cara dapat uang di website

Oke aku penjahatnya

Jepang Rampungkan Tahap Ketiga Pembuangan Limbah Radioaktif PLTN Fukushima******

FUKUSHIMA — Tahap ketiga pembuangan air limbah nuklir radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, ke laut berakhir Senin (20/11/2023) kemarin, kata operator pembangkit listrik tersebut.

Namun, perusahaan pengelola PLTN tersebut merencanakan tahap berikutnya pada tahun fiskal ini.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Melansir Antara, seperti pada tahap sebelumnya, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc (TEPCO) melepaskan sekitar 7.800 ton air olahan ke sekitar satu kilometer lepas pantai melalui terowongan bawah air mulai 2 November.

China dan Rusia tetap menerapkan pembatasan impor produk kelautan dari Jepang sejak air nuklir olahan tersebut dibuang Agustus silam.

Pada tahap keempat pembuangan yang akan diselesaikan tahun fiskal ini sampai Maret, TEPCO berencana  melepaskan 31.200 ton air olahan melalui sistem pemrosesan cairan canggih yang menghilangkan sebagian besar zat radioaktif,  kecuali tritium.

Total tritium yang dilepaskan ke laut diperkirakan mencapai lima triliun becquerel atau kurang dari seperempat batas tahunan 22 triliun becquerel.

TEPCO ingin membuang 1,34 juta ton air yang dikumpulkan di lebih dari seribu tangki di PLTN itu dalam tiga dekade ke depan setelah mengencerkannya dengan air laut hingga seper-40 tingkat konsentrasi tritium yang dibolehkan oleh standar keselamatan Jepang.

Sejak awal pembuangan, TEPCO mengaku telah mendeteksi maksimum 22 becquerel tritium per satu liter air laut dalam sampel yang diambil daerah dekat saluran keluar, jauh di bawah batas yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebsar 10.000 becquerel untuk air minum.

ahli super

160 Nyawa Melayang jadi Korban Banjir El Nino di Kenya******

NAIROBI —Jumlah korban tewas pada bencana banjir akibat El Nino di Kenya yang tiada henti melonjak hingga 160 jiwa. Di samping itu, sebanyak 529.120 orang dari 105.824 rumah tangga mengungsi.

“Upaya terpadu untuk mendistribusikan pasokan penting, termasuk makanan dan non-makanan, terus dilakukan melalui darat dan udara serta airdrop di daerah-daerah yang tidak dapat diakses di 19 wilayah yang terkena dampak. Upaya evakuasi juga sedang dilakukan dengan kapal Angkatan Laut dan Layanan Penjaga Pantai Kenya,” kata juru bicara pemerintah Isaac Mwaura, Selasa (5/12/2023), sebagaimana dilansir Antaradari Anadolu.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Sebagai respons atas meningkatnya krisis, pemerintah terpaksa membangun sembilan kamp tambahan di Tana River County, Migori, Homa Bay dan Voi untuk mengakomodasi warga yang mengungsi yang bergulat dengan dampak banjir.

Hujan yang masih turun di Kenya telah menimbulkan serangkaian tantangan, dengan meluasnya banjir, tanah longsor, yang mendatangkan malapetaka di seluruh negeri. Setidaknya ada 36 sekolah yang terendam banjir.

“Dampak terhadap infrastruktur sangat terlihat, dengan banyak jalan tidak bisa dilewati, mengganggu transportasi bagi warga dan bantuan,” sebut Mwaura.

Kenya bukan satu-satunya negara yang menghadapi dampak buruk El Nino. Negara Somalia dan Ethiopia juga dilanda hujan lebat.

Hujan yang terus-menerus telah menyebabkan kematian ratusan orang, pengungsian meluas, dan hancurnya infrastruktur penting di ketiga negara tersebut.

El Nino merupakan sebuah fenomena iklim yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut secara berkala. Kondisi ini telah menyebabkan perubahan pola curah hujan secara signifikan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem seperti banjir.

Dampaknya melampaui batas negara, mengganggu ekosistem di seluruh dunia dan membuat masyarakat rentan terhadap kekuatan alam yang tak kenal ampun.

Bepergian dengan Dewa Kematian

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Teknik Menelan Surga Kuno

Israel Samakan Hamas dengan Nazi saat Gempur Gaza******

GAZA —Seorang pakar sejarah, kelahiran Israel, untuk bidang studi Holocaust dan genosida mengkritik para pejabat Israel yang menggunakan ingatan soal Holocaust sebagai pembenaran bagi serangan maut Israel di Gaza.

“Mengaitkan Hamas dengan Nazi berarti bahwa Hamas dianggap sebagai Nazi. Karena itu, Nazi tidak diajak bicara –dianggap harus dibunuh,” kata Profesor Omer Bartov, pengajar di Brown University di Amerika Serikat, kepada Anadolu,sebagaimana dilansir Antara,Rabu (6/12/2023).

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Sebut Pekerjaan Ini Belum Bisa Digantikan Teknologi

Menurut pakar tersebut, pengaitan Hamas dengan Nazi juga berarti bahwa secara tidak langsung anggapan itu merujuk pada orang-orang Palestina pada umumnya atau pada perlawanan Palestina terhadap pendudukan Yahudi Israel.

