game slot paling cepat menang

Qihua Yushu

Menteri KKP Bantah Ekspor Pasir Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggonomembantah keran eksporpasir laut kembali dibuka demi memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun aturan pembukaan keran ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak selang lama dari penandatangan beleid tersebut, sebanyak 95 pengusaha Singapura datang mengunjungi IKN Nusantara.

Singapura sendiri merupakan importir pasir laut terbesar di dunia pada 2019. Di sisi lain, Indonesia tengah getol menggenjot investasi asing untuk pembangunan IKN.

Sakti pun membantah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi demi memuluskan investasi Singapura ke IKN. Ia menegaskan ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Enggak adalah ke situ (memuluskan investasi). Kamu baca dong pp nya. Pp nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Ya kan?" ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan saat ini reklamasi di Tanah Air sedang marak. Ia pun menyebutkan beberapa di antaranya, seperti di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Nah reklamasinya dari mana, ini yang kami atur, bahannya reklamasinya harus dari bahan sedimentasi sehingga gak rusak lingkunganya," imbuhnya.

Hubungan pembukaan keran ekspor pasir laut dan Singapura ternyata juga menjadi perhatian media asing.

Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir usai 20 tahun dilarang. Langkah tersebut dianggap turut membantu proyek perluasan lahan di Singapura dan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Singapura mujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun" pada Senin (29/5) lalu.

Di paragraf pertama, mereka menyoroti kebijakan itu bisa menguntungkan Singapura dan memicu kerusakan ekosistem laut.

"Tindakan ini bisa membantu proyek perluasan di negara tetangga Singapura, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan soal habitat laut," tulis SCMP.

Indonesia sempat melarang ekspor pasir laut pada 2003. Sebelum larangan itu muncul, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan. Pada 1997 hingga 2002, RI mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun.

Media ekonomi Singapura, Business Times,juga turut memberitakan hal serupa.

Business Timesmelaporkan Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga mega proyek Pelabuhan Tuas. Proses reklamasi diperkirakan selesai pada 2030-an.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Masalah Aize

Lion Air Minta Maaf Karena Sering Telat Terbang******

Lion Air Group buka suara soal keluhan masyarakat atas seringnya penerbanganmereka mengalami delay atau keterlambatan.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mereka meminta maaf atas masalah tersebut

"Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya dalam pernyataan yang dikirimkan ke CNNIndonesia akhir pekan ini.

"Kompensasi keterlambatan penerbangan dijalankan sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku," katanya.

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

[Gambas:Video CNN]

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

a menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group.

Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

Merespons keluhan itu, Danang mengatakan sejatinya pihaknya tidak ingin mengecewakan penumpang.

Namun kata Danang, betapapun keterlambatan tidak diinginkan terkadang masalah itu sulit dihindari.

"Dan ini merupakan bagian dari industri ini," katanya.

Ia menambahkan keterlambatan penerbangan bisa terjadi karena berbagai variabel.

Pertama,cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

Kedua, kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

Itu katanya dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan.

"Tindakan bercanda bom dianggap serius dan mengancam keselamatan, sehingga maskapai akan menurunkan penumpang dan melakukan pengecekan tambahan pada pesawat," katanya.

Ketiga,keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan.

Ia menambahan , jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

Keempat, barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boarding pesawat dapat menjadi lebih lambat.

"Apabila terlalu banyak barang bawaan, dapat memperlambat proses ini. Awak kabin harus membantu penumpang untuk menyusun barang bawaan mereka dengan aman dan efisien. Proses boarding bisa membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapka," katanya.

Kelima,Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

Keenam,gangguan teknis.

"Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan adalah masalah teknis. Maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan," katanya.

Ketujuh,faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.

"Maskapai (sebenarnya) memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai keterlambatan. Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya.

kebangkitan orang mati

Aturan Perjalanan Baru Kemenhub: Boleh Tak Pakai Masker Asal Sehat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan empat Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatanbagi pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri di masa transisi endemi covid.

