maxwin malam ini 740Jutaan kata 731409Orang-orang telah membaca serialisasi
《buah4d》
Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******
Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen pentingSungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.
Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
NIQ Berdayakan Klien dan Mitra dengan Peluncuran Divisi Media Global******
Divisi Media Global ini dikepalai oleh Lana Busignani, seorang tenaga profesional berpengalaman dengan rekam jejak yang mengesankan dalam mengarahkan strategi di berbagai produk media. Lana, yang sebelumnya bekerja di Quotient Technology Inc., menghadirkan pengalamannya yang luas untuk memimpin inisiatif strategis ini. Ia memperoleh pengalaman ini setelah bekerja selama tujuh tahun di Nielsen Media, awalnya memimpin tim Marketing Effectiveness global lalu menjabat sebagai manajer umum layanan media internasional. Dengan banyaknya pengalaman riset pasar, termasuk memimpin intelijen periklanan global di IPSOS selama 15 tahun, Lana berada pada posisi yang tepat untuk mendorong kesuksesan Divisi Media NIQ.
“Kami sangat gembira dapat memperkenalkan Divisi Media kami, yakni sebuah bukti komitmen kami dalam menyediakan Full View™ kepada para klien. Inisiatif strategis ini, yang menyatukan kemampuan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons, akan meningkatkan nilai bagi klien dan menunjukkan sebuah langkah penting menuju industri yang menarik dan dinamis,” kata Lana Busignani, Manajer Umum, Media Global di NIQ. “Dengan memanfaatkan kekuatan kami secara keseluruhan, kami dapat membentuk masa depan yang memungkinkan berbagai bisnis mengambil keputusan yang tepat dalam investasi pemasaran dan pelaksanaannya, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pemimpin industri.”
Divisi Media ini akan menangani tiga aspek inti industri, yaitu menentukan audiens yang tepat untuk merek, menyediakan data audiens tersebut, dan memastikan data audiens tersebut menghasilkan kinerja yang baik, dengan mengintegrasikan kekuatan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons.
“Dengan diluncurkannya Divisi Media di bawah kepemimpinan Lana, kami sangat gembira dapat melengkapi rangkaian layanan NIQ,” kata Susan Dunn, Kepala Pejabat Pendapatan di NIQ. “Inisiatif strategis ini menyelaraskan kemampuan kami, sehingga menawarkan solusi komprehensif kepada para klien untuk membuat keputusan yang tepat dan terpadu dalam upaya pemasaran mereka. Luasnya pengalaman dan visi strategis Lana sepenuhnya selaras dengan komitmen kami untuk menyediakan Full View kepada para klien, sehingga memperkuat posisi NIQ sebagai mitra tepercaya dalam mendorong kesuksesan bisnis.”
Tentang NIQ NIQ adalah perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, yang memberikan pemahaman paling lengkap tentang perilaku pembelian konsumen dan mengungkap berbagai jalur baru menuju pertumbuhan. Pada tahun 2023, NIQ bergabung dengan GfK, sehingga mempertemukan dua pemimpin industri dengan jangkauan global yang tak tertandingi. Dengan penilaian bidang retail secara holistik dan wawasan konsumen paling lengkap—yang dihasilkan menggunakan analitik tingkat lanjut melalui berbagai platform yang canggih—NIQ menghadirkan Full View™.
NIQ adalah perusahaan portofolio Advent International yang beroperasi di lebih dari 100 pasar, sehingga mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi NIQ.com.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakMedia Gillian Mosher (Gillian.Mosher@NIQ.com)
Sumber: NIQ
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.
Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.
Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.
"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.
Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.
"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.
Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.
Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.
Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.
"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.
Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.
Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.
Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot gacor 888、angka jitu investasi togel、kumpulan situs infini88 terbaru 2022
Terkait:rtp sjo777、lotre slot88、situs slot kakek x500、gacor slot hari ini、terjebak pinjol、cebanbet、goltogel slot、as9bet、pinjaman online bunga rendah、abc slot gacor
bab terbaru:pola gacor hari ini 2023(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.
Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).
"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.
Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).
"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengungkapkan rencanaimpor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.
Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.
"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).
Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.
"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.
Impor 3 juta ton beras tahun ini mulanya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India.
Sementara, 2 juta ton sisanya berasal dari Thailand. Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.
"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," kata Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, akhir Desember 2023 lalu.
Mantan wali kota Solo itu menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.
"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
(khr/mrh)Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.
"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).
Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.
Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.
"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).
Lihat Juga :Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN |
Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.
Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.
Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.
Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.
Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.
Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.
"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.
Lihat Juga :Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam |
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.
Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.
Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.
"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.
Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.
"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.
"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.
[Gambas:Video CNN]
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.
"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).
Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.
Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.
"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).
Lihat Juga :Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN |
Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.
Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.
Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.
Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.
Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.
Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.
"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.
Lihat Juga :Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam |
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.
Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.
Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.
"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.
Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.
"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.
"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.
[Gambas:Video CNN]
《buah4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,369slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buah4d》bab terbaru。