Rentetan serangan Israel di Gaza hingga kini telah menewaskan sedikitnya 16.200 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Bartov juga mengatakan para pejabat Israel dan negara-negara Barat –yang menyebut serangan Hamas 7 Oktober sebagai “Holocaust kedua”– bisa berpotensi memicu sentimen anti semitisme di Barat, terutama kawasan Eropa Timur. Penyebutan seperti itu juga bisa memicu Islamofobia di kawasan tersebut.

“Apa yang terjadi pada 7 Oktober sangat mengguncang perasaan Israel maupun banyak orang Yahudi yang berada di luar Israel … benar-benar tidak pernah ada kejadian seperti itu bagi Yahudi di Israel sejak Perang Dunia II,” ujarnya.

“Gagasan keseluruhan soal Israel sebagai negara, sebagai sebuah negara Yahudi, didasarkan atas gagasan bahwa kejadian itu tidak akan pernah terjadi lagi,” kata Bartov menambahkan.

Bartov menyebutkan Holocaust merupakan sebuah program sistematis pembunuhan semua orang Yahudi oleh rezim Nazi Jerman –yang tidak bisa dibandingkan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober.

Menurut dia, serangan Hamas pada 7 Oktober adalah sebuah tindakan teroris, sebuah kejahatan perang.

“Tapi menurut saya, (kelompok) itu tidak bisa dibandingkan dengan sebuah negara seperti negara Nazi yang ketika itu memiliki aparat militer dalam skala besar, SS, Gestapo, yang memiliki fokus,” katanya menjelaskan.

“Salah satu tujuan utama (Nazi) adalah untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di Eropa. Menyamakan tujuan seperti itu dengan apa yang telah dilakukan Hamas menurut saya secara historis tidak akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyamaan tersebut adalah “benar-benar semacam ungkapan propaganda.”

Pembandingan seperti itu, menurut Bartov, bukan hal baru. Ia menyebut kejadian pada 1982 sebagai contoh. Perdana menteri Israel saat itu, Menachem Begin, menyamakan Yasser Arafat dengan Adolf Hitler yang bersembunyi di lubang perlindungan bawah tanah.

“Dan itu membuat publik Israel marah. (Penyamaan) itu memberikan mereka gambaran bahwa semua perlawanan Palestina sama dengan Nazi. Itu jelas merupakan propaganda, dan tidak mencerminkan kenyataan,” katanya.

Tim bayi lucu dari kiamat

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Kronik Penulis Lucu

China akan Manfaatkan Posisi di Dewan Keamanan PBB untuk Tekan Israel******

GAZA — China akan memanfaatkan posisinya sebagai presiden bergilir di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menanggapi serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa Gaza, Palestina, Rabu (15/11/2023).

Sebagai informasi, militer Israel menyerbu RS Al-Shifa di Kota Gaza pada Rabu pagi setelah sebelumnya melakukan serangan besar di sekitar RS tersebut.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout menyebut pasukan Israel menyerbu gedung operasi dan ruang gawat darurat di rumah sakit tersebut dan melakukan pencarian di ruang bawah tanah RS.

“Situasi kemanusiaan di Gaza sangat meresahkan dan memilukan. Sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan PBB bulan ini, China akan menanggapi seruan komunitas internasional maupun meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya negara-negara Arab,” kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu.

Mao Ning mengatakan China mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil dan melanggar hukum internasional.

Mao Ning menyebut China telah berupaya untuk melakukan mediasi dan berulang kali menyerukan gencatan senjata dan mencegah bencana kemanusiaan lebih lanjut.

“Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memainkan peran aktif dan konstruktif dalam menghentikan permusuhan, meredakan ketegangan, menghadirkan situasi kemanusiaan, dan pada akhirnya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel melalui solusi dua negara,” tambah Mao Ning seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Mao Ning mengatakan sebagai presiden bergilir DK PBB, China ingin menegakkan keadilan, membangun konsensus, dan mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab dan bermakna DK PBB sehingga dapat melindungi warga sipil dan memulihkan proses perdamaian.

“Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Utusan Khusus Pemerintah China untuk Masalah Timur Tengah Zhai Jun telah mengunjungi negara-negara terkait dan terlibat dalam upaya mediasi perdamaian baru-baru ini. Kami akan terus memainkan peran aktif dan konstruktif untuk meredakan situasi,” ungkap Mao Ning.

Pasukan Israel menyerbu RS Al-Shifa yang merupakan RS terbesar di Gaza karena menduga Hamas memiliki pusat komando bawah tanah yang berada di bawah rumah sakit tersebut.

Tuduhan yang dibantah keras oleh Palestina dan pejabat kesehatan.

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout menegaskan tentara Israel tidak menemukan bukti adanya anggota kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang bersembunyi di dalam atau sekitar rumah sakit.

Hal itu bertolak belakang dengan tuduhan Israel sebelum menyerbu kompleks RS itu.

Juru bicara WHO Margaret Harris mengatakan RS tidak hanya menaungi 700 pasien tapi juga 400 staf kesehatan dan sekitar 3.000 orang pengungsi.

Dia menambahkan RS melaporkan 20 pasien meninggal dalam 48 jam terakhir.