metro777 431Jutaan kata 34991Orang-orang telah membaca serialisasi
《togel keluar》
Luhut soal Polemik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut Tak Jelas******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terhadap rencana penggunaan mandor asingsebagai pengawas dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Menurutnya, orang yang mengkritik harus memahami terlebih dahulu alasan penggunaan mandor asing, bukan hanya ribut saja. Luhut mengatakan alasan menggunakan mandor asing karena bekerja lebih cepat sehingga Indonesia harus belajar dari mereka.
"Mereka bekerja jauh lebih cepat. Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," kata Luhut di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Kamis (22/6).
Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.
"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut.
Menanggapi rencana penggunaan mandor IKN asing di IKN, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengendus ada potensi desakan investor terkait penggunaan mandor bule.
Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.
Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).
"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).
"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.
Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.
[Gambas:Video CNN]
DKI Jakarta Anggarkan Rp78 M untuk Pasang AI di 20 Simpang Jalan******Jakarta, CNN Indonesia--
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan anggaranpemasangan teknologi artificial intelligencealias AIsebesar Rp78 miliar.
Uang tersebut dipakai untuk pemasangan teknologi AI pada lampu lalu lintas di 20 simpang jalan Ibu Kota dan ruang kontrol di lantai 16 Gedung Dinas Perhubungan, Gambir, Jakarta Pusat.
Syafrin mengklaim penggunaan AI itu efektif mengurangi kemacetan di persimpangan jalan.
Ia pun mencontohkan manfaat AI di Jalan Gunung Sahari-Jalan Dokter Sutomo (MBAL). Menurutnya dengan bantuan AI, arus lalu lintas pada sore hari dari sisi selatan sudah dapat mengalir lebih lancar ke arah utara.
Secara bentuk, kata Syafrin, AI ini merupa kamera pengenal plat nomor otomatis (ANPR) yang terlihat mirip dengan kamera pemantau pelanggaran lalu lintas otomatis (ETLE) dari kepolisian. Namun, kamera ini terletak pada 100 meter sebelum simpang jalan.
"Jadi di 20 simpang, ada yang simpang lima, ada yang simpang empat, simpang tiga. Jadi di kaki persimpangan itu jaraknya sekitar 100 meter, kamera ANPR kita pasang. Itu untuk memonitor berapa traffic volume yang masuk di kaki simpang itu," ujar Syafrin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan penerapan AI ini dilakukan secara mandiri oleh Dishub DKI Jakarta, bukan dengan kerja sama Google Indonesia.
Cara kerja alat AI yang berbentuk kamera ANPR ini sifatnya sistem yang menghitung volume lalu lintas yang masuk di setiap kaki persimpangan, lalu sistem akan menghitung siklus waktunya.
"Kemudian diberikangreen time(waktu lampu hijau lebih lama) kepada satu simpang yang terpadat. Itu langsung diberikan waktu prioritas untuk melintas," ujar Syafrin.
[Gambas:Video CNN]
Adapun 20 titik lokasi yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atauartificial intelligence (AI)antara lain Jalan Jembatan 2 Raya-Jalan Tubagus Angke, Jalan Kyai Tapa-Jalan Daan Mogot (Grogol), Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman-Jalan KS. Tubun-Jalan Gatot Subroto (Slipi), dan Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasuna Said (Kuningan).
Lalu Jalan Gatot Subroto-Jalan Supomo (Pancoran), Jalan MT haryono-Jalan Sutoyo (Cawang Uki), Jalan DI Panjaitan-Jalan Kalimalang, Jalan Ahmad Yani-Jalan Utan Kayu (Rawamangun), Jalan Ahmad Yani-Jalan Pemuda-Jalan Pramuka, Jalan Ahmad Yani-Jalan H. Ten, dan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Letjen Suprapto.
Kemudian Jalan Senen Raya-Jalan Kwitang (Senen), Jalan Gunung Sahari-Jalan Wahidin, Jalan Gunung Sahari-Jalan Dokter Sutomo (MBAL), Jalan Gunung Sahari-Jalan Angkasa-Jalan Samanhudi , Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Besar (Kartini), Jalan Gunung Sahari-Jalan Pangeran Jayakarta, Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Dua, dan Jalan Perniagaan Raya-Jalan Pasar Pagi Flyover (Jembatan Lima).
Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******Jakarta, CNN Indonesia--
Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.
"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).
Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.
"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.
Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.
Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.
"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).
Lihat Juga :Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut |
"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.
Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.
Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
(skt/gil)Label:bandarslot367、bosbet77、aplikasi pembiayaan
Terkait:situs judi slot resmi terpercaya、bababola、situs slot 508、mnccash、rajatoto88 login、slot majapahit、situs slot asli、nama pinjaman online、slot anti rungkad 2022、situs bo slot paling gacor
bab terbaru:angka jitu hk youtube(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《togel keluar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot yang gacor hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《togel keluar》bab terbaru。