slot gacor sekarang

bibit jahat

Raksasa Keripik Jepang Waspada Defisit Kentang Gara******

Raksasa keripik kentang asal Jepang, Calbee, memaparkan cara mereka mengantisipasi krisis suplai global agar tidak kembali menghantam perusahaannya.

Calbeee menghadapi krisis besar ketika dihadapkan pada kekurangan suplai kentang dari musim panas 2021 hingga musim gugur 2022.

Krisis ini diakibatkan kondisi harga pangan tinggi, karena produsen bergulat dengan masalah rantai pasokan terkait pandemi, kekeringan parah di Brasil, dan peningkatan penggunaan minyak nabati, gula, dan sereal secara global.

Calbeee biasanya memasok sebanyak 90 persen kentangnya dari Jepang, dengan 80 persen pasokannya berasal dari Hokkaido, sebuah pulau di bagian utara Jepang.

Namun, daerah tersebut dilanda kekeringan pada 2021, dan pasokan kentang domestik perusahaan turun 8 persen dan 14 persen pada tahun fiskal 2021 dan 2022.

Lihat Juga : Kuliner Terbaik di 10 Destinasi Wisata Dunia, Jangan Lupa Dicicip

Calbeee mencoba menutupi kekurangan tersebut dengan mengimpor lebih banyak dari AS, yang biasanya hanya menyumbang 10 persen sisa pasokan kentangnya. Namun, upaya ini tidak berhasil.

Kekurangan kontainer pengiriman secara global menyebabkan penundaan pengiriman dan membuat harga menjadi lebih tinggi.

Hal lebih buruk kemudian terjadi. Pada akhir 2021, banjir di Barat Laut Pasifik AS membuat pelabuhan tidak dapat beroperasi seperti biasa, sehingga menyulitkan Calbeee untuk mendapatkan kentang dan serpihan kentang (potongan kecil putih kentang tumbuk kering yang digunakan untuk membuat Jagarico, produk biskuit stik renyah yang populer).

Akibatnya, perusahaan harus menangguhkan promosi penjualan dan peluncuran produk baru, serta menerima biaya pengadaan dan pengiriman yang lebih tinggi.

Tantangan-tantangan ini berkontribusi pada penurunan laba operasional sebesar 7 persen pada laporan keuangan hingga periode Maret 2022.

Kini, untuk menopang pasokan kentang dan mengantisipasi krisis serupa, Calbeee bekerja sama dengan para petani di seluruh Jepang untuk meningkatkan pasokan domestiknya dari 320.000 ton menjadi 400.000 ton per tahun pada akhir dekade ini.

"Cuaca sangat, sangat penting bagi kami. Jadi untuk menghindari hal semacam itu, kami sekarang mencoba untuk menambah ladang di Jepang, selain di Hokkaido" kata Ehara, dikutip dari CNN.

Mereka juga memperkirakan akan mengurangi proporsi impor kentang yang mereka dapatkan dari Amerika Serikat (AS), satu-satunya pemasok luar negerinya, menjadi setengahnya.

Menurut Ehara, Calbee juga mempertimbangkan untuk mengimpor dari pasar lain, seperti Eropa, untuk melakukan diversifikasi.

Ribuan hati

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal

Curang dan memasuki dunia lain

Ekonom Bank DBS Ramal Indeks Saham Akan Positif saat Pemilu 2024******

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif meramal performa indeks harga saham gabungan (IHSG) masih akan positif saat Pemilu 2024. 

Hal ini tercermin dari pengalaman tiga persta demokrasi sebelumnya. Saat itu kinerja IHSG masih tetap kinclong. 

Ia berharap kinerja positif tersebut bisa terulang di Pemilu 2024. Meski begitu, ia menegaskan sektor pendulang cuan bisa berbeda-beda di setiap tahun politik.

Maynard mencontohkan gelaran Pemilu 2014 membuat sektor konsumer hingga pertambangan mendulang cuan. Namun, sektor konsumer malah lesu di Pemilu 2019 lalu.

"Padahal, tahun pemilu diharapkan uang-uang kampanye bisa membantu konsumsi, tapi ternyata tidak direfleksikan di harga saham," tuturnya.

Di lain sisi, Maynard mewanti-wanti soal sentimen negatif jelang Pemilu 2024. Pasalnya, investor diklaim cenderung wait and seemenanti siapa The Next President pengganti Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Menteri ESDM Tak Mau Jokowi Longgarkan Ekspor Nikel Cs Lagi

Berkaca dari kontestasi politik tahun sebelumnya, ia mengatakan investor asing amat memelototi program-program kerja calon presiden. Program baru hingga yang berubah akan sangat menentukan sikap investor ke depan.

