anekatoto

Permainan online Raja Fajar

jagoanwin

Anggota OPEC+ perpanjang pemangkasan produksi minyak hingga Q2 2024******

Wina (ANTARA) - Beberapa anggota OPEC+ pada Minggu (3/3) mengumumkan perpanjangan pemangkasan produksi minyak hingga kuartal kedua (Q2) 2024 guna mendukung "stabilitas dan keseimbangan pasar minyak."

OPEC+ adalah kelompok produsen minyak yang terdiri dari negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dan sekutunya.

OPEC pada Minggu malam waktu setempat menyatakan bahwa Sekretariatnya "mencatat pengumuman" dari beberapa negara OPEC+ tersebut mengenai perpanjangan pemangkasan sukarela tambahan sebesar 2,2 juta barel per hari (bph) untuk Q2 2024.

OPEC menjelaskan bahwa pengurangan tambahan ini diambil dari kuota yang disepakati dalam pertemuan tingkat menteri OPEC+ pada Juni 2023 lalu. Pengurangan ini merupakan tambahan dari pengurangan produksi sukarela yang diumumkan oleh negara-negara OPEC+ pada April tahun lalu dan kemudian diperpanjang hingga akhir 2024, kata OPEC.

Pada November 2023, Arab Saudi, Rusia, dan beberapa negara OPEC+ lainnya mengumumkan pemangkasan produksi secara sukarela dengan total sekitar 2,2 juta bph untuk kuartal pertama (Q1) tahun ini.

Kementerian Energi Arab Saudi pada Minggu mengatakan bahwa negaranya, yang merupakan pemimpin de facto OPEC, akan memperpanjang pemangkasan produksi sukarela sebesar 1 juta bph hingga akhir Juni tahun ini. Negara tersebut akan memproduksi minyak sekitar 9 juta bph sampai akhir Q2 tahun ini, kata kementerian itu.
 

Rusia, sekutu utama OPEC, juga mengumumkan pemangkasan sukarela sebesar 471.000 bph dari produksi dan ekspor minyak mentahnya untuk Q2. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pemangkasan 500.000 bph di Q1.

Negara-negara OPEC+ lainnya, termasuk Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman, juga memperpanjang pemangkasan produksi sukarela mereka hingga Q2 2024.

Namun, pernyataan OPEC menyebutkan bahwa pemangkasan sukarela ini "akan disesuaikan secara bertahap tergantung pada kondisi pasar" guna mendukung stabilitas pasar setelah bulan Juni.

Negara-negara OPEC+ akan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada Juni mendatang guna membahas target produksi. 


 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Monster Apartemen Sehari-hari

slot selalu maxwin

Jepang Jadi Tuan Rumah Konferensi Untuk Tingkatkan Pertumbuhan dan Pemulihan Ekonomi Ukraina******

Tiga Ratus Pejabat Pemerintah dan Perwakilan Bisnis Hadir Untuk Menunjukkan Dukungan Jepang Bagi Rekonstruksi di Ukraina
Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Tanggal 19 Februari, perwakilan pemerintah Jepang dan Ukraina serta berbagai perusahaan berkumpul di Tokyo untuk menghadiri Konferensi Jepang-Ukraina untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi.
Dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, delegasi pemerintah Jepang menjanjikan dukungan jangka panjang bagi pemulihan Ukraina melalui kemitraan publik-swasta. Sementara delegasi Ukraina, dipimpin oleh Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal, berterima kasih kepada Jepang atas bantuan yang diberikan dan mengajak berbagai perusahaan Jepang untuk berinvestasi pada rekonstruksi Ukraina. Setiap delegasi beranggotakan lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pejabat perusahaan. Total sekitar 300 orang dan 130 perusahaan mengikuti konferensi tersebut. Kedua pemerintah sepakat bekerja sama dalam tujuh bidang utama: penanggulangan ranjau darat dan pembersihan puing-puing, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi mata pencaharian, pengembangan pertanian, bioteknologi, teknologi digital dan informasi, infrastruktur transportasi dan energi, serta tindakan anti korupsi dan penguatan pemerintahan.
Saat menyampaikan pidato utama, Perdana Menteri Kishida menjelaskan bahwa dukungan terhadap pemulihan Ukraina dari perang yang sedang berlangsung adalah “investasi di masa depan,” dan menyerukan masyarakat internasional untuk berkontribusi. “Sektor publik dan swasta Jepang akan bekerja sama melalui pendekatan di seluruh Jepang, berbekal pengetahuan dari upaya rekonstruksi pasca perang dan bencana di Jepang,” kata beliau. “Promosi rekonstruksi ekonomi ini adalah investasi bagi masa depan Ukraina maupun investasi di Jepang dan seluruh dunia.” Beliau menjabarkan berbagai inisiatif baru bagi sektor publik dan swasta di Jepang untuk mendukung Ukraina. Kishida juga mengumumkan bahwa Jepang akan meringankan persyaratan visa masuk bagi warga negara Ukraina yang terlibat dalam proyek kerja sama Jepang-Ukraina.
Perdana Menteri Shmyhal berterima kasih kepada Jepang atas bantuan berkelanjutan, dan kepada Perdana Menteri Kishida atas kunjungan ke Ukraina pada tahun 2023. Beliau berkata, “Konferensi hari ini akan menjadi langkah maju untuk terus mengembangkan hubungan kedua negara.” Shmyhal menyebutkan kesuksesan finansial berbagai perusahaan Jepang di Ukraina sejauh ini, dan mengundang para pelaku bisnis agar berinvestasi lebih lanjut untuk “keajaiban ekonomi Ukraina” yang akan datang. Beliau menekankan bahwa sektor utama seperti energi, pertanian, dan infrastruktur menawarkan peluang investasi utama dengan potensi pertumbuhan yang kuat.
Kedua pemimpin negara menekankan komitmen mereka terhadap kerja sama dan pentingnya sektor swasta dalam rekonstruksi Ukraina.
Konferensi ini menghasilkan pengumuman 56 dokumen, termasuk perjanjian antar pemerintah. Kedua pemerintah menandatangani konvensi penghapusan pajak berganda, yang akan mendukung perusahaan Jepang untuk berinvestasi di Ukraina. Mereka juga menandatangani perjanjian pemberian kredit bilateral, bertukar catatan mengenai bantuan hibah bagi pemulihan darurat, dan berjanji untuk bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi.
Dokumen lainnya mencakup kesepakatan antara lembaga pemerintah dan perusahaan perorangan serta perusahaan bisnis. Perusahaan Jepang menandatangani perjanjian dengan perusahaan Ukraina dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan fasilitas energi, membangun kembali infrastruktur, menghilangkan ranjau darat, dan banyak lagi.
Sejak invasi Rusia di bulan Februari 2022, Jepang rutin memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan lain ke Ukraina. Setelah pengumuman kemitraan publik-swasta di konferensi ini, Jepang berencana menggunakan keahlian dan pengalaman teknologinya untuk pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana guna memperkuat dukungannya terhadap Ukraina.
Tersedia Galeri Multimedia/Foto: https://www.businesswire.com/news/home/53903285/en
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakDepartemen Luar Negeri+81-(0)3-3580-3311
Sumber: Departemen Luar Negeri Jepang

