bisa diterima oleh keluarga inti, dicintai dan diperhatikan lagi. 

Contohnya, RA (50), rehabilitan "sembuh", bisa diterima kembali oleh keluarga, bahkan sudah bisa menanam sayur dan saat panen memberikan kepada perawatnya dulu. 

Di sini, pasien yang sudah berada pada kondisi kooperatif bisa dilatih bertani, menjahit, berkebun, dan lain lain agar saat kembali ke rumah bisa produktif.  

Sukses  yang membahagiakan perawat adalah ketika pasien ODGJ mengalami penyembuhan, dari hari  per hari menyaksikan perubahan mereka, koperatif saat berkomunikasi bahkan bisa menangis saat mereka meninggalkan rumah sakit.     

Seluruh perawat dan petugas RSJ Tampan terharu melihat kesembuhan RA dan bisa kembali ke rumah dengan tenang meski tetap harus meminum obat dengan teratur.

"Sosialisasi sering kita giatkan. Sebab, kendala dalam memulangkan pasien ODGJ yang sembuh itu adalah stigma masyarakat, beban atau aib  bagi keluarga serta faktor ekonomi," kata Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin. 

Rehabilitan yang kooperatif dan dinyatakan sembuh sudah bisa kembali ke keluarga. Peran keluarga  sangat membantu pasien untuk bisa kembali normal dengan mengingatkan dan membantu mereka  tetap meminum obat sesuai resep dokter secara teratur. 


Rehabilitan "terlantar"

Kini masih ada pasein  atau rehabilitan sembuh yang "terlantar" di RSJ Tampan karena belum dijemput keluarga. 

Untuk itu, manajemen RSJ Tampan berupaya mengirim mereka untuk tinggal di penampungan sementara seperti ke Panti Laras awal 2024 sebanyak 14 orang, Panti Werda 8 orang dan 12 orang ke tempat penampungan di Pekanbaru. 

Status kependudukan rehabilitan  ada yang bisa diketahui ada yang tidak bisa diketahui. Setelah melalui pemeriksaan iris mata di kantor dinas kependudukan, tempat asal mereka bisa diketahui. Meteka berasal  dari Aceh, Sumbar, Bengkulu dan NTT. Bahkan juga ada dari Thailand.  

Pemulangan mereka ke daerah asal masing masing bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Manajemen RSJ Tampan juga mengupayakan pasien ODGJ yang masih menjalani perawatan untuk mendapatkan KTP guna memperoleh layanan kesehatan program JKN-KIS. 

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPKK) Provinsi Riau periode Januari-Februari 2024, Suti Mulyati Edy SKed,  mengatakan kesehatan jiwa merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK.

PKK sebagai mitra  pemerintah memiliki peran strategis, termasuk menjaga kesehatan jiwa memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab gangguan jiwa, sebab PKK sebagai agen informasi dan pembangunan.

Karena itu, anggota PKK dapat juga melaporkan jika menemui masyarakat yang mengalami gangguan jiwa kepada RT/RW setempat, sehingga pasien bisa berkonsultasi ke ahlinya atau jika perlu segera dirawat di RS Jiwa agar bisa segera mendapatkan penanganan.

Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja. Orang tua harus menjaga kesehatan jiwa pada anak anak. Penggunaan telepon genggam berlebihan misalnya, bisa memicu ketergantungan dan berdampak kepada ketidakstabilan emosi anak.

Sudah saatnya, masyarakat menghilangkan stigma buruk ODGJ yang telah menjalani pemulihan. Penerimaan rehabilitan untuk pulang kembali ke rumah justru akan sangat mendukung kesembuhan yang lebih baik. Mereka memiliki hak untuk hidup normal kembali dan dihargai.
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Memetik makna dari nestapa bencana******

Jakarta (ANTARA) - Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menerjang berbagai daerah, merenggut nyawa, harta benda, dan mengantarkan duka di wajah anak negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 350 kejadian bencana alam hidro-meteorologi yang melanda Indonesia sejak akhir Januari hingga pekan pertama Maret 2024.