Salah satu subtansinya, penumpang kendaraan umum dibolehkan tidak memakai masker asal dalam kondisi sehat.

 Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan SE baru Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di Masa Transisi Endemi Covid-19, yang terbit pada 9 Juni 2023.

"SE ini mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023," kata Adita melalui keterangan resmi, Senin (12/6).

Secara umum, SE baru Kemenhub mengatur:

- Penumpang dianjurkan tetap melakukan vaksinasi sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan;

- Penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan virus;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko terpapar covid;

- Penumpang dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan pakai sabun secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;

- Penumpang yang sakit, berisiko tertular atau menularkan covid dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATU SEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Bahlil Minta DPR Tambah Anggaran Demi Tercapainya Target Investasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan butuh tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk bisa mengejar target investasisebesar Rp1.600 triliun di 2024.

Menurutnya, setiap tahun target investasi selalu naik tapi tidak diiringi dengan kenaikan anggaran. Tercatat pada 2022 target investasi sebesar Rp1.200 triliun, 2023 sebesar Rp1.400 triliun dan 2024 sebesar Rp1.600 triliun.

Padahal, ia menilai kenaikan anggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja BKPM sehingga mengejar target investasi lebih mudah.

Bahlil menceritakan salah satu yang butuh perbaikan adalah Online Single Submission (OSS). Sistem yang berperan penting karena digunakan untuk mempercepat pendaftaran investasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah (K/L).

Meski memiliki peran penting, namun OSS hanya dibangun dengan anggaran Rp30 miliar. Hal ini lah yang dinilai menjadi penyebab kecepatan sistem OSS belum maksimal sehingga perlu ditambah anggarannya.

Ia mengibaratkan pembangunan OSS ini seperti Avanza bekas yang diberikan ke BPKP, namun diharapkan bisa memberikan performa atau kecepatan seperti mobil Mercy saat dibawa ke jalanan.

Lihat Juga : Suharso Buka Suara soal Belum Restui Program Rice Cooker Gratis

"Negara kasih ke kami hanya beli Avanza second. Jadi kalau ada kekurangan memang nggak ada barang bagus yang harganya murah. Saya nggak menemukan teori ekonomi sejak saja SD kelas satu sampai sekarang. Kalau kita mau bagus dikasih anggaran juga yang bagus," jelasnya.

Karenanya, ia meminta DPR menyetujui usulan tambahan anggaran. Sebab, jika tidak disetujui, maka ia berharap tidak ada yang protes jika target investasi tahun depan tidak tercapai.

"2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah pimpinan. Saya juga nggak ngerti, kita bingung. Jadi kalau nggak sampai (target investasi) jangan salahkan kementerian investasi pimpinan," pungkasnya.

Adapun alokasi anggaran untuk Kementerian Investasi/BKPM ditetapkan sebesar Rp1,22 triliun dalam RAPBN 2024. Namun jumlah tersebut dinilai kurang sehingga minta tambahan sebesar Rp875 miliar.

Pada akhir rapat, Komisi VI DPR RI akhirnya menyepakati tambahan anggaran tersebut, sehingga pagu indikatif BKPM menjadi Rp2,1 triliun di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Menteri KKP Bantah Ekspor Pasir Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggonomembantah keran eksporpasir laut kembali dibuka demi memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun aturan pembukaan keran ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak selang lama dari penandatangan beleid tersebut, sebanyak 95 pengusaha Singapura datang mengunjungi IKN Nusantara.

Singapura sendiri merupakan importir pasir laut terbesar di dunia pada 2019. Di sisi lain, Indonesia tengah getol menggenjot investasi asing untuk pembangunan IKN.