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Guizhou Fengyun

rtp live pragmatic play

Israel disebut rencanakan terkait serangan ke penerima bantuan di Gaza******

Ankara (ANTARA) - Serangan Israel terhadap orang-orang yang menantikan bantuan kemanusiaan pada Kamis (29/2) pagi, yang menewaskan 118 warga Palestina dan melukai lebih dari 750 lainnya, telah direncanakan oleh Tel Aviv, menurut laporan sejumlah media, Minggu (3/3).

Kejadian tersebut melibatkan pengusaha lokal yang menunjukkan kepeduliannya pada pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut.

Para pejabat Israel, pengusaha Palestina, dan diplomat Barat telah mengungkapkan bahwa Tel Aviv terlibat dalam perencanaan setidaknya empat iring-iringan bantuan ke Gaza utara selama sepekan terakhir, menurut laporan surat kabar New York Times.

Berbicara kepada media harian tersebut, dua diplomat Barat mengatakan mereka diberitahu oleh pejabat Israel tentang motif Israel di balik tindakan tersebut.

Pemerintah Israel dilaporkan menginisiasi upaya ini untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza utara, di mana kelaparan mengancam nyawa karena penangguhan sebagian besar operasi bantuan internasional, kata para diplomat yang tidak ingin disebutkan namanya.

Penangguhan ini terjadi di tengah pembatasan Israel terhadap truk bantuan dan meningkatnya pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Para pejabat Israel menjalin kontak dengan beberapa pengusaha lokal, meminta bantuan mereka dalam mengkoordinasikan iring-iringan bantuan swasta ke Gaza utara, dan Israel menawarkan dukungan keamanan, menurut dua pengusaha Gaza.

Salah satu pengusaha Palestina yang membantu mengatur beberapa truk bantuan Israel untuk inisiatif bantuan tersebut, Jawdat Khoudary, menyatakan betapa mendesaknya situasi ini, dengan mengatakan: “Keluarga, teman, dan tetangga saya sekarat karena kelaparan.”

Pada Kamis pagi, pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina yang menunggu bantuan kemanusiaan di selatan Kota Gaza di daerah "Bundaran al-Nabulsi", menyebabkan sedikitnya 112 warga Palestina tewas dan 760 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza.

Militer Israel mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa beberapa warga Palestina mendekati pos pemeriksaan militer yang mengawasi masuknya truk bantuan dan tentara melepaskan tembakan peringatan dan menembaki kaki warga Palestina yang terus bergerak ke arah pasukan.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan 30.410 orang dan melukai 71.700 lainnya dengan kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak
Baca juga: Uni Eropa kecam pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan oleh Israel
Baca juga: AS kirim bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara untuk pertama kali

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

erek erek belut

Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN******

Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin.

Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of developmentsekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," kata Ateh.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari
Baca juga: Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan
Baca juga: BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Keberuntungan membakar langit

depo gacor hari ini

Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya Kusumayuda mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Saksi yang dipanggil tim penyidik terkait penyidikan perkara tersangka AGK, tidak hadir dan tanpa konfirmasi kaitan alasan ketidakhadirannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan terhadap Gusti Chairunissya awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat (1/3). Pada jadwal pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga dijadwalkan memeriksa politikus Partai Gelora Elang Kusnandar Prijadikusuma sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, Elang juga tidak hadir tanpa keterangan.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Cecep Mochamad Yasin yang dijadwalkan diperiksa terkait dengan kasus AGK pada hari Selasa (27/2), juga tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada penyidik.

Penyidik KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum mengumumkan jadwal baru pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.

"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya dan hadir menjadi saksi adalah kewajiban hukum," ujar Ali.

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK panggil Gusti Chairunissya Kusumayuda terkait Abdul Ghani Kasuba

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci tidak terkalahkan

bayar lazada pakai akulaku

Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******

Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat

Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa. 

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024