Selama periode itu total ada satu juta lebih jiwa terpaksa mengungsi dan 42 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam itu.

Kerusakan menerpa lebih dari 13.232 unit rumah, 243 unit fasilitas, terdiri dari satuan pendidikan, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, 30 unit jembatan, hingga 28 ribu hektare sawah petani gagal panen.

Sungguh sebuah peristiwa yang memerihkan, tapi ini lah kenyataannya. Bangsa ini masih perlu banyak belajar peka menghadapi fenomena alam, sehingga dampak kerusakan itu bisa diminimalisir melalui serangkaian strategi dan kesadaran yang penuh.

Saatnya berbenah

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan rentetan bencana ini sejati nya adalah muara dari cuaca ekstrem akibat aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di Selatan Pulau Jawa bagian Barat, – adanya aktivitas Madden Jullian Oscilliation (MJO).

Fenomena itu memicu hujan sekaligus meningkatkan potensi bencana sebagian besar wilayah Indonesia dari bagian timur – barat, sebagaimana yang dilaporkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tapi bukan berarti tidak ada peringatan dini sebelumnya. Abdul menyerukan, BNPB telah secara masif menginformasikan kondisi cuaca dan iklim per harinya yang diterbitkan BMKG itu supaya masyarakat bisa terhindar dari bahaya dampak yang ditimbulkan.

Hanya saja, diakui kalau sikap keteledoran masyarakat dan lambannya respons pengambil keputusan menjadi kendala yang justru kerap memperparah dampak kejadian bencana di daerah.

Indikasi itu dimulai dari banjir yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, pada 5 Februari 2024.

Banjir merusak 26.998 hektare sawah hingga petani di Demak dan Kudus mengalami gagal panen, 4 ribu rumah terendam dan memaksa sebanyak 71 ribu orang dievakuasi ke tempat pengungsian, hingga lebih tiga pekan lamanya.

Sebagai bahan evaluasi, dampak bencana itu semestinya bisa dicegah jika saja rehabilitasi - perawatan tanggul-tanggul pembatas di Sungai Wulan diselesaikan tepat waktu.

Jebolnya tanggul dan sumbatan aliran air akibat tata kota yang tumpang tindih menyasar kawasan bantaran turut berkontribusi mengapa banjir meluas ketika diterpa hujan intensitas lebat kala itu.

Apa yang terjadi di "Kota Santri" itu lain halnya dengan bencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo-Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang menjadi contoh paling kentara mengenai abainya manusia.

Tanah longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga meruntuhkan segmen tebing dengan struktur tanah yang labil pada 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT.

Beberapa hari sebelum terjadi tanah longsor telah diinformasikan akan ada peningkatan hujan deras, masyarakat diimbau untuk waspada dan menghindari kawasan perbukitan.

Namun informasi yang didapatkan BNPB, saat kejadian tanah longsor justru banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian.

Nahas bagi warga itu, beberapa di antara mereka tidak menyadari bahwa eskalasi longsoran meluas, sehingga dengan cepat datang langsung menggulung.

Alhasil, material longsor dari sisi bukit menghantam 15 unit motor dan 2 unit mobil. Sebanyak 24 orang terdampak atas peristiwa itu, 19 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka-luka.

Tapi tidak untuk lima orang lainnya, mereka dinyatakan meninggal dunia. Bahkan dari lima orang yang meninggal dunia baru satu jasad yang berhasil ditemukan, selebihnya masih tertimbun di bawah material tanah sedalam 100 meter itu hingga saat ini.

Demikian pula terjadi saat bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, 21 Februari 2024.

Dalam waktu kurang dari 10 menit angin berkecepatan 63 kilometer per jam itu merusak 503 unit rumah, 13 pabrik dan fasilitas umum di “Bumi Parahyangan”.

