slot89

Klan Badai

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Kemnaker Respons Gugatan Pengusaha Atas Aturan Kenaikan UMP 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusahaterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum 2023.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mempertimbangkan masak-masak untuk merespons situasi yang sulit ini. Semoga ini juga menimbulkan suasana yang kondusif," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan resmi.

Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Menko Airlangga Dorong PLN Terus Serap Produk Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam meningkatkan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Upaya PLN meningkatkan TKDN ini dinilai sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia seperti yang dicanangkan pemerintah.

"Pemerintah akan terus mendorong dan evaluasi, agar pelaku dalam negeri bisa mendukung ekosistem PLN. Dengan begitu kita mendukung pendalaman value chaindi sektor ketenagalistrikan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (23/11).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagai dukungan terhadap industri nasional, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp201 triliun hingga 20 November 2022, dari total belanja tahun ini sebesar Rp288,4 triliun.

"PLN berkontribusi sebesar 84 persen ke produk dalam negeri demi mengembangkan industri nasional berkualitas global," kata Darmawan.

Menurut Darmawan, PLN telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memenuhi ketentuan TKDN. Di antaranya membuat regulasi tentang pemenuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan dan pemantauan TKDN lewat aplikasi e-TKDN.

"PLN pun menargetkan pada 2024 mendatang realisasi TKDN kami bisa mencapai 50 persen," ucapnya.

Adapun TKDN PLN hingga Oktober 2022 sudah mencapai 46,95 persen. Capaian ini sudah melebih target tahun ini yakni sebesar 42 persen. Porsi TKDN ini terus tumbuh sejak 2019 sebesar 36,8 persen, dan tahun 2020 sebesar 40,1 persen.

"Atas saran Pak Menko, kami PLN diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagalistrikan terutama kapasitas nasional. Kami petakan semua, dan dalam proses ini, membangun kapasitas nasional berarti membangun ekosistem yang lebih kuat," jelasnya.

Sistem yang akan diperbaiki

Buruh Ancam Geruduk Kantor Apindo Jika Gugat Aturan UMP 2023 Naik******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan geruduk kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) jika menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh.

"(Permen) ini langkah mencari win win solution. Sudah ada jalan tengah, jangan digugat. Ini akan memancing reaksi buruh untuk demo besar-besaran," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/11).

Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen. Namun demikian pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen.

Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah. Pasalnya, selama ini ia menilai para pengusaha hanya diam saat sedang untung, namun berteriak ketika rugi.

"Apakah sah (menggugat)? Sah, boleh, tapi tidak ada integritas moral. Ini kan tentang kalau untung berbagi, kalau rugi mari kita diskusikan," tuturnya.

Terlebih, menurut Said, para buruh sudah tiga tahun tidak mendapatkan kenaikan upah minimum. Ia mengaku buruh berbesar hati sebab melihat kondisi pandemi Covid-19. Said pun menyayangkan sikap Apindo yang justru tidak bersimpati saat ini.

"Kami minta dengan hormat Apindo untuk tidak memaksakan kehendak melakukan judicial review. Lebih baik menjalankan Permen 18/2022 karena kalau Apindo dan Kadin mengajukan judicial review terhadap Permenaker, itu artinya melawan pemerintah. Apindo memaksakan kehendak melawan pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan gugatan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Sementara, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.

Impian Hiburan Tiongkok

Menteri Perhubungan Ungkap Alasan Banyak Bandara Tapi Pesawat Minim******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.

Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.

"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).

"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.

Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.

"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.

Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.

"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.

Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.

[Gambas:Video CNN]