liga bet138 3Jutaan kata 792188Orang-orang telah membaca serialisasi
《bo gacor slot》
Sepekan Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok Mulai Melandai******
Rata-rata harga sejumlah bahan pokok turun satu pekan menjelang Ramadan1445 H. Bulan suci sendiri diperkirakan jatuh pada 11 Maret mendatang.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Selasa (5/3) pagi, rata-rata harga bawang merah ukuran sedang turun 15,66 persen atau Rp5.800 menjadi Rp31.500 per kg dibanding hari sebelumnya.
Kemudian, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang turun 5,27 persen atau Rp2.150 menjadi Rp38.650 per kg. Harga beras juga terpantau turun.
Beras kualitas medium I turun Rp450 menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan, beras kualitas medium II turun Rp300 menjadi Rp15.350 per kg.
Sementara itu, harga beras kualitas super I turun Rp750 menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas super II turun Rp850 menjadi Rp15.750 per kg.
Harga rata-rata aneka ragam cabai juga turun. Lihat saja, harga cabai merah besar turun Rp9.400 menjadi Rp67.600 per kg. Harga rata-rata cabai merah keriting turun Rp7.300 menjadi Rp64.400 per kg.
Selanjutnya, harga cabai rawit hijau turun Rp9.400 menjadi Rp43.100 per kg. Adapun harga rata-rata cabai rawit merah turun Rp6.050 menjadi Rp63 ribu per kg.
Tak ketinggalan, harga daging sapi kualitas I juga turun Rp4.850 menjadi Rp133.350 per kg. Daging sapi kualitas II turun Rp3.850 menjadi Rp125.450 per kg.
Harga gula pasir premium turun Rp400 menjadi Rp17.900 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun Rp250 menjadi Rp20.500 per kg.
Di sisi lain, rata-rata harga daging ayam ras segar naik Rp250 menjadi Rp37.950 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras segar juga naik Rp950 menjadi Rp31.850 per kg.
Lalu, harga minyak goreng curah naik Rp300 me menjadi Rp16.500 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II naik Rp200 menjadi Rp19.500 per kg. Sedangkan harga gula pasir lokal stagnan di level Rp17.650 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******
"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.
Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).
Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan
Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.
"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.
Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.
Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.
Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023
Label:slot yang paling gacor malam ini、penari 2d togel、liga gacor slot
Terkait:mega mpo slot、cicilan 12 bulan kredivo、jackpot77、buku mimpi 2d hari ini、betwing88、link slot via dana、tafsir mimpi erek erek 2d、kredit kredivo adalah、rating situs slot、pascol4d
bab terbaru:playking88 demo(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)secara garis besar tentang ekonomiJakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebelas nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat kedua. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menerangkan latar belakang kesebelas panelis tersebut berkaitan erat dengan isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. “Ada pun nama-nama panelis yang sudah disiapkan oleh KPU, ada 11 orang dengan latar belakang berhubungan dengan tema debat tentunya yang secara garis besar tentang ekonomi,” ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Hasyim menambahkan kesebelas panelis tersebut juga akan dikarantina selama tiga hari untuk merumuskan daftar pertanyaan pada debat kedua. "Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 22, maka karantina mulai tanggal 20 Desember 2023 dan sehari setelahnya," jelasnya. Adapun kesebelas panelis pada debat cawapres mendatang adalah sebagai berikut: Anggota Ombudsman RI Periode periode 2018-2020 Alamsyah Saragih, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember Adhitya Wardhono, ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya periode 2015-2023 Agustinus Prasetyantoko, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fauzan Al Rasyid, ekonom dan pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini, Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi IPDN Hyronimus Rowa. Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Poppy Ismalina, Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 Retno Agustina Ekaputri, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo. Direktur Eksekutif INDEF dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies/CSIS Yosa Rizal Damuri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pihak paling diuntungkan dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto.