Sakti pun membantah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi demi memuluskan investasi Singapura ke IKN. Ia menegaskan ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Enggak adalah ke situ (memuluskan investasi). Kamu baca dong pp nya. Pp nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Ya kan?" ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan saat ini reklamasi di Tanah Air sedang marak. Ia pun menyebutkan beberapa di antaranya, seperti di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Nah reklamasinya dari mana, ini yang kami atur, bahannya reklamasinya harus dari bahan sedimentasi sehingga gak rusak lingkunganya," imbuhnya.

Hubungan pembukaan keran ekspor pasir laut dan Singapura ternyata juga menjadi perhatian media asing.

Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir usai 20 tahun dilarang. Langkah tersebut dianggap turut membantu proyek perluasan lahan di Singapura dan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Singapura mujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun" pada Senin (29/5) lalu.

Di paragraf pertama, mereka menyoroti kebijakan itu bisa menguntungkan Singapura dan memicu kerusakan ekosistem laut.

"Tindakan ini bisa membantu proyek perluasan di negara tetangga Singapura, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan soal habitat laut," tulis SCMP.

Indonesia sempat melarang ekspor pasir laut pada 2003. Sebelum larangan itu muncul, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan. Pada 1997 hingga 2002, RI mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun.

Media ekonomi Singapura, Business Times,juga turut memberitakan hal serupa.

Business Timesmelaporkan Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga mega proyek Pelabuhan Tuas. Proses reklamasi diperkirakan selesai pada 2030-an.

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Jusuf Hamka Tantang Menkeu Masukkan Dirinya ke Daftar Obligor BLBI******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanidan jajarannya untuk memasukkan namanya sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika memang perusahaanya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), mempunyai utang kepada negara.

Obligor BLBI adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI yang ditujukan untuk membantu bank tersebut agar tidak kolaps saat krisis moneter. 

"Kalau ada utang BLBI, masukin dong kami dalam daftar obligor yang mendapatkan BLBI atau ada utang BLBI. Kan keren," katanya kepada CNNIndonesia, Senin (12/6).

Jusuf menegaskan CMNP tidak ada utang hingga ratusan miliar ke negara terkait BLBI, sebagaimana klaim Kemenkeu. Bahkan, Jusuf mengaku siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang tersebut.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak bener itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi, jangan asal bunyi. Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya.

"Tolong dong jangan diputar balik, Ibu ku, Ibu Menteri (Sri Mulyani) yang saya hormati, yang saya banggakan. Enggak kasihan kali sama rakyat. Masa begini, diputar-putar, digocek melulu," imbuh Jusuf.

Lihat Juga : Dalih Sri Mulyani Belum Mau Bayar Utang Negara Rp800 M ke Jusuf Hamka

Bos jalan tol itu meminta dipertemukan langsung dengan Sri Mulyani untuk membahas kebenaran utang negara Rp800 miliar kepadanya. Pasalnya, ia curiga Sri Mulyani dibisiki yang tidak benar oleh bawahannya agar tidak membayar utang tersebut kepadanya.

"Ketemu, buat konpers bersama. Jangan ada dusta lah, terbuka. Kalau CMNP ada utang BLBI, CMNP akan bayar 100 kali lipat, enggak usah ribet," tantang Jusuf.

"Jadi pejabat itu harus amanah, omongannya harus jujur. Saya yakin Ibu Menteri dikasih informasi bohong oleh anak buahnya. Ibu Menteri pasti amanah," sambungnya.

Ia kemudian menyoroti dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, belum ada pihak Kemenkeu yang menghubunginya meski sudah diperintahkan Mahfud membayar utang tersebut.

Jusuf mengaku kecewa dengan pernyataan Kemenkeu yang malah menyerang balik dirinya. Namun, ia mengaku pasrah dan berharap uang Rp800 miliar miliknya bisa kembali sebelum rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai di 2024.

"Kita berdoa sajalah, kita tonton Republik ini. Jokowi orang yang amanah, Bu Menteri orang yang amanah. Mudah-mudahan bisa selesai zaman Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Bu Menteri," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]