Kala itu, warga tidak segera menyelamatkan diri, sebagian justru merekam kejadian itu. Sehingga menambah catatan jadi sebanyak 1.466 orang terdampak, dan 33 orang di antaranya menjadi korban luka-luka, setelah terkena serpihan material yang digulung oleh pusaran angin setinggi lebih dari 10 meter itu.


​​​​Penguatan peran pemda

Pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang paling memahami karakteristik sosial-ekologis wilayahnya, memiliki peran penting dalam merumuskan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang tepat.

Strategi itu, termasuk bagaimana menangani sikap masyarakat yang acapkali tak mengindahkan peringatan, seperti apa yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Peran vital pemda itu makin diperkuat dengan data historis yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan adalah daerah yang langganan mengalami bencana itu.

Jika di telisik 10 tahun ke belakang, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, menjadi empat provinsi terbanyak yang mengalami dampak cuaca ekstrem berujung bencana serupa.

Terhitung sejak periode 2014-2023 tercacat 2.361 peristiwa kebencanaan melanda Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat 2.245 peristiwa, Jawa Timur 1.320 peristiwa, Sulawesi Selatan 651 peristiwa. Jumlah korban jiwa terdampak terbesar mencapai 15.141 orang, sebanyak 9.052 rumah warga rusak.

"Ketika sudah mengetahui kejadian bencana masa lalu, mestinya pemda tahu bagaimana mitigasi bencana yang lebih tepat di masa depan, dan pusat memastikan dukungan," kata Abdul.

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan demi keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam di daerah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan mengatakan bahwa semua bisa di mulai dari hal sederhana yakni menggiatkan pemberian literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana.

Belajar dari pengalaman ini agaknya pemberian literasi seputar kebencanaan bukan hanya melalui kecanggihan teknologi digital, tapi perlu kembali ada interaksi sosialisasi tatap muka.

Walaupun sederhana, tapi upaya ini porsinya penting untuk dilakukan, sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami potensi atau ancaman yang ada.

Pemerintah pusat melalui BNPB siap memfasilitasi dukungan manakala pemda kesulitan finansial untuk melakukan simulasi, edukasi di sekolah, dan kampanye publik yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya siaga bencana itu.

Dana bantuan siap pakai, masing-masing senilai Rp150 juta, Rp200 juta, hingga Rp300 juta akan digelontorkan untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana, seperti yang sudah dilaksanakan dua bulan terakhir ini.

Kemudian naik pada level yang serius; upaya mitigasi meliputi pembangunan sistem drainase memadai di daerah perkotaan, penerapan tata ruang, hingga mempertahankan ruang terbuka hijau dan pepohonan di daerah perbukitan terjal untuk mencegah erosi tanah dan longsor.

Bahkan penyediaan hunian layak dan aman dari terpaan banjir, tanah longsor, gempa, puting beliung sudah sepatutnya diseriuskan, demi keselamatan publik.

Berat memang, tapi seberapa pun besar uang yang siap dikeluarkan untuk penanganan tidak akan pernah cukup menggantikan kenestapaan keluarga yang kehilangan anak, sanak saudara, harta benda, dan mata pencaharian.

Dari itu mari bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih siaga bencana, karena pada intinya bencana alam adalah kenyataan yang mesti dihadapi bersama.

Mencegah kerusakan akan selalu lebih baik dari pada memperbaiki, caranya dengan menjaga alam tetap lestari maka alam akan menjaga kita.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：supertoto、buku mimpi 48、cara mencari kesibukan yang menghasilkan uang

Terkait：asiahoki77、game slot mudah menang、erek kaki、erek erek mobil terbalik、situs slot gacor terbaik dan terpercaya、mbahtoto、pinjam lewat dana、uban4d、jam gacor domino island、pola maxwin princess 1000 hari ini

---

---

bab terbaru：pusatwin（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29