"Kalau seorang calon presiden hari ini terpilih dengan program makan siang gratis dan susu gratis, saya mau tanya yang paling diuntungkan siapa? Sudah pasti aparatur sipil negara (ASN)," ujar Muhadam dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Menurut Muhadam, anggaran program tersebut akan menetes di setiap level pemerintahan sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan siang warga sasaran.
Ia mencontohkan tetesan berupa uang pendampingan sudah terlihat dalam Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Ada juga dana pendampingan yang dikelola PNS dalam program bantuan sosial (bansos) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut Muhadam, PNS akan tetap diuntungkan kalau pun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menang.
Ia mengatakan siapapun capres yang terpilih, ujungnya akan 'membebani' birokrat. Ia menyinggung tugas politikus adalah menjual mimpi.
"Politisi tugasnya menjual mimpi, kalau mimpinya laku lima tahun, maka yang menerjemahkan mimpinya menjadi program dan kegiatan adalah birokrasi. Itu enaknya jadi politisi, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup sekolah menengah umum (SMU)/sederajat, silakan maju sebagai capres, (calon) gubernur, bupati," tuturnya.
"Saya yakin akan banyak yang gemuk birokrasi semua itu, tetesannya itu loh. Saya yakin untuk, misal makan siang dan susu gratis, mungkin bapak/ibu sekalian menganggap sesuatu yang jauh, pasti akan menetes ke sana," tandas Muhadam.
Muhadam percaya, pada akhirnya, janji-janji politik pasangan calon tersebut akan diterjemahkan birokrat sesuai dengan sistem Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko sebelumnya menyebut sasaran program makan siang gratis adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Dengan target program ini, modal yang perlu dialokasikan ditaksir mencapai Rp450 triliun per tahun.
Kecuali, anggaran tahun pertama yang diperkirakan hanya Rp120 triliun di mana sekitar Rp60 triliun dari jumlah tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
[Gambas:Video CNN]
Direksi dan jajaran Manajemen PT Perta Arun Gas (PAG) menunjukkan komitmennya terhadap aspek Health, Safety, Security & Environment(HSSE) di area kilang dengan melakukan kunjungan ke plant site pada pekan lalu.
Kunjungan ini dipimpin President Director PAG, Yan Syukharial, dan turut dihadiri oleh Finance & General Support Director PAG, M. Yudi Setiawan, yang baru dilantik pada 13 Februari 2024 didampingi oleh jajaran Management PAG plant site.
Dalam kesempatan ini, Yan mengimbau kepada seluruh perwira untuk konsisten memprioritaskan aspek HSSE dalam kesehariannya. Untuk itu, kunjungan menjadi salah satu komitmen Direksi dalam implementasi budaya HSSE di lingkungan Perusahaan.
"Saya mengamati langsung bahwa HSSE bukan hanya slogan tapi sudah menjadi budaya," ujarnya.
Ia juga berharap dengan adanya kegiatan semacam ini dapat mendorong kinerja dan memacu semangat para pekerja serta dapat meningkatkan percepatan progress pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
"Tentunya dengan mengedepankan aspek HSSE di area lokasi kilang," tambahnya.
Masih dalam kunjungan kerja ini, Direksi juga mengarahkan seluruh perwira untuk melakukan efisiensi dari segala lini namun tetap berupaya melakukan engagement dengan stakeholder perusahaan.
Kemudian meningkatkan strategic initiative seoptimal mungkin, serta konsisten untuk berkembang bersama dengan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan.
Adapun dalam kunjungan kali ini, rombongan berkunjung ke Berth 2, lokasi project revitalisasi tanki F-6004, area tangki LNG hub, open rack vaporizer (ORV), pelabuhan, control room regas, serta LNG filling station.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan Perseroan mendorong seluruh anak usaha untuk menerapkan HSSE secara konsisten pada operasional perusahaan.
"Kami berkomitmen penuh menjalankan HSSE dan menargetkan zero fatalitydalam operasional perusahaan," tandas Fadjar.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals(SDGs).
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance(ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
(inh)Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
《bo gacor slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot gacor siang iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bo gacor slot》bab terbaru。