olympus gacor maxwin

Benua Kelaparan

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Perintahkan Bulog Percepat Impor Beras******

Pemerintah memerintahkan Perum Buloguntuk mempercepat impordan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritelmodern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholdersterkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Terus juga mempercepat impornya. Jadi, yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran," sambungnya.

Haryo mengatakan kenaikan harga beras hingga kelangkaan di pasar disebabkan karena mundurnya musim tanam. Di lain sisi, pengadaan beras impor juga masih berproses.

Ada juga tingginya harga pupuk dunia imbas pasokan bahan baku yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Haryo menyinggung soal rantai pasok global akibat konflik di Terusan Suez yang mengganggu pasokan pangan dunia dan Asia.

Sementara itu, Bos Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan pihaknya akan terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau soal izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi Ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," katanya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Insyaallahstok Bulog tersebut terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin (impor) 2 juta ton sepanjang tahun, kita kelola. Karena sekarang juga cukup, untuk apa tambahkan (impor) sekarang, toh masih cukup untuk sampai Ramadan dan lebaran, cukup," tegas Bayu.

Akan tetapi, Bayu menemukan keanehan soal kelangkaan beras di toko ritel modern. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern pada Januari 2024-Februari 2024 160 persen lebih banyak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Ia menegaskan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern demi memudahkan masyarakat atau rumah tangga yang membutuhkan.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu.

Bayu menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia menyebut Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya jika misteri itu tak segera diungkap.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Kecantikan Yan Xiaoyun

Pejalan Kaki Bakal jadi Kasta Tertinggi di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan pejalan kaki akan menjadi kasta tertinggi di antara mobilisasi lainnya di IKN.

"Kita memiliki kota yang kasta paling tertinggi di kota itu adalah pejalan kaki. Kita ingin pejalan kaki itu asyik gitu ya. Dan juga bisa secara efisien memberikan kita layanan untuk menuju satu tempat-tempat yang kita inginkan sehari-hari," kata Bambang dalam konferensi pers di Hotel The Ritz Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

Mobilitas di IKN dalam hal ini harus mengutamakan pada pejalan kaki, kendaraan non-bermotor seperti sepeda, transportasi publik harus lebih utama.

Bambang menyebut ia dan timnya akan mengembangkan satu sistem transportasi yang sustainable atau berkelanjutan di IKN. Hal ini tentu juga akan mencakup tak hanya transportasi yang berhubungan dengan penumpang, tapi juga barang.

Ia juga ingin menunjang aktivitas dari mobilitas para penghuni kota IKN dengan multimoda, yang berada di darat, laut, hingga udara.

"Bagaimana ketiga moda nanti akan mewujudkan satu sistem jaringan yang efisien, yang akan menunjang aktivitas dari mobilitas para penghuni Ibu Kota Nusantara ini," sambung dia.

"Juga kita ingin melihat bahwa kota ini nanti benar-benar memanjakan para penghuni dan warganya. Dalam arti bahwa kita memiliki konsep kota 10 menit," jelas dia lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Silvia Halim juga menyampaikan aksesibilitas untuk pejalan kaki akan tersedia.

"Supaya semua pergerakan bisa jadi secara seamless, secara aman dan secara nyaman," kata Silvia.

Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN, terkait sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Apa Penyebab Beras Langka? Ini Kata Erick hingga Bos Bulog******

Menteri BUMN Erick Thohirhingga Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi angkat suara soal isu kelangkaan beras di toko ritel modern.

Erick menyebut ada musim tanam dan panen yang mempengaruhi stok beras tanah air.

"Siklus ini terjadi, karena itu siklusnya hari ini kita lihat juga di Maret (2024) itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton. Tentu di masa-masa ini kita harus intervensi," ucapnya saat mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia dipanggil Jokowi bersama Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Tinggal bagaimana masyarakat bisa (memilih) opsi, ada yang premium Rp69.500 (per 5 kg) atau Rp54.500 (beras SPHP per 5 kg), itu kan opsi bagaimana kita melakukan konsumsi yang sesuai daya beli keluarga. Tapi pemerintah pastikan 250 ribu ton kita gelontorkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis adanya kelangkaan beras di ritel modern.

Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern sebanyak dua pack alias 10 kg per orang. Namun, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.

"Alasan dibatasi 2 pack karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," tutur Arief.

"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pak, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pak. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" imbuhnya.

Di lain sisi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut ada keanehan yang terjadi di toko ritel. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Bayu menekankan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Peritel Kesulitan Dapat Pasokan Beras Premium******

Peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat  beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Aprindo karena itu meminta pemerintah merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

Relaksasi ini pun bertujuan untuk mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan Ramadhan dan Idul Fitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]