Senada, Senior Economist DBS Radhika Rao menyebut investor bakal bergerak pasif jelang kontestasi politik tersebut. 

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Kasus Meningkat, Kementan Gelontorkan Rp6,92 M Atasi Rabies Tahun Ini******

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,92 miliar untuk mengatasi rabiesdi tahun ini.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin mengatakan hal ini sebagai respons dari peningkatan kasus rabies di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Di 2023 ini, Kementan telah mengalokasikan vaksin rabies senilai Rp6,92 miliar secara nasional," ujar Nuryani dalam keterangan resmi, Senin (19/6).

"Untuk respons darurat, kita kirimkan tambahan vaksin rabies ke daerah yang kasusnya meningkat seperti di NTT," kata Nuryani.

Ia mengatakan setelah vaksinasi darurat dilakukan, maka akan dilanjutkan vaksinasi massal pada anjing di daerah-daerah tertular rabies. Hal ini untuk menghindari makin banyak hewan yang tertular.

"Fokus utama vaksinasi di desa tertular dan dilanjutkan di desa-desa lain di wilayah tertular. Minimal 70 persen populasi anjing di wilayah tertular harus divaksinasi," jelasnya.

Lihat Juga : Beda Tempat Tidur Era KRIS JKN Vs BPJS Kelas I-III Mulai Januari 2025

Kementan pun mengharapkan kerja sama dan peran aktif masyarakat untuk mendukung kegiatan vaksinasi ini. Salah satunya, meminta masyarakat memastikan anjingnya tetap dikandangkan atau diikat dulu.

Adapun peningkatan kasus rabies pada hewan dan manusia ini merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan kegiatan vaksinasi rabies dalam tiga tahun terakhir.

Saat ini, Kementan telah menggandeng kerja sama kemitraan untuk ketahanan Kesehatan Indonesia-Australia (AIHSP) untuk mendukung pengendalian rabies, khususnya untuk peningkatan kapasitas petugas, dan pengujian laboratorium.

Kementan pun telah melaksanakan pelatihan kepada 35 petugas vaksinator di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT. Pelatihan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah tertular lainnya.

"Untuk pelatihan pengendalian rabies secara daring akan dibuka untuk seluruh Indonesia," pungkas Nuryani.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Guizhi Tongjian

Link dan Cara Cek Pengumuman Tes BUMN 2023 Tahap 1******

Hasilonlinetes tahap ke-1 Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 diumumkan hari ini, Senin (3/7).

Dilansir dari Instagram resmi FHCI.BUMN, linkdan cara cek pengumuman tes BUMN 2023 hanya akan disampaikan melalui akun masing-masing pelamar dan portal resmi RBB 2023.

Lihat Juga : Rekomendasi Situs Latihan TKD Rekrutmen Bersama BUMN 2023

LinkPengumuman Tes BUMN 2023

Ilustrasi. Link dan cara cek pengumuman tes BUMN 2023 (Roman Drits/Barn Images)

Dikutip dari Instagram resmi FHCI.BUMN, link pengumuman tes BUMN 2023 hanya disampaikan melalui situs resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/.

Selain dari link resmi tersebut, peserta yang mengikuti RBB 2023 diharapkan waspada terhadap segala jenis bentuk penipuan yang mengatasnamakan BUMN.

Lihat Juga : Link dan Cara Cek Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Cara Cek Pengumuman Tes BUMN 2023

Di bawah ini terdapat link dan cara cek pengumuman tes BUMN 2023 yang bisa langsung dicoba oleh para peserta.

1. Buka website https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/ melalui browserdi perangkat masing-masing.
2. Login ke akun RBB masing-masing.
3. Masuk menggunakanemail danpasswordterdaftar.
4. Pilih menu 'Lamaran Saya' dan klik 'Hasil Tahap I' untuk melihat skor TKD dan Akhlak.
5. Apabila peserta dinyatakan lolos ke tahap tes berikutnya, akan ada keterangan langsung berwarna hijau sedangkan keterangan yang diberi warna merah pertanda tidak lolos.

Jika peserta lolos, ada keterangan tertulis 'Selamat! Saudara/i dinyatakan dapat melanjutkan tahapan tes selanjutnya'.

Bagi peserta yang lolos tes onlinetahap ke-1, nantinya akan melanjutkan tesonlinetahap ke-2 yaitu tes Bahasa Inggris dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Lihat Juga : Passing Grade Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Cek Dulu Biar Lolos

Itulah linkdan cara cek pengumuman tes BUMN 2023. Seluruh rangkaian Rekrutmen Bersama BUMN 2023 ini berlangsung gratis alias tidak dipungut biaya.